Kementerian ESDM Hentikan Kegiatan Pertambangan PT BDL

BOLMONG(SULUT), RN Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, keluarkan surat perihal penghentian kegiatan pertambang...

BOLMONG(SULUT), RN

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, keluarkan surat perihal penghentian kegiatan pertambangan PT Bulawan Daya Lestari (BDL). Surat tersebut, terbit tertanggal Senin (04/10/2021) hari ini.

Dengan Nomor surat: B-4314/MB.07/DBT/2021. Yang ditujukan kepada Direktur Utama PT BDL Jalan raya AKD nomor 100 desa Kopandakan II, kecamatan Lolayan, Bolmong.

Isi surat itu, sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian ESDM yakni

1. PT BDL Belum memiliki kepala teknik Tambang yang  merupakan seseorang yang memiliki Posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya Operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.

2. PT BDL belum memiliki persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya (RKAB) tahun 2021, rencana reklamasi, rencana pasca tambang dan dokumen lingkungan hidup.

3. PT BDL belum menempatkan jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang.

4. Kegiatan pertambangan dari PT BDL berada di wilayah kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT), dan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan ( IPPKH).

Berdasarkan angka 1 dan angka 4 diatas diperintahkan kepada PT BDL untuk segera menghentikan kegiatan pertambangan Sampai dengan dipenuhinya Kelengkapan sebagai mana tersebut diatas.

Surat Perihal Penghentian Kegiatan Tambang PT BDL dari Kementerian ESDM

Dikonfirmasi kepada Koordinator Inspektur Tambang Kementerian ESDM Penempatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rendy Wajong membenarkan surat perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan tersebut.

Saat ditanya sanksi ke perusahaan jika tak diindahkan, Rendy mengatakan tentu di aturan ada tahapan-tahapannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

“Untuk sanksinya kami tunggu petunjuk pimpinan, karena surat penghentian kegiatan pertambangan sudah ada,” tegas Rendy.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong, Drs Yahya Fasa melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun Deasy Makalalag, mengatakan, pihaknya bersama tim sudah turun dilokasi PT BDL pada bulan Juni tahun 2020 lalu, dalam rangka kegiatan pengawasan perijinan lingkungan hidup.

Dijelaskannya, memang PT BDL memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di tahun 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Bolmong Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas Desa Mopait, kecamatan Lolayan.

“Surat itu masih dikeluarkan oleh mantan Bupati Marlina Moha Siahaan Tanggal 10 Maret 2009. Jadi Amdalnya sudah kadaluarsa,” ungkap Deasy.

Ia mengatakan, dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) salah satunya Instansi pengawas dari DLH Bolmong.

Yahya menyebutkan, dokumen amdalnya terdiri dari kerangka acuan, Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL – RPL).

PT BDL kata Deasy, sempat terhenti kegiatannya dan kembali lakukan kegiatan pada tahun 2019 – 2020. Sesuai dengan aturan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 50 huruf e tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan maka Penanggung Jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.

“Jadi atas dasar itu PT BDL, menyusun Amdal baru, pada tahap pembahasan Kerangka Acuan (KA) pada tanggal 28 September 2018,” tutur Deasy.

Dikatakan Deasy, pada saat turun peninjauan lokasi pada tanggal 30 Juni 2020, sudah ada kegiatan penambangan. Disana terdapat 4 Unit Excavator, 1 unit Loader, 6 dump truck, 7 bangunan non permanen, kantor, mess karyawan, 2 kantin, gudang, genset, gudang tempat penampungan kapur dan 1 rencana bangunan tempat pembakaran.

Selain itu, terdapat bekas kegiatan pengolahan emas dengan diantaranya 1 kolam leach pada ukuran -/+ 80 x 40 meter yang  dibuat pada tahun 2019, 2 bak penampungan air, 1 bekas bak pengolahan ukuran -/+ 30 x 20 meter yg dibuat pada tahun 2017,  6 bak penampungan air ukuran -/+ 7 x 10 meter, terdapat -/+ 30 orang tenaga kerja lokal,1 orang dari Pulau Jawa dan -/+ 20 orang yang tinggal di mess karyawan.

Turun keduanya, lanjut Deasy, pada tanggal 22 April 2021, dalam rangka pengaduan lingkungan hidup yang dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota apabila usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di Daerah Kabupaten dan kota.

“Izin lingkungannya sudah kadaluarsa, sehingga perlu dikaji ulang melalui kajian akademik,” tutupnya. 

(Hasan/).