Ombudsman : Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Banten, Radar Nusantara Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika didamping Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyampaikan has...


Banten, Radar Nusantara

Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika didamping Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyampaikan hasil kajian sistemik perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi berdasarkan fakta fakta yang ditemukan di lapangan termasuk beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Banten, Kamis (2/12/21).


Upaya Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.Setelah mempelajari berbagai regulasi, fakta dan berbagai keterangan dari berbagai pihak maka Ombudsman menilai terdapat issue yang perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan tata kelola Pupuk Bersubsidi ini di kemudian hari, ujar Yeka


1) Perbaikan dalam kriteria Petani penerima Pupuk Bersubsidi.


Atas dasar pertimbangan keterbatasan anggaran dan dalam rangka menempatkan Kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagai instrumen dalam perlindungan petani, menjaga keberlanjutan sistem budidaya serta sebagai instrumen dalam peningkatan produksi pertanian. Sebagaimana amanat Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pasal 69 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan opsi kepada Kementrian Pertanian dalam Perbaikan Kriteria Petani Penerima Pupuk Bersubsidi dengan opsi sebagai berikut:


A. Pupuk Bersubsidi alokasinya diberikan 100% kepada Petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektar,


B. Pupuk Bersubsidi alokasinya diberikan 100% hanya kepada Petani dengan komoditas tertentu sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 hektar untuk tanaman padi dan jagung, 


C. Pupuk Bersubsidi alokasinya diberikan kepada Petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 hektar dengan komoditas strategis dan rasio realisasi dengan kebutuhan pupuk minimal 60%. 


2) Perbaikan dalam Akurasi Pendataan Petani penerima Pupuk Bersubsidi.



Dalam rangka perbaikan pendataan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi dan akurasi data e- RDKK, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kepada Kementerian Pertanian sebagai berikut:


A. Pendataan penerima pupuk subsidi dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan evaluasi setiap tahun. Kementrian Pertanian, tidak hanya merekap kebutuhan pupuk petani, melainkan juga harus menetapkan alokasi penerima Pupuk Bersubsidi hingga ke level petani.


B. Menata ulang mekanisme penyusunan RDKK dengan mengoptimalkan pelibatan Aparatur Desa dalam pendataan, verifikasi dan validasi RDKK Pupuk Bersubsidi, serta pelaksanaan Musyawarah Desa dalam memutuskan RDKK.


C. Penyederhanaan data Simluhtan berbasis Kelompok Tani (e-RDKK Poktan), sedangkan data Anggota Kelompok Tani yang tercantum dalam RDKK Pupuk Bersubsidi dijadikan sebagai lampiran dalam Simluhtan.


D. Melakukan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk setiap Petani dengan menggunakan perangkat uji tanah terstandardisasi sesuai karakteristik lahan.


3) Peningkatan Akses dan Transfaransi Penunjukkan Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi.


Dalam rangka perbaikan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dan terwujudnya peningkatan akses pupuk bersubsidi serta transparansi penunjukkan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, maka Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kepada Menteri Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai berikut


A. Pertama, Memperluas kewajiban distributor untuk memiliki pengecer setiap desa melalui kerja sama dengan Bumdes dan/atau koperasi, dengan tetap memperhatikan skala bisnis pengecer Pupuk Bersubsidi.


B. Kedua, mempublikasikan informasi prosedur, mekanisme dan persyaratan rekrutmen distributor dan pengecer baru di kanal media PIHC yang dapat diakses oleh publik.


C. Ketiga, Penyempurnaan skema penunjukkan pengecer khususnya pada persyaratan yang berkaitan dengan penguasaan sarana pendukung dan kepemilikan modal guna memastikan pengecer mempunyai kekuatan finansial dan sarana pendukung yang memadai guna kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Poktan/Petani.


D. Keempat, Memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.


4) Peningkatan Efektifitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi.


Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Pupuk bersubsidi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan saran kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero), untuk melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:


A. Membangun sistem informasi tentang ketersediaan stok di setiap gudang distributor dan pengecer yang dapat diakses oleh publik.


