MARAKNYA PROYEK DIWILAYAH KOTA TASIKMLAYA PERLU DIPANTAU

Kota Tasikmalaya, RN   Proyek Pekerjaan diwilayah kerja DiNAS PEKERJAAN UMUM DAN TATARUANG Kota Tasikmalaya perlu adanya pemantauan dari ber...

Kota Tasikmalaya, RN 

Proyek Pekerjaan diwilayah kerja DiNAS PEKERJAAN UMUM DAN TATARUANG Kota Tasikmalaya perlu adanya pemantauan dari berbagai elemen masyrarakat khususnya dinas terkait , pasalnya diduga proyek yang sedang marak disetiap kelurahan di kota tasikmlaya sebagai pelaksana oleh Jasa pengerjaan baik CV mapun PT yang kompeten dibidang pembangunan dan ini hasil lelang serta ada (PL) penunjukan langsung katanya..? hasil pantauan para penggiat kontrol sosial kebagian titik pelaksanaan proyek ditemukan beberapa kejanggalan langgar aturan juknis dan yang ditakutkan nantinya berdampak pada kwalitas dan kwantitas sehingha hasil pekerjaan hanya sebatas asal jadi ini sangat patal apalgi pengerjaan TPT irigasi ketika TPT roboh bisa berdampak penyumbatan apalagi sekarang musim hujan.

Bukti hasil infestigasi RN selama seminggu kebeberapa titik diantaranya ditemukan dugaan keluar dari juknis seperti pembangunan pelebaran jalan dikecamatan  indihiang kel.Sukarindik dekat SMN 16 kota tasikmalaya pekerjaan tidak ada papan proyek ini kaya proyek siluman jelas  jelas langgar ( UU KIP ), menurut para pekerja yang dkomfirmasi RN, pekerjaan sudah berjalan hampir tiga minggu terkait papan proyek saya tidak tau sedangkn pengawas pelaksana jarang kesini sedangkan Tuan ( S ) yang punya bendera proyek" itu yang punya  rumah besar sambil menujuk ke rumah tepat pinggir jalan yang sedang dikerjakan, jelasnya

Pada pengerjaan TPT beberap saluran irigasi yang dapat dilihat pada foto , dalam pengerjaanya ada pohon tidak dibuang diantara badan TPT entah apa alasanya diduga kurangnya sosialisai dengan warga sekitar sebelum pelaksanaan dimulai, komposisi semen (adukan antara senen dan pasir diduga tidak baik kasat mata ) pada kedalam galian pondasi dan yang paling aneh semua pekerja ketika ditanya Tuan sang pemilik tender semua tidak tau bungkam tak jelas alasannya.

Semua ini diduga kurangnya pengawasa dan kurang tegasnya dinas terkait jepada pihak jasa pelaksana, ini merupakan koreksi PR yang harus segera tindaklanjuti agar pembangunan sesuai harapan jangan sampai uang dari pajak rakyat ini sia sia. FIENS