Kantor Gubernur Banten Diduduki Buruh, JPMI Banten Nilai Kinerja Gubernur Banten Tidak Responsif

Banten, Radar Nusantara Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Wilayah Banten, Entis Sumantri angkat bicara te...

Banten, Radar Nusantara

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Wilayah Banten, Entis Sumantri angkat bicara terkait, aksi unjuk rasa Serikat Buruh menolak besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP) Tahun 2022, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kamis (23/12) kemarin. Dimana Serikat Buruh berhasil menduduki kantor Gubernur Banten.

Menurut Entis, masuknya kelompok buruh itu disebabkan karena, Wahidin Halim, selaku Gubernur Banten dinilai tidak responsif dan cenderung mengabaikan aspirasi kaum buruh. 

"Dari beberapa Video yang beredar di sosmed, itu terlihat para buruh menduduki kursi Gubernur Banten. Mungkin ini adalah bagian dari bentuk kekecewaan para buruh, ketika aspirasi mereka tidak direspon dengan baik oleh Gubernur Banten. Tentu ini mengingatkan saya pada teragedi gerakan Reformasi di Indonesia  22 tahun silam." kata Entis, Jumat (24/12) melalui keterangan tertulis.  

Entis menjelaskan bahwa, dengan berhasilnya kelompok buruh menduduki kantor Gubernur Banten itu, adalah bagian dari isyarat dan gambaran bahwa, sistem birokrasi pemerintahan di Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi sangat buruk dan bobrok.  

"Bagi saya, ini adalah satu bentuk gambaran yang menjelaskan bahwa, Birokrasi Pemerintah di Provinsi Banten ini bobrok, termasuk juga pola pengambilan keputusan atau pun kebijakannya. Jadi, Gubernur Banten, Pak WH itu, jangan seolah-olah menyalahkan pihak-pihak lain, atas terjadinya insiden tersebut," jelas Entis.

Entis menilai bahwa, terjadinya peristiwa yang luar biasa saat aksi unjuk rasa tersebut, disebabkan karena, Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy kurang komunikatif dan koordinasi pemerintah di lingkungan Pemprov Banten, kurang begitu harmonis.  

"Kalau yang kami lihat bahwa, semacam ada yang tidak harmonis di lingkungan Pemprov Banten ini. Tentu dalam hal ini, yang saya liat, Gubernur Banten, kurang begitu komunikatif dan pola koordinasinya juga kurang. Jadi sangat wajar apabila para Buruh itu kesal, lalu kemudian menduduki kantor Gubernur." terang Entis.

JPMI kabupaten Pandeglang Wilayah Banten, tambah Entis, sangat menyayangkan sikap Gubernur Banten yang tidak menyerap aspirasi buruh. "Kami sebagai mahasiswa, agent of change, tentunya sangat menyayangkan sikap yang di lakukan Gubernur Banten ini yang tidak begitu menanggapi aspirasi para Serikat Buruh yang melakukan unjuk rasa," tutupnya**(SA).