Publik Harus Paham, Wartawan Tidak Bisa di Larang Untuk Meliput Suatu Peristiwa.

Kuningan,RN Di jaman sekarang ini informasi  kejadian apapun sangat cepat di ketahui publik, namun kadang kadang para pencari berita di hada...

Kuningan,RN

Di jaman sekarang ini informasi  kejadian apapun sangat cepat di ketahui publik, namun kadang kadang para pencari berita di hadapkan pada pelaku peristiwa ataupun yang berhubungan dengan suatu peristiwa tidak mau terbuka, hal itu menjadi hambatan bagi para kuli tinta untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ada kesan larangan untuk di liput.

Sebagai wartawan, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya kadang menemukan kendala, seperti saat konfirmasi narasumber nggak mau di rekam maupun di Poto. Kadang kadang kita sebagai pencari berita suka menurutinya salah satu alasan untuk ke amanan atau kondisipitas.

Untuk di ketahui, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Perlu Anda ketahui bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, danoff the record sesuai dengan kesepakatan (Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik).

Jika ada pihak yang tidak berkenan dengan hasil liputan wartawan , mereka dapat mempergunakan hak jawab dan hak koreksi Anda. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 angka 12 UU Pers).

Perlu kita ketahui, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

(Saepul RN) 

Dari berbagai sumber.