Gubernur Kalbar: PETI Hanya Bisa Dihentikan Atas Perintah Presiden

Pontianak (Kalbar), RN. Gubernur Kalimantan Barat menyatakan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang sudah menggunakan alat bera...




Pontianak (Kalbar), RN.

Gubernur Kalimantan Barat menyatakan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang sudah menggunakan alat berat jenis Excavator, hanya bisa dihentikan atas perintah Presiden.

"Yang bisa buat perintah itu Presiden, jika Presiden minta hentikan besok, PETI itu berhenti, jadi kalau Presiden yang perintah itu, cepat. Tapi kalau saya susah, karena PETI sudah pakai Excavator," kata Sutarmidji, saat dikonfirmasi wartawan di Sintang, Kamis 25 November 2021.

Sutarmidji saat mendampingi kunjungan kerja Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut, juga menyampaikan bahwa saat ini Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas sudah mengalami kerusakan mencapai 70 persen.

"Saat ini Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas 70 persen sudah rusak," ujarnya.

Bukan hanya itu, Sutarmidji juga menyoroti perizinan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, konsesi lahan perkebunan sawit sudah 2,7 juta hektare, yang ditanam baru satu juta hektare dan tersisa masih 1,7 juta hektare yang belum ditanam dan sudah berlangsung lama.

"Itu kan tidak ada hutannya lagi, itu harus di evaluasi, kalau perlu ditarik kembali oleh Negara dan dihutankan, bisa jadi itu wilayah tersebut lahan gambut yang tidak bisa ditanami," tutur Gubernur Kalbar.

Untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak tersebut, Ia sangat mendukung rencana pemulihan lingkungan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Bahkan Gubernur Sutarmidji siap menyediakan lahan pembibitan untuk tanaman reboisasi, dan Ia berkeinginan mempercepat penanaman pohon sebanyak mungkin pada area lokasi yang rusak yang selanjutnya dipantau dengan sistem aplikasi.

"Saya sangat mendukung, sampai 1.000 persen saya mendukung apa yang dikatakan Presiden perbaikan lingkungan, areanya kita perbaiki DAS Kapuas itu 70 persen sudah rusak gimana kita perbaikinya," ungkap Sutarmidji.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian KLHK Bambang Hendroyono mengatakan yang utama diperkuat sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam melihat landscape ekosistem.

"Kita lihatnya ke depan upaya pemulihan lingkungan dan ekonomi menjadi penting Pemerintah untuk mewujudkan dalam pengendalian iklim, jadi jika kita sudah tahu penyebabnya, pemerintah akan membuat rencana aksi untuk pemulihan ke fungsi perlindungan," kata Bambang.

Menurut dia, DAS dan Sub DAS Kapuas harus menjadi prioritas yang dikelola kembali memenuhi prinsip norma-norma layaknya sebuah DAS yang baru bisa dijaga, tidak boleh ada hambatan dari atas ke bawah mengalir.

"Sehingga disini upaya pemulihan lingkungan memerlukan pekerjaan stakeholder," ujar Bambang.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR, Gubernur dan Bupati terkait, mulai dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya Pontianak dalam satu aliran DAS yang harus lihat bersama apa penyebab-penyebabnya.

"Yang paling penting utama, memulihkan kembali DAS dan Sub DAS yang dari awal sudah seperti itu dan mengembalikan kondisinya, sehingga dengan pemulihan lingkungan serta pembangunan berwawasan lingkungan dengan prinsip sesuai kearifan lokal," jelas Bambang.

Dalam pemulihan lingkungan sambil melakukan penanaman pohon kembali.

"Jadi kalau dia lindungi bagian atas maka menanam pohon yang bisa menguatkan akar, akarnya diperkuat sehingga tidak terjadi tanah longsor," ujarnya.

Menyikapi perizinan alih fungsi hutan dan penambangan liar, Bambang mengatakan yang dilihat bagaimana usaha yang diberikan Pemerintah sudah ada aturannya dari sejak undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang selama ini diketahui adalah izin lingkungan.