B. Menempatkan PT. Pupuk Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelepasan Pupuk Bersubsidi ke Petani di tingkat pengecer. Oleh karena itu, administrasi Pupuk Bersubsidi perlu disederhanakan. Diperlukan integrasi data antara PIHC, Himbara dan Kementrian Pertanian (Data Alokasi Penerima Pupuk Bersubsidi)


C. Pengambilan pupuk bersubsidi dari pengecer dapat dilakukan oleh individu atau Kelompok Tani.


D. Penggunaan Kartu Tani tidak boleh dipaksakan. Prioritas penggunaan Kartu Tani hanya pada wilayah yang telah siap, dengan kriteria kesadaran digital Petani pada wilayah tersebut tinggi, jaringan internet pada wilayah tersebut memadai, kehandalan kartu tani, ketersediaan perangkat penunjang (EDC) yang berfungsi dengan baik, serta sistem yang mempermudah mengatasi kerusakan kartu tani dan mesin EDC.


E. Meningkatkan utilisasi teknologi digital yang telah ada dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi. Penggunaan teknologi digital dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi saat ini memerlukan perbaikan, terutama dalam hal perbaikan integrasi data kependudukan dengan data petani dan integrasi data perbankan dengan single identity number e-KTP. 


Dengan perbaikan ini, Kartu Tani menjadi Kartu Tani Digital, dan dalam penebusannya, petani cukup menggunakan e-KTP sebagai bukti sah penerimaan Pupuk Bersubsidi. Kartu Tani Digital merupakan data elektronik penerima Pupuk Bersubsidi yang berisikan data NIK, kuota Pupuk Bersubsidi dan No Rekening Bank.


5) Peningkatan Fungsi Pengawasan Pupuk Bersubsidi.


Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Pupuk Bersubsidi, Ombudsman RI memberikan saran kepada Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan untuk :


A. Membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan, yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung RI.


B. Mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov dan PT. Pupuk Indonesia) untuk membentuk dan/atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, dengan merujuk ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.


C. Mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov dan PT. Pupuk Indonesia) untuk dapat memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Ujar Yeka


Sementara, Dedy Irsan berharap agar saran dan masukkan ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota serta Provinsi di Banten sesuai dengan tugas dan fungsi, dan kewenangan masing-masing. (Wans).

