Pihak Rumah Sakit Umum Petala Bumi Dituding 'Beli Alkes' Rusak, Siapakah Yang Bertanggungjawab ?

0 radar nusantara Kamis, 28 Oktober 2021 Edit this post

Pekanbaru Riau,RN Pemerintah Prov riau pada tahun 2019 mengucurkan dana sebesar Rp. 2.268.933.450.00( Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapa...

Pekanbaru Riau,RN

Pemerintah Prov riau pada tahun 2019 mengucurkan dana sebesar Rp. 2.268.933.450.00( Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah ) Untuk pembelian alat-alat kesehatan ( non Incenerator) bagi rumah sakit Umum Petala bumi JI. DR. Soetomo No. 65 pekanbaru.

Hal ini tertuang didalam surat dokumen pesanan barang belanjanya melalui E-Purchasing Nomor Tanggal:342/SP/11/2019 : 27 Februari 2019 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Non Medis ( Non Incenerator)

Namun menurut informasi yang diperoleh wartawan dari narasumber yang tak bersedia disebutkan namanya menyebutkan, bahwa barang yang dibeli oleh pihak rumah sakit berupa steriplus'80 itu diduga tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana Fungsinya, diduga 'rusak' semenjak awal steriplus'80 tersebut dibeli.

Berdasarkan informasi tersebut Rion Satya, S.H melalui PPID Utama Pemprov Riau meminta informasi secara tertulis terkait Kerangka Acuan Kerja pengadaan alat tersebut, dokumen Kontrak dan lain.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 22 bahwa "Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis maupun langsung.

Terkait jawaban surat dari rion yang dianggap tidak jelas jawaban, salah seorang pihak rumah sakit umum petala Bumi dikonfirmasi melalui pesan whatsapp,"maaf bukan wewenang saya untuk menjawab tulisnya

Ketika ditanya siapakah yang lebih berwenang menjawab? Info terkait kegiatan tersebut, telah diserahkan pada Dinas Kominfo,"jawabannya.

Dihubungi no HP-nya: Nomor 08537545XXXX justru oknum rumah sakit petala Bumi ini melontarkan ucapan sinis, "apa hak bapak bertanya, semua jawabannya sudah disampaikan ke Kominfo,"katanya 14 Oktober 2021.

"Iya buk,kami minta penjelasan tentang alat kesehatan (steriplus'80) yang di miliki pihak rumah sakit petala bumi ,informasi yang kami peroleh bahwa dari awal debeli alakes tersebut tidak bisa digunakan,,diduga alat kesehatan tersebut barang 'seken' yang dibeli oleh pihak rumah sakit, jelas awak media balek bertanya? namun oknum ini bukan menjelaskan, justru memblokir whatsapp awak media, sampai berita ini dilansir pihak rumah sakit umum terkesan menutup informasi.

Sedangkan Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri termasuk untuk alat kesehatan.dikutip dari liputan 6.com

“Bagi pejabat pengadaan barang atau jasa, sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar 1 persen dari nilai kontrak pengadaan barang atau jasa maksimal Rp 500 juta atau pemberhentian dari jabatan, pasal 107 dan pasal 108,” kata Menkomarves Luhut, dalam konferensi Pers Upaya Peningkatan Penggunaan PDN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6/2021).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Pemerintah telah mengatur sanksi bagi produsen dan pembeli barang/jasa impor melalui Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri termasuk untuk alat kesehatan.

“Bagi pejabat pengadaan barang atau jasa, sanksi yang dikenakan berupa denda sebesar 1 persen dari nilai kontrak pengadaan barang atau jasa maksimal Rp 500 juta atau pemberhentian dari jabatan, pasal,107 dan pasal 108,” kata Menkomarves Luhut, dalam konferensi Pers Upaya Peningkatan Penggunaan PDN Bidang Alat Kesehatan,Selasa (15/6/2021).dilansir liputan 6.com 15 juni 2021 dengan judul "Jangan Main-Main Impor Alat Kesehatan, Sangsi Rp 500 Juta Menanti "

Sedangkan berdasarkan pasal 109, sanksi untuk produsen barang yang melakukan kecurangan dalam pencantuman nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah denda sebesar 3 kali nilai barang.

Tentunya, hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah agar terus mendorong industri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas alkes dalam negeri yang memenuhi standar keamanan dan mutu.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi meningkatkan kapasitas alkes, Pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja Rumah Sakit, mewajibkan penggunaan program Negeri melalui pengadaan barang jasa dan oleh K/L,” ujarnya.(kumbang)