Sekjen LSM Kompak Reformasi Menilai : Sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, Kinerja Sekda Dinilai Buruk"

Karawang, Radar Nusantara Terkait dikembalikannya satu dari dua  kendaraan dinas mantan wakil bupati  mendapat sorotan dari sekjen LSM Kompa...

Karawang, Radar Nusantara

Terkait dikembalikannya satu dari dua  kendaraan dinas mantan wakil bupati  mendapat sorotan dari sekjen LSM Kompak Reformasi, pancajihadi Al Panji.

Kami  menilai ini menunjukan bahwa kinerja Sekda Acep Jamhuri sebagai Pengelola Barang Milik Daerah amat sangat buruk kinerjanya dalam pengelolaan  aset daerah .bisa  dibayangkan jika tidak ada pemberitaan yang luas terkait berita mobil dinas bupati dan wakil bupati yang baru, tentu mantan Wabub tidak akan mengembalikan kendaraan tersebut.

Sedari awal sekda harusnya menginventaris barang apa saja yang milik daerah yang masih dikuasai perotang yang sudah tidakmenjabat lagisebagai pejabat negara. Sebenarnya saat serah terima jabatan harus diikuti juga serah terima barang milik daerah.

Dalam kasus manatan wabub, ini seolah pak Jimmy ini semacam Hero mengembalikan kendaraan dinas harusnya sedari dulu ketika bukan wbabu lagi serta merta dia mengembalikan aset daerah tersebut. Ini hampir satu tahun dia tidak menjabat sebagai pejabat negara masih menguasai kendaraan dinas. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada pemberitaaan  mobil dinas.

Disayangkan juga sikap lembeknya sekda ketika berhadapan dengan mantan Wabub tersebut, harusnya dia menagih juga mobil sedan Accord milik Pemda Karawang. Adapun mau di-dem atau tidak itu urusan lain yang penting ketika Jimmy bukan pejabat negara lagi kendaraan dinas perorangan ya harus dikembalikan bila tidak sekda sebagai Pengelola Barang Milik daerah punya kewenangan untuk mengambilnya.

Adapaun Jimmy mau memilikinya ya silahkan saja, tapi harus ditempuh mekanisme yang ada sebagaimana di atur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINASTapi ingat posisi kendaraan itu harus dikuasai oleh Pemda terlebih dahulu.

Kalau kendaraan masih dikuasai mantan pejabat tentunya ini masuk ke ranah penyalah gunaan wewenng yang menjurus kepeada kerugian negara. Dan ini bisa masuk Tipikor dan Dan tidak hanya Jimmy saja yang masih menggunakan kendaraan milik Pemda tersebut masih banyak juga kendaraan yang dikuasai para mantan dewan dan prtsorang lainnya.

Sekda orang yang paling bertanggung jawab. ( par )