Komisi 2 Harap Crossing Tol Kali Jati Jadi Solusi, Bukan Masalah Baru

BEKASI, RN- Syaifudin Sekretaris Komisi II, Fraksi PKS, pada Kamis (07/10) menerima audiensi dari FKRW yang merupakan perwakilan...

BEKASI, RN- Syaifudin Sekretaris Komisi II, Fraksi PKS, pada Kamis (07/10) menerima audiensi dari FKRW yang merupakan perwakilan dari 10 RW kelurahan Kayuringin, khususnya dari warga Bumi Satria Kencana (BSK) Bekasi selatan.

DPRD Kota Bekasi menerima audiensi, warga BSK yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaifudin yang mewakili Komisi II, yang membidangi BMSDA dan juga dihadiri oleh rekan-rekan dewan dari dapil satu Bekasi timur dan Bekasi Selatan yakni Bambang Purwanto dan Adhika DIrgantara. Hadir pula Kepala Dinas BMSDA, Arif, Sekdis BSMDA, Zainal dan jajaran staff yang hadir.

Adapun aduan dari masyarakat adalah, penyampaian aspirasi warga BSK, Bekasi selatan, terkait dengan pembangunan double crossing tol baru di daerah BSK, dimana pembangunan tersebut sudah berjalan, kemudian alirannya memasuki Sungai Rawa Tembaga dan Kali Jati serta ujungnya menuju samping Islamic Centre menuju Kali Bekasi.

“Audiensi ini berkaitan dengan keberatan warga karena pembangunan tersebut, yang pertama belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keberatan atas situasi ketika crossing tol tersebut jadi,” kata Syaifudin.

“Sebab baru satu crossing tol, wilayah BSK ketika musim penghujan sudah tergenang dengan air sampai satu meter, apalagi nanti ketika ada satu crossing tol baru, hal ini dikhawatirkan ketika musim hujan akan menambah debit air dan kian meningginya banjir di lokasi BSK,” tambah Syaifudin.

Menanggapi ini politisi PKS tersebut berterima kasih atas masukan dari masyarakat berkaitan dengan keberatan-keberatan yang terjadi. Disisi lain langkah-langkah yang dilakukan oleh BMSDA dalam hal ini selaku pelaksana untuk pembangunan crossing tol yang merupakan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus direalisasikan dalam bentuk Crossing tol.

“Kami harapkan dapat tersosialisasikan dengan baik termasuk langkah-langkah pembangunan sebagaimana kita ketahui bahwa jalur atau DAS Kali Rawa Tembaga dan Kali Jati yang menuju kali Bekasi, dimana itu mengelilingi BSK ke Kayuringin dan melewati pintu air disamping Islamic Centre yang arahnya menuju Kota Bekasi,” terang Aleg PKS tersebut.

“Disini perlu diskusi yang lebih detail teramasuk hal tekhnis apa yang harus dilakukan sehingga kekhawatiran warga atau pun ancaman banjir yang mungkin bisa terjadi lebih besar ketika adanya penambahan crossing tol bisa dieliminir,” tukasnya.

Beberapa kesepakatan dalam audiensi yang telah dilakukan yakni perlu dilakukan normalisasi Kali Rawa Tembaga dan Kali Jati menuju Kali Bekasi, sehingga ketika musim penghujan atau terjadi banjir dengan crossing tol aliran akan lancar dan mudah dilakukan pembuangan. Termasuk juga dalam pengaturan pompa yang bisa dimatikan atau dihidupkan ketika kondisi banjir di BSK semakin tinggi.

“Sesungguhnya rekomendasi pembangunan di sepanjang jalur tol kota Bekasi adalah juga merupakan adalah bagian dari rencana kota Bekasi di daerah selatan, khususnya di daerah hulu mulai dari Jatiasih, Pekayon atau pun Galaksi. Kemudian harapannya dengan tambahan crossing tol ada saluran sipon baru yang bisa mengalirkan air lebih cepat ke hilirnya,” imbuh Syaifudin.

“Tetapi karena pembangunan ini karena hilirnya melalui perumahan BSK, sebenarnya sudah ada rencana pembangunan folder di daerah BSK dan juga ada di dareah Jakasetia hulunya. Ini perlu segera direalisasikan, baik itu folder penampungan air atau normalisasi saluran air yang ada, juga bisa segera direalisasikan. Ini membutuhkan kerjasama antara BMSDA Kota Bekasi dan juga masyarakat sekitar,” terang Sekretaris Komisi II.

Aleg PKS tersebut menjelaskan pula bahwa kondisi di bantaran sungai terdapat banyak hunian, baik itu ketika akan melakukan turab dan sebagainya perlu pembebasan lahan, dan penertiban bangunan disekitar sungai. Menurutnya diperlukan kerjasama semua pihak lintas OPD dan masyarakat untuk merealisasikan ataupun melaksanakan pembangunan untuk mengantisipasi banjir. Sehingga kekhawatiran dari masyarakat BSK jika turun hujan tidak terjadi banjir.

“Karena anggaran yang sudah turun dari provinsi harus segera direalisasikan, semoga aspirasi dari warga bisa terealiasikan dengan baik. Sebagaimana amanah dari perda No.06 tahun 2020 yaitu perda sistem drainase, insyAllah jika bisa direalisasikan maka Kota Bekasi bisa mengantisipasi bencana banjir dimasa mendatang,” pungkas Syaifudin. (Adv)