COMMENTS





Nama

.,3,.berita terkini,11108,.beritaterkini,6,.kalbar,17,(Merlung),5,Aceh,34,ACEH SINGKIL,78,Aceh Tamiang,23,Aceh Tengah,120,ACEH TENGGARA,1,ACEH TIMUR,2,advertorial,10,aek kanopan,1,Aekkanopan,9,agam,18,ALAI.,5,Alor,1,ambon,4,amlapura,43,anjatan,2,Anyer,1,AS,1,Asahan,6,babel,1,badung,200,Bagansiapiapi,4,bakan,1,BALAESANG,1,bali,200,BALIKPAPAN,5,balut.berita terkini,3,Banda Aceh,16,BANDAR LAMPUNG,32,Bandar Seri Begawan,1,bandara,6,Bandung,132,Bandung Barat,21,banggai,3,bangka,1,Bangka Belitung,5,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,BANGKINANG,4,bangli,623,Bangun Purba,1,Banguwangi,1,Banjar,22,Banjarnegara,7,bantaeng,46,Banten,109,Banyuasin,6,Banyumas,13,Banyuwangi,148,barito utara,1,Barru,1,Batam,102,batang,67,BATANG HARI,3,batang kuis,3,BATU,7,batu bara,66,baturaja,4,Bekasi,1797,bekasi terkini,3,Bekasi Utara,1,belawan,1,Belitung,204,Belitung Timur,11,Beltim,225,belu,1,benakat,1,bener,1,Bener Meriah,481,BENGKALIS,69,Bengkayang,75,BENGKULU,5,BENGKULU SELATAN,17,BENGKULU UTARA,1,benoa,1,BER,3,BERI,1,beriita terkini,3,berit terkini,2,berita,1,Berita terkini,2875,berita terkini daerah,1,berita terkini.,1,berita terkinia,1,berita terkink,1,berita terkinu,2,berita tetkini,1,beritaterkini,4,beritq terkini,1,berta terkini,1,Bima,2,binjai,3,Bintan,9,Bintuni,1,Bitung,4,blahbatuh,8,Blitar,15,Blora,2,BMKG,1,BNN,1,Bogor,416,BOGOR TIMUR,71,Bola,1,BOLAANG MONGONDOW,2,bolmong,438,Bolmong raya,3,Bolmong selatan,9,bolmong timur,2,bolmong utara,1,bolmongsiar,1,bolmut,2,BOLNONG,1,bolong mopusi,1,bolsel,7,boltim,18,bone,1,BOYOLALI,2,Brebes,141,bualu,1,Bukit Tinggi,51,bukittinggi,17,buleleng,123,BUMIMORO,1,BUNGKU,1,Buol,87,BUTENG,1,Catatan Radar Nusantara,8,Ciamis,61,Cianjur,7,Cibinong,7,Cibitung,1,cikampek,36,Cikampek barat,1,Cikande,1,Cikarang,71,CIKARANG BARAT,1,CIKARANG PUSAT,1,cikarang utara,2,Cilacap,8,Cilegon,36,cilengsi,3,Cileungsi,41,Cimahi,385,Cimanggung,1,Cirebon,430,Cirebon Kota,1,Cisarua,1,Dabo Singkep,266,daer,2,Daerah,7308,daerah Terkini,2,Daik Lingga,3,Dairi,244,Deli Serdang,21,Deli tua,1,demak,29,denpasar,529,Depok,466,derah,5,DIY,3,Dolok,4,Doloksanggul,16,Dompu,2,Donggala,104,donri donri,1,DPRD Kab. Bekasi,11,DPRD Kota Bekasi,90,DPRD LamSel,8,Dumai,19,Dumoga,176,Dumoga Utara,2,duri,1,Ekonomi,3,EMPAT LAWANG,14,ende,2,eretan,1,Erkini,1,Fakfak,2,fakta,1,Garut,77,gianyar,632,gorontalo,61,Gowa,106,Gresik,1,GROBOGAN,1,gunung mas,2,Gunung Putri,2,gunungsitoli,1,HL,12,HSU,1,Hukum,11,HUMAS BELTIM,6,humbahas,4,Indonesia,5,INDRA,1,Indragiri hulu,3,indralaya,44,Indramayu,33,Indrapura,15,info,1,INHIL,2,inhilriau,1,INHU,7,Jabar,19,jaka,2,Jakarta,1419,Jakarta barat,1,jakarta selatan,5,jakarta timur,2,jakarta utara,2,Jambi,152,jateng,3,jatijajar,1,JATIM,4,Jawa Barat,34,Jawa Tengah,7,Jawa