Ketua DPD APPI Riau Angkat Bicara,Terkait Laporan Politikus Terhadap Wartawan

PEKANBARU,RN Terkuaknya informasi dari suatu pemberitaan  dimana salah seorang Politikus melaporkan awak media siber www.wawasanriau.com ter...

PEKANBARU,RN

Terkuaknya informasi dari suatu pemberitaan  dimana salah seorang Politikus melaporkan awak media siber www.wawasanriau.com terkait pemberitaan, diduga suatu tindakkan yang salah dapat mencederai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers.

"Tindakkan yang dilakukan seorang Politikus dari salah satu Partai yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terhadap awak media yang juga merupakan seorang pemimpin redaksi media online (siber), Saya selaku ketua DPD APPI Riau (Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia) menilai tindakkan yang dilakukan diduga suatu tindakkan yang keliru dan salah alamat." ucap Romi. Kamis (05/08/2021)

Sebelum melakukan laporan karya jurnalistik yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh awak media wawasanriau.com, pelapor hendaknya menganalisa terlebih dahulu apa yang akan dilaporkannya dan apakah tindakkan yang dilakukannya dapat menentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers,"kata Romi.

Mari kita lihat apa yang tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers: Undang-Undang Dasar Negara 1945

Pasal  28F: Setiap  orang  berhak untuk  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan segala  jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers. 

Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Pasal 5 ayat (2): Pers wajib melayani Hak Jawab. Dan ayat (3): Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6: Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: 

a.memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 

b.menegakkan  nilai-nilai  dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; 

kedua Undang-Undang tersebut diatas kami pengurus DPD APPI Riau meminta kepada Politikus Rohil untuk segera menggunakan hak jawabnya terlebih dahulu, dan mencabut laporan yang telah dilakukannya demi menjunjung tinggi kedua Undang-Undang tersebut diatas. 

Kami DPD APPI Riau akan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu, baik mediasi kepada Politikus maupun kepada Penegak Hukum di Kabupaten Rokan Hilir, demi untuk memperoleh mufakat secara kekeluargaan.

Semoga jalan yang ditempuh DPD APPI Riau nantinya memperoleh hasil yang maksimum, demi untuk kebaikan bersama. jika tidak terpenuhi jalan yang kita tempuh, maka kita akan menempuh sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku di NKRI demi Marwah Pers dan demi menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers.Yang mana Undang-Undang Pers merupakan Kitab Dunianya Insan Pers, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,"tutup Romi.(rls/kumbang)