"Kita lebih ketat karena dari kajian lingkungan hidup strategis yang harus sudah dimiliki oleh Gubernur dan Bupati bisa menetapkan tata ruangnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan usaha yang diberikan usaha ada analisis mengenai dampak lingkungan itu menjadi syarat usaha apa pun, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan kehutanan yang memang terkait dengan alam landscape yang mesti dilakukan usaha yang disebut persetujuan lingkungan.

"Dibutuhkan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang melekat pada izin usaha, ketika pemerintah tegas dalam melakukan pengawasan pelaksana perizinan, yang memang terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan, itu sebenarnya yang dilihat kewajibannya dia (pelaku usaha) terhadap lingkungan," jelas Bambang.

Sehingga yang ditekankan dalam evaluasi, tegas Bambang yaitu kewajibannya apakah sudah dijalankan, jika seperti itu tentunya pengawasan menghasilkan proses penegakan hukum  mulai teguran tertulis, paksaan Pemerintah denda administrasi, pemanggilan hingga pembekuan izin dan pencabutan izin.

"Pemerintah sebesar dengan undang-undang cipta kerja jelas, proses yang sudah dibangun mulai dari dokumen lingkungan mengarah kepersetujuan lingkungan, menerbitkan izin usaha kemudian pengawasan izin usaha dan kewajiban lingkungan, proses penegakan hukum dan pada akhirnya harapan kita tidak lagi terjadi kerusakan hutan, lingkungan dan pencemaran," tegas Bambang.

Diketahui kunjungan Sekjen Kementerian LHK ke Sintang dalam rangka meninjau bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, pihak KLHK RI juga melakukan investigasi langsung ke lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat Excavator di Desa Beringin, Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 3 (tiga) hari, pada tanggal 16 sampai 18 November 2021.

Berdasarkan investigasi langsung yang dilakukan oleh media www.radarnusantara.com Kordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sejak beberapa tahun belakangan ini, maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin yang menggunakan alat berat Excavator dan alat berat Puso, baik di Kawasan Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas disebabkan karena diduga kuat adanya setoran pengamanan Uang Pertambangan Emas Tanpa Izin (UPETI). Sehingga akibatnya proses penegakan aturan dan hukum terhadap kegiatan PETI, lemah dan terkesan hanya seremonial. Sedangkan dampak lingkungannya, menyebabkan banjir secara tidak normal karena kawasan resapan air sudah mengalami kerusakan sangat parah. Permukaan tanah dan gambut hancur, DAS dan Sub DAS Kapuas sudah mengalami pendangkalan bahkan ada beberapa titik yang sudah menjadi daratan.

Adrian.

