PT Yajkin Jaya Indonesia Bantah Langgar PPKM

SUMEDANG,RN Guna memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu program teranyar adalah Pemberlak...

SUMEDANG,RN

Guna memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu program teranyar adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, untuk kemudian diganti menjadi PPKM level 3-4.

Dalam program atau aturan anyar ini jelas dikatakan bahwa khusus bagi perusahaan dibagi dalam tiga kategori, yaitu esensial, non esensial dan kritikal. Bagi perusahaan esensial seperti halnya PT. Yajkin Jaya I donesia yang bergerak dibidang industri garmen dan berorientasi ekspor wajib mentaati beberapa aturan seperti halnya wajib menerapkan WFH 50% dan diperbolehkan work from office (WFO) pada 50% karyawan. Bukan hanya itu, pihak perusahaan juga harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama dua belas bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Pada sektor ini dapat beroperasi maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan 10%.

Namun begitu, PT. Yajkin diduga kuat tetap memperkerjakan karyawannya 100 %. Akibatnya, perusahaan tersebut sempat dijatuhi sanksi oleh tim PPKM Kab. Sumedang yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Satpol PP.

Kendati demikian, saat dihubungi melalui tilpun seluler, Santi, membantah keras dugaan miring di atas. Menurutnya, selama ini pihak perusahaan telah menjalankan aturan PPKM darurat dan level 3-4 ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah.

"Saya kira informasi itu bohong (tidak menerapkan aturan PPKM.Red). Waktu ada sidak, kondisi di lapangan sudah sesuai dengan aturan, yakni jumlah karyawan yang masuk hanya setengahnya. Sekali lagi, saya berani jamin bahwa pihak perusahaan telah menjalankan aturan ini serta prokes yang sangat ketat. Buktinya ada dalam absensi karyawan. Di sana tertera dengan jelas setengah dari karyawan memang tidak masuk kerja dengan cara bergiliran," terangnya.

Sementara terkait adanya dugaan kematian tenaga asing sekitar awal Bulan Juli 2020 lalu yang terkesan disembunyikan karena tidak ada laporan ke pihak pemerintah Kabupaten Sumedang yang menjadi tuan rumah atau yang menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini pihak Pemda, pihak Kepolisian, pihak TNI dan pihak Kejaksaan Negeri Sumedang, Santi pun kembali membantah. Menurut dia, semua akibat kematian tenaga asing tersebut telah terang benderang. Hal ini, lanjut Santi bisa dikonfirmasi langsung ke pihak Polres Sumedang bagian TKA.

"Segalanya udah di urus sama kedutaan. Kalau memang disembunyikan harusnya aparat setempat juga gak tau ya. Dan harap diketahui, kematian TKA itu buka  karena Covid tapi karena trombosis arteri," jelas Santi.

"Jadi saya kira informasi semua itu tidak benar dan saya berani jamin. Pada prinsipnya perusahaan kami senantiasa mematuhi segala aturan pemerintah, karena ini sudah menjadi kewajiban kami selaku warga negara yang baik,"pungkasnya.

aris supriadi