Timur,12,Jayapura,27,Jember,8,jembrana,189,Jeneponto,20,Jepara,106,Jombang,4,kab,6,kab .Bandung,203,Kab 50 Kota,4,kab Bandung,30,kab. Agam,1,Kab. Bandung,3827,kab. bekasi,195,Kab. Bogor,20,Kab. Brebes,52,kab. buru,1,KAB. CIREBON,2,KAB. DAIRI,1,kab. Garut,1,Kab. Gumas,1,kab. Kajen,1,Kab. Kapuas Hulu,2,kab. Karawang,1,KAB. KARO,2,Kab. Kuningan,55,kab. langkat,2,kab. malang,1,Kab. Minahasa Tenggara,1,KAB. PELALAWAN,2,Kab. Serang,6,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,12,kab. tangerang,4,Kab. Tasikmalaya,58,kab.agam,1,Kab.Bandung,1756,Kab.Bekasi,320,kab.bogor,9,KAB.BOGOR.BERITA TERKINI,1,kab.garut,2,kab.langkat,1,Kab.Malang,3,Kab.Nganjuk,6,kab.pekalongan,26,Kab.Samosir,8,KAB.SEMARANG,1,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,2,Kab.Sumedang,23,Kab.Tangerang,6,kab.Tasikmalaya,18,Kab.Way kanan,7,KABANJAHE,1,kabBandung,2,Kabupaten Bandung Barat,1,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,kaimana,4,Kajen,4,Kalbar,581,kalideres,1,Kalimantan Barat,9,kalimantan timur,14,kalipuro,1,Kalsel,10,Kalteng,264,Kaltim,24,Kampar,118,Kampar Kiri,2,Kampar Riau,202,kapuas,3,Kapuas Hulu,250,kara,1,karangasem,485,Karawang,333,karawang Berita terkini,1,KARIMUN,6,KARIMUN - RN,1,KARO,27,katapang,1,KATINGAN,6,keban agung,1,KEBUMEN,1,Kec.Ukui,1,Kediri,55,KEEROM,25,Kendari,4,kepahiang,4,KEPRI,2,Kepulauan Riau,10,Kerinci,22,KETAPANG,12,klungkung,451,KOBAR,1,Kolaka Utara,1,Kominfo Kab.Bekasi,34,Korupsi,9,kota agung,1,KOTA BATU,1,KOTA KOTOMOBAGU,4,KOTA MANNA,2,KOTA METRO,27,kota pekalongan,8,Kota Sorong,7,kotabaru,1,Kotabumi,1,KOTAMIBAGU,3,Kotamobagu,97,kotawaringin barat,3,KOTAWARINGIN TIMUR,3,KOTIM,9,kriminal,5,Kronjo,1,Kuala Kapuas,6,kuala lumpur,1,Kuala Tungkal,9,kuansing,13,kuantan,1,kuantan Sengingi,4,kubu,3,kubu raya,8,KUDUS,123,Kuningan,1020,kupang,2,kuta,3,kuta badung,1,KUTAI KERTANEGARA,9,Kutai Timur,12,Kutim,6,l,1,Labuhan Bajo,1,Labuhan Batu,10,Labura,406,Lahat,31,LAMBATA,1,Lamongan,3,Lampung,80,Lampung Barat,119,LAMPUNG METRO,105,LAMPUNG SELATAN,62,Lampung Tengah,21,Lampung Timur,465,Lampung Utara,768,LAMPUNGUTARA,1,lampura,12,landak,5,langkat,5,langsa,2,LANTAMAL V,86,LANTAMAL X JAYAPURA,20,lawang kidul,45,lebak,186,LEMBATA,7,LIMAPULUHKOTA,6,Lingga,989,liwa,9,Loksado,1,lolak,1,LOLAYAN,3,Lombok,6,Lombok barat,4,Lombok tengah,13,lombok timur,132,Lombok Utara,1,LOTIM,12,lotim.berita terkini,37,LUBUK LINGGAU,17,Lubuk Pakam,4,lubuk sikaping,1,lubuklinggau,16,lubuksikapaing,1,LUBUKSIKAPING,1,lukun,1,Lumajang,7,Lumanjang,1,Luwu,2,Luwuk,7,m,1,Mabar,1,madina,1,Magelang,2,mahakam hulu,1,majaleMajalengka,1,Majalengka,601,majalengMajalengka,1,majalenMajalengka,1,majalMajalengka,1,majaMajalengka,1,majene,3,makasar,2,makassar,182,malaka,1,Malang,185,Maluku,6,Maluku tengah,2,MALUKU UTARA,1,MAMAJU.RN,3,MAMASA,191,MAMUJU,196,MAMUJU