COMMENTS





































Nama

.,3,.berita terkini,11107,.beritaterkini,6,.kalbar,17,(Merlung),5,Aceh,33,ACEH SINGKIL,78,Aceh Tamiang,23,Aceh Tengah,120,ACEH TENGGARA,1,ACEH TIMUR,2,advertorial,9,Aekkanopan,9,agam,15,ALAI.,5,ambon,4,amlapura,26,anjatan,1,Anyer,1,AS,1,Asahan,1,babel,1,badung,58,Bagansiapiapi,1,bakan,1,BALAESANG,1,bali,84,BALIKPAPAN,5,balut.berita terkini,3,Banda Aceh,15,BANDAR LAMPUNG,27,Bandung,110,Bandung Barat,19,banggai,3,Bangka Belitung,5,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,BANGKINANG,2,bangli,321,Bangun Purba,1,Banguwangi,1,Banjar,21,Banjarnegara,7,bantaeng,46,Banten,98,Banyuasin,6,Banyumas,12,Banyuwangi,148,barito utara,1,Barru,1,Batam,100,batang,66,BATANG HARI,3,batang kuis,3,BATU,7,batu bara,28,baturaja,4,Bekasi,1583,bekasi terkini,3,Bekasi Utara,1,belawan,1,Belitung,191,Beltim,221,benakat,1,bener,1,Bener Meriah,481,BENGKALIS,63,Bengkayang,75,BENGKULU,5,BENGKULU SELATAN,17,BENGKULU UTARA,1,BER,3,BERI,1,beriita terkini,3,berita,1,Berita terkini,2694,berita terkini daerah,1,berita terkini.,1,berita terkinia,1,berita terkink,1,berita terkinu,2,berita tetkini,1,beritaterkini,4,beritq terkini,1,berta terkini,1,Bima,2,binjai,3,Bintan,9,Bintuni,1,Bitung,3,Blitar,15,Blora,2,BMKG,1,BNN,1,Bogor,334,BOGOR TIMUR,71,Bola,1,BOLAANG MONGONDOW,2,bolmong,358,Bolmong raya,3,Bolmong selatan,7,bolmong utara,1,bolmongsiar,1,bolmut,2,BOLNONG,1,bolong mopusi,1,bolsel,7,boltim,17,bone,1,BOYOLALI,2,Brebes,92,Bukit Tinggi,48,bukittinggi,12,buleleng,56,BUMIMORO,1,BUNGKU,1,Buol,85,BUTENG,1,Catatan Radar Nusantara,7,Ciamis,44,Cianjur,5,Cibinong,5,Cibitung,1,cikampek,26,Cikampek barat,1,Cikande,1,Cikarang,62,CIKARANG BARAT,1,CIKARANG PUSAT,1,cikarang utara,1,Cilacap,7,Cilegon,34,cilengsi,3,Cileungsi,41,Cimahi,333,Cimanggung,1,Cirebon,347,Cirebon Kota,1,Cisarua,1,Dabo Singkep,266,daer,2,Daerah,7140,daerah Terkini,2,Daik Lingga,3,Dairi,244,Deli Serdang,20,Deli tua,1,demak,29,denpasar,230,Depok,392,derah,5,Dolok,4,Doloksanggul,16,Dompu,2,Donggala,43,donri donri,1,DPRD Kab. Bekasi,11,DPRD Kota Bekasi,56,DPRD LamSel,8,Dumai,16,Dumoga,141,Dumoga Utara,2,Ekonomi,3,EMPAT LAWANG,14,Fakfak,2,fakta,1,Garut,65,gianyar,357,gorontalo,60,Gowa,106,Gresik,1,GROBOGAN,1,gunung mas,2,Gunung Putri,2,HL,1,Hukum,11,HUMAS BELTIM,6,humbahas,3,Indonesia,5,INDRA,1,Indragiri hulu,2,indralaya,44,Indramayu,31,Indrapura,9,info,1,INHIL,2,inhilriau,1,INHU,5,Jabar,18,jaka,1,Jakarta,1124,jakarta selatan,5,jakarta timur,2,jakarta utara,1,Jambi,151,jateng,2,jatijajar,1,JATIM,4,Jawa Barat,22,Jawa Tengah,5,Jawa Timur,7,Jayapura,25,Jember,4,jembrana,39,Jeneponto,20,Jepara,106,Jombang,3,kab,6,kab .Bandung,203,Kab 50 