Badong Minta Kapolda dan Kejati Kalbar Tangani Aliran UPETI di Kapuas Hulu

Pontianak (Kalbar), RN. Rian Efriza alias Badong kembali membuat stateman terkait setoran pengamanan Uang Pertambangan Emas Tanpa Izin (UPET...

Pontianak (Kalbar), RN.

Rian Efriza alias Badong kembali membuat stateman terkait setoran pengamanan Uang Pertambangan Emas Tanpa Izin (UPETI) yang terjadi selama ini di Desa Beringin, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, di media www.radarnusantara.com, melalui WhatsApp, Rabu 27 Oktober 2021, Pukul 20.38 WIB.

Rian menyampaikan bahwa apa yang iya sampaikan di Pengadilan kemaren (Selasa, 12 Oktober 2021) berdasarkan bukti yang jelas. Pembayaran ingkam desa Rp.6.650.000,- per unit excavator sudah diakui dan dibenarkan oleh Kades Desa Beringin Ujang Herman di depan Kapolres Kapuas Hulu Wedi Mahadi dan Bupati Kapuas Hulu, dan untuk uang ingkam keamanan Rp.15.000.000,- per unit excavator tidak diketahui herman kemana arahnya, Rian Efriza meminta uang ini di telusuri siapa yang menikmatinya.

"Panggil koordinator ingkam keamanan dan ingkam desa untuk dimintai pertanggung jawaban perihal uang tersebut," kata Badong.

Rian Efriza menyampaikan, sebelum menetapkan dirinya sebagai tersangka, seharusnya proses secara hukum terlebih dahulu Kades Desa Beringin Ujang Herman dan Kapolres Kapuas Hulu Wedi Mahadi, karena jelas apa yg disampaikan Kades Desa Beringin Ujang Herman di depan Kapolres Kapuas Hulu Wedi Mahadi dan juga Bupati Kapuas Hulu bahwa benar adanya kegiatan Ilegal dan benar adanya UPETI dari hasil ilegal, bahkan Kapolres Kapuas Hulu dan Bupati Kapuas Hulu meninjau langsung Masjid yang sedang dibangun di Desa Beringin yang mana dibangun dari hasil kegiatan Ilegal di Desa Beringin, dan mengapa apa bila itu salah tidak diproses secara hukum, serta masjid yang di bangun dari hasil ilegal tidak di policeline? ada permainan apa dibalik ini semua? Rian memohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Kalbar untuk segera memproses apa yang terjadi d wilayah desa beringin.

"Saya pegang bukti rekaman suara pembicaraan oknum aparat dan kades desa beringin membahas masalah uang keamanan, saya juga pegang bukti percakapan di grub WA khusus pemain excavator yang mana koordinatornya menginstruksikan untuk menyembunyikan semua alat berat di lokasi karena akan ada kunjungan oknum aparat, bukan itu saja saya juga punya bukti rekaman video pada saat rajia terjadi di lokasi dan hanya menumbalkan alat saya saja, sementara excavator yang lain di biarkan bekerja dengan santainya. saya merasa sedih, saya selaku putra asli desa beringin dijadikan tumbal, sedangkan toke-toke besar masih dengan santai bekerja menikmati hasil dikampung halaman saya," tuturnya.

Lanjut Badong, Saya memohon kepada Kapolri, Kapolda Kalbar dan Kejati untuk menarik kasus ini ke Polda Kalbar dan Kejati, agar masalah ini bisa di buka secara terang benderang dan adil serta tidak ada intervensi hukum didalamnya. Sesuai dengan instruksi kapolri untuk menindak tegas oknum yg bermasalah, copot dari jabatan, pecat dan proses secara hukum yang adil.

Seperti diketahui, sebelumnya, dalam persidangan hari Selasa, 12 Oktober 2021, kedua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) banyak yang disampaikan oleh saksi tidak direspon oleh pihak kepolisian. Diantaranya terkait alat berat exavator lainnya yang sedang beroperasi di lokasi tersebut dan tidak ditindak, masalah Uang setoran incame pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau Uang Pertambangan Emas Tanpa Izin (UPETI) kepada Oknum-oknum dan Desa Beringin tersebut mencapai kurang lebih Rp21 Juta untuk satu unit alat berat excavator setiap bulannya. Setoran ke Desa Beringin kurang lebih Rp6,5 Juta, dan setoran keamanan sebesar Rp15 Juta per unit alat berat excavator setiap bulannya.

Adrian.