Apa Kata Kadisdik Kota Kediri!Tidak Ada Pungutan Dalam PPDB TA 2021-2022

Kediri,Radar Nusantara Isu tak sedap yang beberapa hari muncul di media sosial tentang PPDB TA 2021-2022, membuat lembaga pendidikan yang ad...

Kediri,Radar Nusantara

Isu tak sedap yang beberapa hari muncul di media sosial tentang PPDB TA 2021-2022, membuat lembaga pendidikan yang ada di Jl. Mayor Bismo 17 Kec Kota, Kota Kediri gerah. Pasalnya pihak Disdik dituding telah melakukan hal yang kurang pantas bagi lembaga pendidikan untuk dilakukannya. Hal ini membuat kepala Disdik Kota Kediri kebakaran jenggot.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. H. Siswanto. M.Pd sangat menyesalkan apa yang diisukan dimedsos tentang hal hal yang sifatnya menyudutkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya saat ini. Sebab selama ini kami *Melayani Dengan Sepenuh Hati* dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal dan terbaik untuk semua masyarakat.

Drs. Siswanto menegaskan, tidak boleh ada pungutan liar (pungli) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di seluruh sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri. Jika itu ada dan lewat kebijakan saya, itu hoax.

Tentang pelaksanaan PPDB Tahun 2021,Sesuai Permendikbud No. 1 Tahun 2021 pasal 33 yang intinya, berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

“Jadi tidak boleh ada pungutan, PPDB negeri tidak bayar, tidak ada pembiayaan,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto kepada koran ini diruangannya, Rabu (13/10).

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa jika masyarakat melihat ada pungli pada PPDB tahun ajaran ini, silakan langsung melapor ke Tim Saber Pungli, Inspektorat maupun Polresta Kediri.

Sebab itu juga Kadisdik menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah bahwa Tim Saber Pungli dan Ombudsman akan melakukan sosialisasi mengenai sumbangan dan pungutan.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan main-main dan akan bersikap tegas terhadap sekolah negeri yang coba-coba melakukan pungli saat PPDB karena akan ada sanksi tegas.

“Kepala sekolah yang berani melakukan pungli pada PPDB akan langsung diusulkan ke Wali Kota untuk dicopot,” ujarnya.

Siswanto juga meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa. Dalam rapat itu, dibahas aturan main sekolah dan apa saja yang sudah dijamin oleh pemerintah.

“Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo (silakan). Tapi, tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela,” katanya.

Ditambahkan, pemerintah sudah berkomitmen untuk memfasilitasi pendidikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Hal itu guna meringankan beban masyarakat, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran agar anaknya bisa mengenyam pendidikan.

Di sisi sebaliknya, Siswanto juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengiming-imingi aparat sekolah dengan suap agar anaknya bisa diterima di sekolah yang dipimpinnya atau tempatnya menjadi panitia PPDB.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Muttaqin, S.H menjelaskan, kecurangan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Masyarakat bisa melihat perjanjian awal dan mengawasi sekolah setelah proses belajar mengajar dimulai. "Kalau ada sekolah yang menambah jumlah siswa di luar petunjuk teknis, kata dia, dapat dipastikan terjadi jual beli kursi pada PPDB. Kecurangan lebih sulit diketahui ketika proses PPDB masih berlangsung," ucapnya.

Ia meminta masyarakat ikut mengawasi dan mewaspadai praktek kecurangan pada pelaksanaan PPDB. "Terutama sekolah yang dianggap favorit." Ia meminta masyarakat melaporkan bila menemukan kecurangan. "Laporkan kepada kami, atau ke dinas pendidikan masing-masing."tutupnya.

(gas/fn)