Terkait Jual Buku LKS di SD Negeri Cibinong 01 Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor, Guru Akui Terima Uang Rp.4000 per/ buku

Kab.Bogor, Radar Nusantara Walaupun pemerintah sudah menerbitkan PP NO 17 tahun 2010, terkait larangan sekolah menjual buku LKS kepada peser...

Kab.Bogor, Radar Nusantara

Walaupun pemerintah sudah menerbitkan PP NO 17 tahun 2010, terkait larangan sekolah menjual buku LKS kepada peserta didik,namun masih saja terjadi pembangkangan terhadap peraturan tersebut, hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran oleh instansi terkait.

Endi Supiandi. S.Pd,  Kepala UPT SD Negeri Cibinong 01, ketika dikonfirmasi Media IB terkait penjualan buku LKS melalui pesan Whatts App nya  mengatakan bahwa, pihak sekolah tidak menjual dan tidak ada kerjasama dengan penyedia LKS, namun ada warga sekitar sekolah yang menyediakan LKS, itu pun saya tidak mengetahui belanja dari mana, sebab antara sekolah dengan warga yang menyediakan LKS tidak pernah ada temu bicara.  

Arief salah satu operator sekolah, saat dikonfirmasi Media IB diruangannya mengatakan bahwa pihak sekolah tidak menjual LKS, para orang tua murid membeli ke pak komar .

Namun ketika dipertanyakan terkait penjualan LKS tersebut, apakah pihak sekolah ada mendapatkan fee dari hasil penjualan buku LKS, Arief mengatakan hanya sebesar Rp. 4000 per bukunya.

Sementara, Endi Sopiandi, Kepala Sekolah SD Cibinong 01, saat dipertanyakan mengenai adanya fee sebesar Rp.4000 per/buku yang diberikan penjual buku kepihak sekolah, tidak mengetahui kapan,dimana dan siapa yang mengirim LKS, karena semenjak bertugas di SD Cibinong 01, saya menghimbau pada kawan-kawan guru untuk tidak mengurusi dan atau menjual LKS

Adapun fee dari LKS, saya tidak tahu nominalnya berapa, namun demikian jujur saya katakana bahwasanya saya pernah diberi uang oleh pak arief waktu mau kerumah sakit saat istri sedang kritis, karena dua hari sebelumnya saya bicara ke pak arief mau pinjam uang, maka saya pikir itu uang pinjaman, sehingga tidak banyak tanya dan saya segera kerumah sakit, ujar endi sopiandi  

Falentin Sitompul, Ketua DPC SPRI Kab.Bogor, ketika dimintai tanggapannya terkait maraknya jual buku LKS di SD Negeri Cibinong 01 kecamatan Gunungsindur, sangat menyayangkan sikap kepala sekolah, yang seolah-olah, seakan melempar tanggung jawab.

Kepala sekolah seharusnya paham dan mengerti tentang mekanisme pengunaan bahan ajar yang dipergunakan oleh peserta didiknya, yang seharusnya semua bahan ajar yang dipergunakan oleh peserta didik harus diperiksa oleh pengawas sebagai lembaga penjamin mutu, jika hal tersebut tidak/belum diperiksa oleh pengawas, ini harus ditindak sesuai aturan tegas ketua DPC SPRI Kab.Bogor.

Kan aneh sekolah tidak tahu menahu terkait penjualan buku LKS disekolah,sementara pihak sekolah mendapatka fee sebesar Rp 4000 perbuku, tutur Falentin Sitompul 

Sebenarnya jika memang pihak sekolah benar-benar tidak terlibat dalam penjualan buku LKS,mengapa harus menerima fee penjualan LKS,ini ada apa, tegas ketua DPC SPRI Kab.Bogor ini

Dapat dibayangkan jika harga buku LKS yang diperjual belikan kepara peserta didik dengan Harga sekitar Rp 10.000 per buku, sementara harga buku LKS dari para sales buku, sekitar Rp.5000, ini kan sangat memberatkan beban oarang tua murid alias mencekik orang tua murid, tegas Falentin Sitompul.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia Kab.Bogor ( DPC SPRI Kab.bogor)  berharap agar penjualan buku LKS di SD Negeri Cibinong 01 harus ditelusuri, karena sudah memberatkan beban keuangan orang tua murid, apalagi dimasa pandemi Covid 19 ini, kan sudah jelas ada larangan terkait jual beli buku ke peserta didik bahwa pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan atau koperasi yang beranggotakan pendidik baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer kepada peserta didik,ataupun mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi, tegas ketua DPC SPRI Kab.Bogor ini (Jer)