KPK Geradah Periksa Rumah Sekda (Adik) dan Ketua DPRD (Anak) Tersangka Bupati HSU Terkait Suap Proyek

Kalsel,Radar Nusantara Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekertaris Daerah Hulu Sungai Utara M Taufik. Sekda HSU terseb...

Kalsel,Radar Nusantara

Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekertaris Daerah Hulu Sungai Utara M Taufik. Sekda HSU tersebut merupakan adik kandung sang Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid yang diketahui telah ditahan KPK sejak Kamis (18/11).

Penahanan Bupati HSU Abdul Wahid oleh KPK tersebut dilakukan seiring status hukum Abdul Wahid sebagai tersangka. Saat ini KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi yang membelit Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Menurut informasi yang dihimpun pada Jumat (19/11) kemarin, rumah yang ditempati Sekda HSU M Taufik didatangi komisi antirasuah di Jalan Abdul Gani Majidi Kelurahan Paliwara.

"Sejak pukul 8.30 Wita. Tim KPK masuk," ucap seorang sumber rumah, Wartawan yang mengamati aktivitas petugas KPK hanya bisa memantau dari luar. Kaca rumah yang gelap dan adanya dua mobil dinas yang parkir menghalangi pandangan dan menyulitkan pengamatan. Ada beberapa orang petugas KPK yang datang ke lokasi. Mereka mengendarai tiga mobil dikawal mobil patroli kepolisian.

Secara paralel, petugas KPK juga meminjam ruangan di Polres HSU untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi kemarin. Mereka adalah Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari yang juga putra kedua Bupati HSU Abdul Wahid.

Selain itu ada sopir Bupati Syaukani; ajudan bupati, M Reza Karim; Kabid Bina Marga Dinas PUPRP Muhammad Rakhamni Nor; Staf Bidang Rehabilitasi Pengairan Nofi Yanti dan staf Dinas PUPRP HSU Ridha dan Doddy Faisal.

"Pemeriksaan saksi TPK terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.

Ipi mengatakan pemeriksaan para saksi tersebut akan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara. Dalam pemeriksaan tersebut ada dua ruangan yang digunakan oleh KPK dalam melaksanakan pemeriksaan saksi terkait untuk pengembangan kasus. Pemeriksaan dipastikan masih lama karena KPK meminjam ruangan Polres hingga 10 hari kedepan atau 26 November 2021.

Selanjutnya informasi yang dihimpun, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media, setelah usai menjalani Pemeriksaan tersebut. Dia segera meninggalkan halaman polres setempat.

Sedangkan di halaman Polres HSU terpantau juga satu unit mobil Honda CRV tipe terbaru dengan segel KPK. Diduga itu adalah mobil milik Bupati HSU Abdul Wahid.

Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan dalam perkara tersebut yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) 15 September lalu.

Penahanan Bupati HSU Abdul Wahid dua periode itu ditengarai menerima suap terkait pengadaan proyek di bidang sumber daya air daerah setempat. Wahid diduga menerima komitmen fee dari sejumlah kontraktor melalui Maliki, pelaksana tugas (plt) kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) setempat. Dia mendapat jatah 10 persen dari nilai proyek.

Fee yang diterima Bupati HSU Abdul Wahid di antaranya berasal dari Marhaini (direktur CV Hanamas) dan Fachriadi (direktur CV Kalpataru). Nilainya sebesar Rp 500 juta.

Selain itu, Wahid juga ditengarai menerima fee melalui beberapa perantara. Pada 2019, misalnya, fee yang diterima sebesar Rp 4,6 miliar. Kemudian tahun lalu sebesar Rp 12 miliar. Dan tahun ini total Rp 1,8 miliar.

Dengan demikian baik Maliki, Marhaini dan Fachriadi telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Red/HMH