Kota,4,kab Bandung,30,kab. Agam,1,Kab. Bandung,3827,kab. bekasi,194,Kab. Bogor,19,Kab. Brebes,31,kab. buru,1,KAB. CIREBON,2,KAB. DAIRI,1,kab. Garut,1,Kab. Gumas,1,kab. Kajen,1,Kab. Kapuas Hulu,1,kab. Karawang,1,KAB. KARO,2,Kab. Kuningan,31,kab. langkat,2,kab. malang,1,Kab. Minahasa Tenggara,1,KAB. PELALAWAN,2,Kab. Serang,6,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,12,kab. tangerang,4,Kab. Tasikmalaya,51,kab.agam,1,Kab.Bandung,1156,Kab.Bekasi,289,kab.bogor,6,KAB.BOGOR.BERITA TERKINI,1,kab.garut,2,kab.langkat,1,Kab.Malang,3,Kab.Nganjuk,6,kab.pekalongan,26,Kab.Samosir,8,KAB.SEMARANG,1,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,2,Kab.Sumedang,23,Kab.Tangerang,2,kab.Tasikmalaya,10,Kab.Way kanan,7,KABANJAHE,1,kabBandung,2,Kabupaten Bandung Barat,1,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,kaimana,4,Kajen,4,Kalbar,579,kalideres,1,Kalimantan Barat,9,kalimantan timur,14,kalipuro,1,Kalsel,9,Kalteng,264,Kaltim,24,Kampar,112,Kampar Kiri,2,Kampar Riau,146,kapuas,3,Kapuas Hulu,240,kara,1,karangasem,213,Karawang,316,karawang Berita terkini,1,KARIMUN,6,KARIMUN - RN,1,KARO,27,katapang,1,KATINGAN,6,keban agung,1,KEBUMEN,1,Kec.Ukui,1,Kediri,51,KEEROM,25,Kendari,4,kepahiang,4,KEPRI,1,Kepulauan Riau,10,Kerinci,22,KETAPANG,3,klungkung,193,KOBAR,1,Kolaka Utara,1,Kominfo Kab.Bekasi,34,Korupsi,9,KOTA BATU,1,KOTA KOTOMOBAGU,4,KOTA MANNA,2,KOTA METRO,27,kota pekalongan,8,Kota Sorong,7,Kotabumi,1,KOTAMIBAGU,3,Kotamobagu,78,kotawaringin barat,3,KOTAWARINGIN TIMUR,3,KOTIM,9,kriminal,5,Kronjo,1,Kuala Kapuas,6,kuala lumpur,1,Kuala Tungkal,9,kuansing,8,kuantan,1,kuantan Sengingi,2,kubu raya,6,KUDUS,115,Kuningan,528,KUTAI KERTANEGARA,9,Kutai Timur,12,Kutim,6,l,1,Labuhan Bajo,1,Labuhan Batu,9,Labura,396,Lahat,30,LAMBATA,1,Lamongan,2,Lampung,75,Lampung Barat,119,LAMPUNG METRO,105,LAMPUNG SELATAN,61,Lampung Tengah,18,Lampung Timur,464,Lampung Utara,727,LAMPUNGUTARA,1,lampura,10,landak,3,langkat,4,langsa,2,LANTAMAL V,86,LANTAMAL X JAYAPURA,20,lawang kidul,41,lebak,175,LEMBATA,7,LIMAPULUHKOTA,6,Lingga,933,liwa,9,Loksado,1,lolak,1,LOLAYAN,3,Lombok,5,Lombok barat,4,Lombok tengah,9,lombok timur,132,Lombok Utara,1,LOTIM,12,lotim.berita terkini,37,LUBUK LINGGAU,17,Lubuk Pakam,4,lubuk sikaping,1,lubuklinggau,16,lubuksikapaing,1,LUBUKSIKAPING,1,lukun,1,Lumajang,3,Lumanjang,1,Luwu,2,Luwuk,7,m,1,Mabar,1,Magelang,2,mahakam hulu,1,majaleMajalengka,1,Majalengka,575,majalengMajalengka,1,majalenMajalengka,1,majalMajalengka,1,majaMajalengka,1,majene,3,makasar,2,makassar,180,Malang,185,Maluku,5,Maluku tengah,2,MALUKU UTARA,1,MAMAJU.RN,3,MAMASA,148,MAMUJU,171,MAMUJU TENGAH,7,Manado,45,mancanegara,1,mangapura,1,Manggar,80,Manokwari,159,mansel,1,maros,1,mataram,12,MATENG,5,Mauk,2,Maybrat,1,medan,218,Mekar