Diduga Menjadi Raja Kecil, Walikota Tebing Tinggi Keluarkan Perwa "Hibah Pada Polres mencapai 2,4 Miliar"

Sumut, RN Peraturan Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan dari Undang-Undang yang berfungsi untuk mengontrol sesuatu dilakukan dan berpri...

Sumut, RN

Peraturan Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan dari Undang-Undang yang berfungsi untuk mengontrol sesuatu dilakukan dan berprilaku untuk mengikuti Hukum.

Konsep abstrak pengelolaan sistem komplek itu indentik dengan kata regulasi sebagai pengendali atau sebagai kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia.

Namun lain halnya regulasi yang diduga dilakukan Walikota Tebing Tinggi menganggap sebagai "Raja Kecil" dengan cara membuat kebijakan dan aturan memakai Peraturan Walikota (Perwa).

Beberapa Perwa Walikota Tebing Tinggi itu terkait Perwa No 25 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Keputusan Walikota No.028/1650 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Kebijakan itu menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat Kota Tebing Tinggi, hingga viral dimedia sosial / Medsos. Hal itu terkait dugaan kekuasaan pemimpin daerah sebagai Walikota yang diduga merasa sebagai "Raja Kecil" didaerah ini yang diduga membuay suatu kebijakan sesuaka hati tanpa mempertimbangkan aturan / peraturan Hukum di Negara Republik Indonesia.

Salah satu masyarakat berinisial D.Sinambela saat dikonfirmasi media menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat Walikota dengan aturan/peraturan Perwa dan Keputusan Walikota dinilai berlebih. Hingga muncul pertanyaan sejauh mana dan apa tanggungjawab Walikota atas pelaksanaan Perwa dan Keputusan Walikota itu bila pelaksanaannya terindikasi dugaan korupsi.....?

Kenyataan ini menjadi polemik ditengah masyarakat Kota Tebing Tinggi, hingga menciptakan Opini dan menimbulkan sikap Apatis masyarakat atas penegakkan hukum terkait dugaan korupsi dikota ini. Terlebih setelah terbongkar prilaku Pejabat Pemko Tebing Tinggi untuk selalu memilih bungkam/diam saat diminta konfirmasi awak media. Apakah sikap diam itu merupakan tehnik pihak Pemko untuk mencoba terus berusaha menutupi berbagai masalah Rahasia Kinerja Walikota....?

Sikap Apatis masyarakat itupun mulai ada pada pihak Polres Tebing Tinggi yang diduga enggan menindak dan memproses Laporan Masyarakat terkait dugaan korupsi Pejabat dikota ini. Hal ini menimbukkan pertanyaan apakah tehnik dan kebijakan pihak Pemko Tebing Tinggi dengan memberikan Hibah mencapai Rp 2,4 Miliar kepada Polres Tebing Tinggi sudah manjadikan beban moral dan balas kasih buat Pemko...? (S.Tambunan)