Majelis Komisi Impormasi Riau Diduga Larang LSM Datangi Badan Publik, Ini Penjelasan LSM BPKP

Pekanbaru,RN Sidang sangketa informasi nomor reg. 011/PSI/ KIP-R/VII/2021 antara Dirwaster Riau  Perkumpulan Badan Pemantau Kebijakan Publik...

Pekanbaru,RN

Sidang sangketa informasi nomor reg. 011/PSI/ KIP-R/VII/2021 antara Dirwaster Riau  Perkumpulan Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) yang dihadiri oleh Rion Satya, S.H dengan Atasan PPID Utama Pemko Pekanbaru digelar digedung KONI Lantai tiga selasa (7/9/2021) 

Sidang dipimpinn oleh Jhony Setiawan Mundung bertindak sebagai Hakim ketua, didampingi oleh dua orang hakim anggota diantaranya: Tatang Yudiansyah, Alnofrizal. "Saat sidang dilaksanakan majelis komisioner PPID menyebutkan bahwa LSM Tidak boleh meminta informasi langsung kepada Badan Publik, hal tersebut dikatakannya  saat sidang berlangsung. 

Selain itu disaat bersama hakim Ketua Jhoni Setia Mundung melarang wartawan yang sedang melakukan peliputan persidangan, " Jangan direkam ya, kalau mau videonya minta sama Sekretariat ya,"katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, kedatangan LSM ke badan publik tanpa melalui PPID berarti melanggar undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 

Pantauan media di persidangan, "Rion menyebutkan bahwa dirinya mendatangi pihak sekolah bukan dalam rangka meminta Informasi sebagaimana yang dimaksud Majelis sesuai dengan undang undang Nomor 14 tahun 2008. 

Kedatangan saya kelapangan untuk mencari dan menggali informasi yang masih belum utuh saya miliki, guna memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak, saya hanya cek dan ricek bersama rekan rekan wartawan turun kelapangan,hal ini saya  lakukan sebelum surat permohonan informasi saya layangkan ke PPID," Ujar Riaon membantah kata majelis persidangan yang menyebut LSM tidak  tidak boleh mendatangi badan publik (pihak sekolah- kantor pemerintahan) 

Jika informasi yang dicari sudah diperoleh mengapa harus mengirimkan surat lagi kepada PPID Utama? "ujar rion kepada awak media penuh tanya.

Rion menjelaskan, seperti yang terjadi dalam sidang sengketa informasi nomor 12/PSI/KIP-RIAU/VII/2021 antara Dirwaster Riau Perkumpulan Badan Pemantau Kebijakan Publik dengan Atasan PPID Utama dengan Prinsipalnya adalah DPMPTSP,  kami hanya menanyakan 3 hal yang ssbenarnya dapat dijawab langsung oleh badan publik,  dan tak perlu melalui proses  Permohonan informasi.

 Akan tetapi, setelah di lalui proses permohonan informasi, ternyata fakta persidangan terungkap bahwa termohon (DPMPTSP) tidak pernah menerima surat permohonan informasi publik. 

Berdasarkan Pasal 28 Huruf F undang undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sedangkan pada Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan orang perseorangan  dalam dan/Atau badan publik dalam mencari informasi publik. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut tidak ada aturan yang melarang seseorang atau kelompok orang untuk berkomunikasi terhadap badan publik.," Ujar rion memaparkan. 

dalam hal ini majelis KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU telah memerintahkan setiap badan publik untuk tidak menerima siapapun LSM yang datang ke badan publik sama saja dengan membatasi hak asasi seseorang ataupun kelompok orang termasuk didalamnya berkomunikasi,"tutup Rion

Untuk menindaklanjuti Terkait larangan LSM mendatangi badan publik dan larangan wartawan meliputi persidangan, panitera PPID Rini  dikonfirmasi ini jawabnya"Ia, pak , Ketua majelis hanya menjalankan tata tertib yg ada dipersidangan pak, utk keamanan dlm persidangan jawab Rini .,"Sementara itu Hakim Ketua Jhoni Setiawan Mundung dihubungi HPnya tidak di responnya sampai berita ini di lansir (kumbang)