Buntut Pungli Lisdes, Seorang RT di Menes Dipecat Secara Sepihak

Pandeglang, Radar Nusantara Dampak adanya peristiwa dugaan pungutan liar (pungli) atas program lisdes masuk desa, salah seorang RT di Desa S...

Pandeglang, Radar Nusantara

Dampak adanya peristiwa dugaan pungutan liar (pungli) atas program lisdes masuk desa, salah seorang RT di Desa Sukamanah Kecamatan Menes merasa kecewa karena dirinya mengaku dipecat secara sepihak. Pemecatan diduga karena menolak adanya praktek pungli lisdes gratis tanpa kesepakatan  sebelumnya. 

Ervan sebagai Ketua RT 04/06 yang sudah menjabat selama 4 tahun sejak tahun 2017, mengaku diberhentikan tanpa melalui proses yang semestinya dan tanpa alasan yang jelas terhitung dari tanggal 22 bulan November tahun 2021.

“Dalam surat pemberhentian yang saya terima, tidak didapati alasan saya dipecat, hanya dari surat bernomor : 308/ DS.13.2010/ XI/2021 yang ditandatangani oleh Lamri Kepala Desa Sukamanah bahwa terhitung 22 November 2021 nama saya diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua RT 04/06," jelas Ervan Kp Cigeundis Desa Sukamanah ke media, Jumat (26/11/21) lalu. 

Dijelaskannya, dari informasi yang beredar bahwa dirinya diberhentikan karena tidak bisa melaksanakan tugas dari desa. 

"Informasi yang berkembang ditengah masyarakat bahwa saya tidak bisa melaksanakan tugas dari desa dan mungkin karena saya menolak adanya pungutan kepada penerima bantuan program lisdes tanpa musyawarah sebelumnya," kata Ervan. 

Selain itu, kata Ervan, seharusnya yang dipecat itu adalah pelaku pungli yang mengaku disuruh Kades tetapi bukan saya. Namun sebaiknya jangan ada pungutan apalagi jika bersifat memaksa kepada KPM kecuali hanya sekedar kebijakan," tuturnya

Terpisah, Lamri Kepala Desa Sukamanah saat ditemui membenarkan bahwa benar ia telah melakukan pemecatan kepada Ervan sebagai Ketua RT 04/06.

"Memang betul, saya telah melakukan pemecatan terhadap Ervan dari jabatannya karena sejak diangkat jadi RT 04 belum pernah mengikuti semua kegiatan di Desa Sukamanah," jelas Lamri yang akrab dipanggil Kades Elam.

Adapun ada informasi itu dikaitkan dengan ada penolakan terhadap adanya pungli itu benar.

"Itu tidak ada kaitannya dengan adanya informasi penolakan pungutan lisdes karena dia itu sejak tugas di SK kan oleh saya tidak pernah bahkan pembagian insentif pun itu diwakilkan kepada istrinya padahal saya sudah perintahkan bahwa pengambilan insentif RT RW tidak bisa diwakilkan," pungkasnya.

(Iwan).