TENGAH,7,Manado,48,mancanegara,1,mandau,1,mangapura,1,Manggar,87,Manokwari,159,mansel,1,maros,1,mataram,12,MATENG,5,Mauk,2,Maybrat,1,medan,221,Mekar Baru,1,melawi,2,MEMPAWAH,1,merak,3,merangin,92,MERANTI,967,MERAUKE,2,Merbau,3,Mesuji,75,metro,212,metro lampung,8,meulaboh,1,Minahasa,7,Minahasa Selatan,5,Minahasa Tenggara,2,Minahasa Utara,1,Minut,1,miranti,1,Mojokerto,559,monokwari,2,morowali,29,MOROWALI UTARA,1,MORUT,3,moskow,1,Muara Belida,1,Muara Bulian,1,muara bungo,3,Muara Enim,560,muara Tami,2,Muaro Jambi,4,muba,4,Mukomuko,81,muratara,534,murung raya,2,Musi Banyuasin,13,MUSI RAWAS,35,musirawas,7,Naibenu,1,namlea,3,Nangka Bulik,2,Nasional,16,Natuna,95,negara,3,ngawi,1,Nias barat,21,NTB,74,NTT,9,nunukan,25,Ogan Ilir,7,OKI,3,OKU,2,Oku Selatan,536,Oku Timur,52,Opini,11,P. Bharat,1,P.SIANTAR,6,PACITAN,2,Padang,13,Padang Lawas,14,PADANG PANJANG,2,Pagaralam,34,Pagimana,1,Pahuwato,1,Pakpak Bharat,21,Pakuhaji,2,Palangka raya,347,Palas,23,palelawan,40,Palembang,101,pali,2,Palu,190,palu utara,1,Paluta,66,Panang Enim,2,pancur batu,1,pand,1,pande,1,pandegelang,3,Pandeglang,1747,Pangandaran,16,Pangkalan Kerinci,1,pangkalanbun,1,Pangkalpinang,21,Papandayan,1,Papua,91,PAPUA BARAT,224,parapat,2,PARIAMAN,4,Parigi,6,Parigi Moutong,19,PARIMO,1062,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,13,pasbar,1,Pasir Pangarayan,1,PASSI,1,PASSI TIMUR,6,Pasuruan,2,PATI,174,Patia,1,patrol,13,PAYAKUMBUH,8,PEBAYURAN,1,Pekalongan,84,pekan baru,6,Pekanbaru,280,Pekanbaru Riau,1063,pelalawan,25,pemalang,3,Pematangsiantar,37,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,6,penanaman,1,penang Enim,2,Pendidikan,80,pengkadan,1,Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),116,perbaungan,1,perimo,2,peristiwa,16,Permohonan,1,pesawaran,22,Pesisir Barat,1,PESISIR SELATAN,1,Pilkada,1,pintianak,1,PIPIKORO,1,PN.TIPIKOR,2,polda jabar,1,Polhukam,154,Politik,2,polman,1,polres Pekalongan,2,ponorogo,1,Pontianak,1351,Poso,4,prabumulih,1,primo,9,Pringsewu,26,PROTOKOL DOLOK SANGGUL,1,PT Bukit Asam,1,Pulang Pisau,5,pulau merbau,7,pulau tidung,1,pulpis,1,purbalingga,5,Purwakarta,1852,Purwokerto,1,Putussibau,57,Radar Artikel,19,Radar Selebrity,3,ragam,58,raja ampat,6,rambang dangku,1,RANGSANG,11,RANGSANG BARAT,1,rangsang pesisir,3,rantauprapat,1,rejang lebong,1,REMBANG,1,Renah mendalu,1,rengasdengklok,1,rengat,1,Riau,174,Rohil,3,rokan,1,Rokan Hilir,47,rokan hulu,9,Rongurnihuta,1,rote ndao,1,Sabang,57,Samarinda,60,sambilan,1,sampang,18,SAMPI,1,Sampit,652,Sangatta kutim,1,Sanggau,7,Sangihe,2,sar,1,Sarolangun,460,sekadau,1,SELAT PANJANG,10,SELATPANJANG,2,Selayar,18,selong,3,Semarang,44,Semarapura,42,semende,1,SEMOGA,2,SEMOGA TENGGARA,1,SENTANI,1,sentul,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,408,Serdang Bedagai,35,Sergai,31,Seruyan,19,SIAK,16,siak