WALIKOTA PEKANBARU DITUNTUT Rp.8 MILYAR

Pekanbaru,RN Merasa mengalami kerugian materil dan inmateril,Melalui Kuasa Hukumnya dari Law Firm YK and Partner, Ketua Nadzir Yayasan Riadl...

Pekanbaru,RN

Merasa mengalami kerugian materil dan inmateril,Melalui Kuasa Hukumnya dari Law Firm YK and Partner, Ketua Nadzir Yayasan Riadlut Tauhid menggugat Walikota Pekanbaru ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tuntutan mengganti kerugian materil dan inmateril Senilai Rp.8 Milyar Lebih.

Gugatan telah teregister di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 237/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 29 Desember tahun 2021

Yayasan Riadlut Tauhid terpaksa mengugat  Walikota Pekanbaru melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru lantaran tanpa izin kepada Yayasan Riadlut Tauhid dan tanpa hak dinas PUPR membangun jalan menuju Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru 

Tanah yang diduga di serobot Pemko pekanbaru meratakan serta mengaspal tanah milik Yayasan seluas 10.500 m2  berada di Jl.Kp.Badak Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Diketahui Yayasan RiadlutTauhid selaku pemilik tanah semenjak tahun 2010 hingga tahun 2021 tidak pernah mengalihkan secara cuma-cuma atau menjual ke pihak manapun termasuk kepada pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam Gugatannya,Yayasan Riadlut Tauhid menolak secara tegas tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang dianggapnya secara nyata melawan Hukum, 

Pemko pekanbaru telah membangun jalan  di atas tanah milik Yayasan Riadlut Tauhid seluas 10.500 m2 dengan panjang:150 meter x lebar:70 meter tanpa adanya persetujuan,peralihan pelepasan ataupun penyerahan hak atas tanah dari pihak Yayasan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Pihak Yayasan menilai tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru meratakan dan membangun jalan tanpa hak diatas tanah miliknya dengan luas 10.500 m2,menimbulkan kerugian besar bagi pihak Yayasan 

Sedangkan Sebelumnya,pihak dari Yayasan sudah mengirimkan Somasi pertama pada tanggal 29 Oktober 2021,dilanjutkan Somasi ke dua pada tanggal 2 Desember 2021 kepada walikota Pekanbaru,namun hingga saat ini tidak di indahkan pemko pekanbaru 

Kuasa Hukum Yayasan Riadlut Tauhid dari Law Firm YK And Partner,Dr Yudi Krismen, S.H.,M.H mengatakan kepada awak media,"Walikota Pekanbaru diduga telah melakukan tindakan semena mena terhadap rakyat dengan memerintahkan Dinas PUPR Kota Pekanbaru menyerobot dan Membuldozer tanah milik Yayasan Riadlut Tauhid,"katanya Rabu (29/12) 

Seharusnya menurut Dr. Yudi Krismen, "Walikota Pekanbaru lebih jeli dalam menafsirkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah yang menjadi dasar dalam membentuk Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Pekanbaru yang ditetapkan 2 Juli 2019.

Ia menjelaskan Pengertian dari Konsolidasi Tanah menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang,serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam harus melibatkan partisipasi aktif rakyat

“Sedangkan pengertian kepentingan umum dapat dilihat dari  Perpres No 36 Tahun 2005 yang kemudian dirampingkan oleh Perpres 65 Tahun 2006," tutup Dr. Yudi Krismen.

Hingga berita ini di lansir, pihak pemkot pekanbaru belum dapat dikonfirmasi.(kumbang)