Baru,1,MEMPAWAH,1,merak,3,merangin,92,MERANTI,965,MERAUKE,2,Merbau,3,Mesuji,75,metro,212,metro lampung,8,meulaboh,1,Minahasa,7,Minahasa Selatan,5,Minahasa Tenggara,2,Minahasa Utara,1,Minut,1,miranti,1,Mojokerto,559,monokwari,2,morowali,29,MOROWALI UTARA,1,MORUT,3,moskow,1,Muara Belida,1,Muara Bulian,1,muara bungo,3,Muara Enim,401,muara Tami,1,Muaro Jambi,4,Mukomuko,81,muratara,506,murung raya,2,Musi Banyuasin,12,MUSI RAWAS,35,musirawas,7,Naibenu,1,Nangka Bulik,2,Nasional,16,Natuna,95,negara,1,ngawi,1,Nias barat,21,NTB,70,NTT,7,nunukan,25,Ogan Ilir,7,OKI,3,OKU,1,Oku Selatan,519,Oku Timur,52,Opini,11,P. Bharat,1,P.SIANTAR,6,PACITAN,2,Padang,13,Padang Lawas,14,PADANG PANJANG,2,Pagaralam,31,Pagimana,1,Pahuwato,1,Pakpak Bharat,21,Pakuhaji,2,Palangka raya,347,Palas,23,palelawan,34,Palembang,98,pali,2,Palu,171,Paluta,65,Panang Enim,2,pancur batu,1,pande,1,pandegelang,3,Pandeglang,1431,Pangandaran,8,Pangkalan Kerinci,1,pangkalanbun,1,Pangkalpinang,20,Papandayan,1,Papua,90,PAPUA BARAT,224,parapat,2,PARIAMAN,1,Parigi,6,Parigi Moutong,18,PARIMO,688,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,12,pasbar,1,Pasir Pangarayan,1,PASSI,1,PASSI TIMUR,6,Pasuruan,2,PATI,147,Patia,1,patrol,10,PAYAKUMBUH,5,PEBAYURAN,1,Pekalongan,84,pekan baru,6,Pekanbaru,278,Pekanbaru Riau,706,pelalawan,25,pemalang,3,Pematangsiantar,37,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,6,penanaman,1,penang Enim,2,Pendidikan,80,Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),88,perbaungan,1,perimo,2,peristiwa,16,Permohonan,1,pesawaran,22,Pesisir Barat,1,PESISIR SELATAN,1,Pilkada,1,pintianak,1,PIPIKORO,1,PN.TIPIKOR,2,polda jabar,1,Polhukam,154,Politik,2,polman,1,polres Pekalongan,2,ponorogo,1,Pontianak,1323,Poso,4,prabumulih,1,primo,9,Pringsewu,24,PROTOKOL DOLOK SANGGUL,1,PT Bukit Asam,1,Pulang Pisau,5,pulau merbau,7,pulau tidung,1,pulpis,1,purbalingga,5,Purwakarta,1618,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Artikel,15,Radar Selebrity,3,ragam,58,raja ampat,6,rambang dangku,1,RANGSANG,11,RANGSANG BARAT,1,rangsang pesisir,3,rantauprapat,1,rejang lebong,1,REMBANG,1,Renah mendalu,1,rengasdengklok,1,rengat,1,Riau,167,Rohil,3,rokan,1,Rokan Hilir,22,rokan hulu,8,Rongurnihuta,1,Sabang,57,Samarinda,59,sambilan,1,SAMPI,1,Sampit,652,Sangatta kutim,1,Sanggau,5,Sangihe,2,sar,1,Sarolangun,457,sekadau,1,SELAT PANJANG,10,SELATPANJANG,2,Selayar,18,selong,3,Semarang,35,Semarapura,21,semende,1,SEMOGA,2,SEMOGA TENGGARA,1,SENTANI,1,sentul,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,360,Serdang Bedagai,34,Sergai,31,Seruyan,19,SIAK,14,siak