hulu,4,Sibolga,131,sidikalang,1,SIDOARJO,6,SIDRAP,15,Sigi,103,silaen,1,Simalungun,121,simpang apek,1,Singaparna,8,singaraja,19,SINGKAWANG,11,SINGKEP BARAT,1,Sinjai,6,sintang,7,situbondo,5,solo,8,SOLOK,15,Solok Selatan,9,Soppeng,37,Sorong,67,Sorong selatan,3,Subang,1421,SUKABUM,1,Sukabumi,566,Sukoharjo,1,Sukra,1,Sulawesi,3,Sulawesi Selatan,32,sulawesi tengah,56,sulawesi tenggara,1,Sulbar,243,Sulsel,28,Sulteng,313,Sulut,302,Sumatera Selatan,5,SUMATERA UTARA,5,SUMB,1,sumba barat,1,Sumbar,55,Sumbawa,5,Sumbawa Barat(NTB),5,Sumedang,122,sumenep,2,sumsel,43,Sumut,104,Sungai Penuh,1,sungai tohor,3,Sunggal,2,SURABAYA,103,Surakarta,2,tabanan,266,tajabbarat,1,Takalar,184,talangpadang,4,TAMBANG,1,Tambraw,3,Tambraw - RN,6,tanah,1,tanah datar,2,TANAH JAWA,5,Tanah Karo,122,Tangerang,412,Tangerang Selatan,87,tanggamus,60,Tanjab Barat,970,Tanjab Timur,140,tanjabbar,1,Tanjabtim,1,tanjung agung,8,tanjung balai,4,Tanjung Enim,65,Tanjung Jabung timur,1,tanjung makmur,1,TANJUNG PINANG,12,tanjung samak,1,TANOYAN,8,Tapanuli Selatan,5,Tapanuli Tengah,75,Tapanuli Utara,23,tapung,3,tapung hulu,1,tarakan,1,tarutung,4,Tasikmalaya,327,Tebing Tinggi,70,tebing tinggi timur,1,tebingtinggi barat,11,Teekini,10,Teelini,1,Tegal,28,tekini,5,Telawang,1,teluk bintani,1,teluk buntal,1,telukuantan,5,tembilahan,2,tembuku,2,Teminabuan,5,tenan,1,Tenggarong,1,ter,1,Terjini,3,TERJUN GAJAH,1,Terk,1,Terki,1,Terki i,3,Terkii,1,Terkiji,4,Terkimi,1,Terkin,6,Terkin8,1,Terkini,38520,Terkinii,1,TERKINIO,1,TERKINIP,2,Terkino,11,Terkinu,1,terkiri,9,TERKNI,3,Terkuni,2,Terlini,2,Termini,4,ternate,1,Tetkini,8,Timika,1,Toabo,1,toba,33,tolikara,2,tolitol,3,Tolitoli,1309,tolotoli,3,TOMOHON,4,Touna,27,Trenggalek,20,Trkini,1,Tterkini,1,tuba,1,tuba barat,11,Tuerkini,1,Tulang Bawang,14,Tulang Bawang Barat,9,Tulung agung,2,Tulungagung,302,Twrkini,1,ubud,16,Waibakul,1,Waisai,23,warseno,1,WAY KANAN,2,wonosari,1,Yogyakarta,7,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Ombudsman : Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Ombudsman : Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZDlp7nMoP18HTc9jIgo2H5V2Fo28uAy6hRu_F6wJVeq3RX6CiroXnn5dElGV16pnRJKahdG1nFOIZ29i3utlapYI9u7IBBMacHt2NjKmXDXjoegjFuUnG1RRXB58HFDli4b_qZ9nhqHdnYe-9d-QiFsE9OSRU-wIEQp8UnUDv15C9n5kqUB1HfBh_=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZDlp7nMoP18HTc9jIgo2H5V2Fo28uAy6hRu_F6wJVeq3RX6CiroXnn5dElGV16pnRJKahdG1nFOIZ29i3utlapYI9u7IBBMacHt2NjKmXDXjoegjFuUnG1RRXB58HFDli4b_qZ9nhqHdnYe-9d-QiFsE9OSRU-wIEQp8UnUDv15C9n5kqUB1HfBh_=s72-c
RADAR NUSANTARA NEWS
https://www.radarnusantara.com/2021/12/ombudsman-reformasi-tata-kelola-pupuk.html
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/2021/12/ombudsman-reformasi-tata-kelola-pupuk.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy