Pemkab Bandung Dinilai Baik Dalam Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi

Kab. Bandung, RN Pemkab Bandung menerima penghargaan Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (Pinunjul) dan Apresiasi Jawara Ekonomi Digita...

Kab. Bandung, RN

Pemkab Bandung menerima penghargaan Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (Pinunjul) dan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat (Jabar) 2021. Pemkab Bandung dinilai baik dalam mengendalikan inflasi dan penerapan digitalisasi.

Penghargaan itu diterima langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna dari Direktur Eksekutif Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jawa Barat, Herawanto, di Rumah Jabatan Bupati, Soreang, Rabu (4/8/2021).

Bupati mengatakan, penghargaan tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap kinerja perangkat daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

“Penghargaan ini harus kita jadikan motivasi, untuk bisa mengambil langkah dan meningkatkan kinerja kita dengan baik dan konsisten. Dunia digital di zaman 4.0, kita dituntut untuk terus melakukan inovasi dan terobosan. Berujung pada membiasakan seluruh masyarakat, untuk tidak perlu lagi transaksi secara tunai, melainkan secara digital,” ujar Bupati Dadang Supriatna.

Digitalisasi, tutur bupati, semakin memudahkan kita di segala bidang kehidupan. Masyarakat akan lebih nyaman dan aman dalam bertransaksi. Perpindahan uang tidak perlu lagi dilakukan melalui tatap muka, sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi pewaktuan.

Selain itu, digitalisasi dapat memangkas birokrasi dan memudahkan prosedural perijinan. Salah satunya melalui tanda tangan elektronik. Seorang pejabat di manapun saat itu berada, bisa melakukan penandatanganan tanpa harus bertemu dengan pemohon, atau dengan alasan jauh dari berkas permohonan.

“Nah contohnya saya, kapanpun dan di manapun bisa tanda tangan, cukup dengan barcode dan password saja. Pelayanan bisa berjalan tanpa harus menunggu saya. Ini salah satu untuk memotong birokrasi yang selama ini cenderung lambat.  Maka kita hapus keterlambatan birokrasi itu melalui digitalisasi,” tutur bupati.

Sementara itu Herawanto menerangkan, Pinunjul diberikan kepada Pemkab Bandung dari sisi pengendalian inflasi sedangkan Ajeg diberikan dari sisi digitalisasi.

“Hanya 4 daerah kabupaten kota di Jabar yang mendapat penghargaan ini. Penghargaan ini diberikan BI bersama Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jabar. Kami bersama pemprov merumuskan mana saja daerah di 27 kabupaten kota di Jabar, yang layak mendapat apresiasi dari dua sisi tersebut,” terang Herawanto.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian beberapa kriteria. Yaitu persentase regulasi, kesiapan dan implementasi. Pada intinya, lanjut Herawanto, pihaknya melihat dari sisi proses pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dan implementasi.

“Dua komponen ini harus terpenuhi. Jadi tidak bisa hanya prosesnya saja, tapi eksekusinya amburadul. Atau tiba tiba banyak kegiatan, tapi kebijakannya tidak ada,” lanjut Hermawanto.

Pihaknya juga mencatat, bahwa Kabupaten Bandung memiliki kinerja baik, bahkan masuk kriteria Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik kedua dengan nilai indeks 81,85%.

“Implementasi transaksi Pemkab Bandung, sudah mencapai 100%. Baik dari transaksi belanja, maupun transaksi pendapatan, khususnya pajak dan retribusi. Ini perlu terus dikembangkan karena ini bisa menjadi contoh bagi daerah daerah yang lain,” bebernya.

Tahun 2020, urai Herawanto lebih lanjut, laju pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten kota di Jabar, terkontraksi akibat covid-19. Tidak terkecuali Kabupaten Bandung, di mana kontraksinya menunjukkan minus 1,87%.

Perekonomian di Kabupaten Bandung, jelasnya, didominasi sektor pertanian dan industri pengolahan. Akibat pandemi, kinerja kedua sektor utama ini mengalami penurunan. Hal itulah yang menyebabkan kontraksi, walaupun masih terdapat sektor lain yang tumbuh positif.

“Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan sebesar 9,56%. Mengalami kontraksi di tahun 2020, wilayah ini tidak separah Provinsi Jabar yang mencapai kisaran minus 2,44%,” pungkas Herawanto. (Iding)