Ketua DPRD Pandeglang : Agen E-Warung Banyu Sugih dan Supplier Harus Dapat Punishment

Pandeglang Radar Nusantara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan Program yang didesain Pemerintah Pusat untuk membantu meringankan beban...

Pandeglang Radar Nusantara

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan Program yang didesain Pemerintah Pusat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam setiap bulannya melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan sosial dalam bentuk pangan disalurkan melalui Agen E-warung yang bekerja sama dengan pihak perbankan untuk penyedia Kebutuhan pangan.

Sudah bisa dipastikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pemerintah mengalokasikan dan memberikan komoditi pangan berkualitas baik untuk KPM dengan harapan bantuan dari pemerintah bisa dirasakan manfaat yang maksimal oleh masyarakat.

Namun hal berbeda untuk penyaluran BPNT pada bulan Desember 2021 sangat banyak di keluhkan KPM BPNT di Kabupaten Pandeglang, salah satunya terjadi di Desa Bulagor Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Awalnya mereka senang adanya realisasi bantuan sosial tersebut sebanyak 4 pagu untuk bulan November dan Desember ditambah pagu ke 13 serta ke 14 namun setelah itu KPM beramai ramai mengembalikan komoditi beras kepada Agen BPNT milik Tober Sekdes Bulagor. Lantaran komoditi beras yang di salurkan oleh Agen E-Warung Banyu Sugih yang beralamat di Kampung Pamatang Desa Bulagor. Setelah di masak oleh KPM nasinya bear (pera) menurut warga tidak sebanding dengan harga pembelian. 

Tb Udi Juhdi, SE Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang mendengar dari aduan masyarakat dan membaca pemberitaan di media Radar Nusantara, merasa prihatin atas pelayanan yang diberikan oleh agen E-Warung Banyu Sugih dan Suplayer pada KPM BPNT. 

"Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang turut prihatin dan kecewa atas pelayanan Agen BPNT di Desa Bulagor yang telah menyalurkan komoditi beras untuk KPM tidak sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan dalam pedoman Umum  (Pedum) penyaluran BPNT," ungkap Tb Udi Juhdi, SE, Sabtu (1/1/22).

Menurutnya Agen E-Warung dan Supplier dari PT Sekawan harus menyalurkan kualitas beras terbaik untuk KPM . Agar masyarakat bisa merasakan manfaat bantuan dari pemerintah. Dinas Sosial dalam hal ini harus mengevaluasi agen dan supplier atas fenomena yang terjadi pada penyaluran pada akhir tahun 2021. 

Udi Juhdi Politisi asal Partai Gerindra dirinya berharap agar Dinsos memberikan sangsi terhadap Agen E-Warung dan supplier nya.

"Dinsos harus memberikan punishment pada Agen dan supplier agar kejadian seperti ini tidak terulang pada periode berikutnya," pungkasnya. (Wans).