hulu,1,Sibolga,10,sidikalang,1,SIDOARJO,6,SIDRAP,15,Sigi,102,silaen,1,Simalungun,119,simpang apek,1,Singaparna,7,singaraja,14,SINGKAWANG,3,SINGKEP BARAT,1,Sinjai,6,sintang,3,situbondo,5,solo,5,SOLOK,10,Solok Selatan,9,Soppeng,37,Sorong,67,Sorong selatan,3,Subang,1105,SUKABUM,1,Sukabumi,526,Sukoharjo,1,Sukra,1,Sulawesi,3,Sulawesi Selatan,32,sulawesi tengah,55,sulawesi tenggara,1,Sulbar,114,Sulsel,27,Sulteng,306,Sulut,294,Sumatera Selatan,5,SUMATERA UTARA,5,SUMB,1,sumba barat,1,Sumbar,49,Sumbawa,5,Sumbawa Barat(NTB),5,Sumedang,99,sumenep,1,sumsel,41,Sumut,91,Sungai Penuh,1,sungai tohor,3,Sunggal,2,SURABAYA,100,tabanan,155,tajabbarat,1,Takalar,184,TAMBANG,1,Tambraw,3,Tambraw - RN,6,tanah,1,tanah datar,2,TANAH JAWA,5,Tanah Karo,122,Tangerang,391,Tangerang Selatan,23,tanggamus,1,Tanjab Barat,961,Tanjab Timur,140,tanjabbar,1,Tanjabtim,1,tanjung agung,8,tanjung balai,4,Tanjung Enim,65,Tanjung Jabung timur,1,tanjung makmur,1,TANJUNG PINANG,12,tanjung samak,1,TANOYAN,8,Tapanuli Selatan,4,Tapanuli Tengah,18,Tapanuli Utara,10,tapung,3,tarakan,1,tarutung,1,Tasikmalaya,281,Tebing Tinggi,69,tebing tinggi timur,1,tebingtinggi barat,11,Teekini,9,Teelini,1,Tegal,22,tekini,5,Telawang,1,teluk bintani,1,teluk buntal,1,telukuantan,4,tembilahan,1,tembuku,2,Teminabuan,5,tenan,1,Tenggarong,1,ter,1,Terjini,3,TERJUN GAJAH,1,Terk,1,Terki,1,Terki i,3,Terkii,1,Terkin,5,Terkini,30905,TERKINIO,1,TERKINIP,2,Terkino,11,terkiri,9,TERKNI,2,Terkuni,1,Terlini,2,Termini,4,ternate,1,Tetkini,4,Timika,1,Toabo,1,toba,26,tolikara,2,tolitol,3,Tolitoli,1193,tolotoli,2,TOMOHON,4,Touna,25,Trenggalek,20,Trkini,1,Tterkini,1,tuba,1,tuba barat,11,Tuerkini,1,Tulang Bawang,14,Tulang Bawang Barat,9,Tulung agung,2,Tulungagung,302,Twrkini,1,ubud,7,Waisai,23,warseno,1,WAY KANAN,2,wonosari,1,Yogyakarta,5,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Gubernur Kalbar: PETI Hanya Bisa Dihentikan Atas Perintah Presiden
Gubernur Kalbar: PETI Hanya Bisa Dihentikan Atas Perintah Presiden
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSmPm4FY9oop1b9iNHniSYHY1ytWe0DvC0xGs14mQrrpQD21w_U4E9OphNda_MDKcpi_fqeMT_2RFO9xQGlv1aKYWtiiyn2W089Kh2Z-d7KuIRCv7rJpHtlNH41MSDntcyhAIOoebdcgQROn1sImNHuQWOiVdvOF2MCIdAFUEZlFJYWpYsS-HGVmxx=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSmPm4FY9oop1b9iNHniSYHY1ytWe0DvC0xGs14mQrrpQD21w_U4E9OphNda_MDKcpi_fqeMT_2RFO9xQGlv1aKYWtiiyn2W089Kh2Z-d7KuIRCv7rJpHtlNH41MSDntcyhAIOoebdcgQROn1sImNHuQWOiVdvOF2MCIdAFUEZlFJYWpYsS-HGVmxx=s72-c
RADAR NUSANTARA NEWS
https://www.radarnusantara.com/2021/11/gubernur-kalbar-peti-hanya-bisa.html
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/2021/11/gubernur-kalbar-peti-hanya-bisa.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy