Gubernur Bali Memberikan Remisi 1942 Narapidana dan Anak di Kemenkumham Bali Kepada Perwakilan Narapidana

Denpasar,RN Dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh...

Denpasar,RN

Dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia melaksanakan Pemberian Remisi Umum Bagi Narapidana dan Anak Tahun 2021 secara serentak yang terpusat di Graha Bhakti Pemasyarakatan. 

Khusus di Provinsi Bali, Pemberian Remisi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang diserahkan oleh Gubernur Bali (Bpk. Wayan Koster) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk), dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Suprapto)kepada perwakilan narapidana yang disaksikan undangan lainnya yaitu Forkompimda serta Mitra Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut penjelasan Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk ,bahwa Pemberian Remisi ini merupakan bentuk pembangunan manusia dalam proses Pemasyarakatan terhadap Narapidana dan Anak , salah satunya adalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang harus dihormati sesuai dengan Pasal 14 Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Menurut Jamaruli , Remisi yang diberikan terdiri dari Remisi Umum I diberikan kepada 1906 orang narapidana,sedangkan Remisi Umum II diberikan kepada 36 orang narapidana (Remisi yang diberikan kepada narapidana yang saat pemberian langsung dibebaskan.

Total Narapidana keseluruhan di Provinsi Bali yang mendapatkan Remisi  dalam Rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76  berjumlah 1942 Orang dari 2940 Jumlah Narapidana Keseluruhan per hari ini tanggal 17 Agustus 2021.

Syarat- Syarat Pemberian Pemberian Remisi tersebut diberikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Penyerahan Remisi Umum dalam Rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76 adalah suatu hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diberikan oleh Negara bagi WBP yang telah memenuhi syarat atau berprilaku baik serta sudah memenuhi Kriteria dan  Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa Pembinaan di Pemasyarakatan" Jelas Jamarulli.

Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutin di Lapas/Rutan diantaranya Pelatihan Peternakan, Pertanian, Tata Boga, Sablon, Melukis, Kerajinan Perak, Menjahit, Teknik Las dan beberapa kegiatan pembinaan lainnya. 

" Setelah keluar dari Lapas/Rutan sebagai bekal untuk dapat hidup secara normal dan berbuat lebih baik dengan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga nantinya mereka siap untuk dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat" Harapnya .

Iskandar