BPN Sukabumi Kota diduga Merangkap Pesulap Arsip Lahan Pemilik Sah Hilang, muncul SHM an.Orang Lain

Sukabumi, Radar Nusantara Pengadilan Sukabumi Kota, melakukan cek and ricek di lokasi yang menjadi polemik sengketa tanah antara penggugat d...

Sukabumi, Radar Nusantara

Pengadilan Sukabumi Kota, melakukan cek and ricek di lokasi yang menjadi polemik sengketa tanah antara penggugat dan tergugat serta pihak terkait. Lokasi sengketa lahan tersebut tepatnya sekitaran jalan jalur lingkar selatan di Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cibeureum, Sukabumi Kota. Kamis (30/9/2021)

Dengan terjadinya polemik sengketa tanah antara penggugat dan tergugat tersebut diduga adanya oknum BPN yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai merangkap pesulap untuk mensiasati jual beli tanah secara ilegal.

Selanjutnya pihak Pengadilan Sukabumi Kota mengimbau kepada kedua belah pihak di lokasi yang bersengketa lahan tersebut jangan ada gerakan apapun sebelum ada putusan pengadilan mulai hari ini, Kamis (30/9). Walaupun beberapa minggu lalu diduga ada pihak yang telah merusak sebagian lahan tersebut dan menghancurkan tanaman padi yang siap dipanen di lokasi lahan tanah bersengketa yang sedang dalam proses gugatan tersebut.

Pihak Pengadilan memutuskan akan melakukan persidangan pada hari Rabu (6/10) minggu depan. Pihak perwakilan Pengadilan tidak memberikan komentar kepada awak media dipersilahkan konfirmasi ke Humas di kantor Pengadilan Sukabumi Kota. 

Menurut informasi yang di peroleh awak media dari Pemilik Lahan Sah Keluarga Hj. Ani Kartini, sesuai (AJB no.98/05/III/1999 JO SPPT NOP : 32.72.070.004 - 0144.0) Dikuasai sejak 1996 s/d sekarang mengatakan, persoalan ini berawal pada tahun 1996, Ani Kartini warga Jln. Pelabuan II nomor 26 membeli tanah seluas 1.250 M2 dari Uci bin Bani.

Selanjutnya pada tahun 1999 Transaksi Jual Belipun dibuatkan AKTE dalam Akta Jual Beli tersebut dihadapan Camat Baros, Endang Somantri, karena pada saat itu Kelurahan Limus Nunggal masih wilayah Kecamatan Baros) Nomor AJB : 98/JB/05/III/99 Pada tahun 2001, dan wilayah tersebut akan dibangun Jalan Lingkar Selatan. Dari seluas 1.250 M2 milik Ani terkena Pembebasan oleh Panitia Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah seluas 850 m2.

"Dana Pembebasan Tanah dari Panitia diserahkan kepada Ani, ini artinya karena Ani pemilik yang sah demi hukum, dan tersisa jadi 2 blok, diantaranya satu blok seluas 30 m2 oleh Ani diberikan kepada temannya. Satu blok lagi seluas 385 m2 tetap milik Ani dan tanah itu di pelihara dengan ditanami Padi. Tanah seluas 385 m2 dengan Nomor SPPT 387 Kelurahan Limus Nunggal." ungkapnya

Ditambahkan, sementara pada Kepres 33 dan 55 tahun 1993 yang dalam pelaksanaanya diatur dalam Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1-1994, juga dalam pasal 12, tanah atas nama Ani Kartini telah diukur dan diperiksa berkasnya.

"Sedangkan dalam Pasal 13, tanah Ani Kartini telah diumumkan dan ditandatangani oleh Walikota sebagai ketua, Kepala Kantor sebagai wakil, Sekertaris dan Anggota panitia. Begitu juga Pasal 30, Ani Kartini menerima uang ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut. Pasal 34, Panitia menyerahkan berkas atas nama Ani Kartini ke PU Propinsi sebagai pembeli. Pasal 35, arsip pembebasan diberikan ke BPN Sukabumi Kota." jelasnya

Lanjut, pada tahun 2003 entah atas dasar apa tiba-tiba menerbitkan SHM atas nama Muhamad Ridwan. Sedangkan yang jadi permasalahan sampai saat ini pihak BPN Sukabumi Kota tidak bisa memperlihatkan arsip atau berkas gambar asli atas nama pemilik sah Ani Kartini.

Adapun informasi yang diperoleh, selama ini Ani selalu membayar PBB-nya. Pada tahun 2003. Tiba-tiba tanah milik Ani seluas 385 M2 terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Sukabumi seluas 295 M2 atas nama Pemilik Muhamad Ridwan, Pegawai Kantor BPN Kota Sukabumi.

Menurut Ani Kartini kepada tim awak media, bahwa Muhamad Ridwan pun tidak membeli tanah dan memiliki tanah itu, bahkan selama itu tidak pernah menggarap lahan tersebut. Istrinya Uci bin Bani (karena Uci telah Meninggal Dunia) sebagai Saksi dalam AJB juga tidak pernah merasa menjual lagi tanah tersebut selain kepada Ani, bahkan tidak pernah membubuhkan tanda tangan selain saat membuat AJB dengan Ani. BPN Sukabumi Kota luar biasa sehingga bisa menerbitkan SHM atas nama Muhamad Ridwan.

Terbitnya SHM atas nama Muhamad Ridwan bersamaan saat adanya Program Nasional (Prona) LARASITA dari Pemerintah / BPN. Dan terbitnya SHM dari Prona Larasita itu dilampiri juga dengan AJB.

Pihak Ani dan keluarganya juga menerangkan, bahwa dalam perkembangannya, pada tahun 2005 tanah bersertifikat SHM seluas 295 atas nama Muhamad Ridwan dijual kepada Emma, istrinya Didi Suryadi alias Didis, pegawai BPN Kota Sukabumi. Namun pihak Didis juga tidak pernah menggarapnya.

Pada saat tahun 2019 Ani sempat memblokir lewat BPN dengan tujuan biar tidak ada proses Jual Beli yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun entah mengapa secara tiba tiba SHM atas nama Muhamad Ridwan pun bisa diterbitkan oleh BPN Sukabumi Kota hanya dengan dasar PPJB tanpa adanya AJB.

Ani juga menerangkan bahwa pada tahun 2020, tanah tersebut dijual lagi kepada pihak ke 3. Dan terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi karena Ani menggugatnya dan pihak ke 3 yang membeli dari Didis BPN Kota Sukabumi tidak bisa merubah SHM menjadi pemiliknya. Pada gugatan sengketa tersebut Ani kembali memenangkan karena semua data-data serta arsip menjelaskan bahwa Ani pemilik sah demi hukum.

HMH