Munculnya Polemik Pembangunan Jembatan Sirnaruju Kabupaten Karawang Di Soroti Ketua Maskar

Karawang, Radar Nusantara penggiat sosial control yang juga merupakan Ketua Paguyuban Masyarakat Karawang ( maskar ) tak lelah dan putus asa...

Karawang, Radar Nusantara

penggiat sosial control yang juga merupakan Ketua Paguyuban Masyarakat Karawang ( maskar ) tak lelah dan putus asa soroti munculnya polemik pembangunan proyek sirnaruju yang berada di kabupaten karawang. 

"Saya sebagai ketua maskar selaku sosial control dalam mengikuti perkembangan penanganan polemik Proyek Jembatan Sirnaruju yang sedang di tangani Kejari Karawang sangat memprihatinkan dan ironis mengingat rumor yang berkembang diduga dokumen perencanaan dan DED ( Detail Engineering Design ), persetujuan Banggar DPRD hilang atau mungkin belum ditemukan oleh para pihak terkait dalam proyek tersebut untuk diserahkan ke peyelidik atau tidak menutup kemungkinan enggan menyerahkan ke pihak Kejari berikut dokumen pengadaan dan pelaksanaan tahun 2017 sehingga pihak penyelidik Kejari Karawang kesulitan dalam menentukan sikap  dalam tindakan terhadap proyek pembangunan jembatan tahun 2017 karena mungkin saja banyak pihak terkait di lingkaran kekuasaan memasuki ranah elit birokrat baik Dewan, Bapeda, Dinas PUPR Kabupaten Karawang maupun PPK, PPTK, Pokja Barjas, PPHP dan Pelaksana Kegiatan tahun 2017 karena terbentur dengan orang - orang kuat dan pintar dalam mensiasati kondisi keadaan agar tidak terjerat hukum, meskipun diduga melakukan pelanggaran hukum.

Sehingga lebih mudah bersikap kepada orang - orang yang tidak memiliki kaitan dengan kekuasaan dianggap  orang - orang lemah mudah di bujuk ditakut takuti agar koopratif mau menyerahkan dokumen supaya mengikuti proses penyelidikan baik dimintai keterangan sampai mendampingi cek pisik ke lokasi areal pembangunan jembatan seperti terhadap para pihak terkait dalam judul proyek pembangunan jembatan lanjutan sirnaruju tahun 2019 Mungkin itu lebih mudah menentukan potensi kerugian keuangan negara dgn ada kepastian dari ahli Kontruksi, BPKP dan ahli pidana.

Lanjut ketua maskar diharapkan kejaksaan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, karena kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum, posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, dimana kejaksaan yang menentukan. 

"Kami yakin pihak Kejari lebih manusiawi dengan bersikap adil dalam menentukan tindakan," ucap ketua maskar diwhatsAppnya. 

Tidak menutup kemungkinan pihak Kejari sudah lebih tahu dan bijak dalam tindakan  untuk mengungkap para aktor intelektual dalam meraup keuntungan

Bisa saja potensi kerugian keuangan negara lebih besar yang ditimbulkan dalam pengerjaan pembangunan jembatan sirnaruju tahun 2017 bila dilihat gambar dalam dokumen dan bahan material untuk pembuatan jembatan dan TPT maupun opriet  dengan nilai 2 milyar lebih

Dari pada dengan proyek pembangunan jembatan lanjutan sirnaruju tahun 2019 dengan bentuk pekerjaan TPT dan opriet

Hasil Pengamatan Kami Tindakan Kejari Karawang sudah sesuai ketentuan aturan hukum Berdasarkan surat perintah penyelidikan no print-2207/M.2.26.1/10/2021 tgl 20 Oktober 2021 Tentang dugaan penyalahgunaan kepentingan APBD dan dugaan Korupsi dalam pembangunan jembatan sirnaruju.

 1. apakah sudah ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara yang belum diketahui sampai saat ini.

2 . Hasil pengamatan kami dalam pelaksanaan proyek jembatan sirnaruju ada dua pekerjaan pada tahun 2017 dan tahun 2019 masih dalam penyelidikan.

3. Rumor yang berkembang diduga tidak ada satupun orang yang dimintai keterangan khususnya Pokja Barjas, PPK, PPTK, PPHP dan Pelaksana Kegiatan atau pemilik bendera untuk proyek tahun 2017, sedangkan semua orang dimata hukum sama derajatnya.

4.  Peranan kami selaku kontrol Sosial hanya mengingatkan bagian untuk mewujudkan transfaransi hukum jangan sampai dalam penegakan hukum ini terindikasi di pilih dulu barulah di tebang biar yang lain bisa dilupakan.

5. Bagaimana bila kondisi ini menguap ke tingkat nasional dan terpublikasi dengan muncul pemberitaan di Tempo Kompas Republika dan Media indonesia maupun media elektronik seperti metrotv, rcti, tv one sehingga unsur komponen bangsa praktisi hukum dan elit di negara ini bisa mengetahui dengan melihat kasus yang lagi di tangani Kejari karawang  khususnya KPK.

6. Kami mengikuti perkembangan tentang Rancangan undang - undang tentang kewenangan jaksa yang saat ini hampir super body dengan memiliki kewenangan hak sebagai exekutor dan akan dilengkapi senpi untuk melindungi tugas tugas jaksa untuk menegakan hukum.

7. Kami Bingung guna manfaat dari pembangunan jembatan tersebut karena buntu sehingga terealisasi  anggaran tersebut. 

8.Kami berharap dalam penanganan kasus pembangun sirnaruju tidak diskriminatif yang bertujuan ingin memenuhi kinerja kejaksaan saja dalam menegakan hukum.

9. Wajar opinie publik berkembang dan mempertanyakan ada apa dengan jaksa cuma berani terhadap orang-orang yang tidak memilik akses di lingkaran ke kuasaan ingatlah di atas langit masih ada langit.sekalipun langit diatas runtuh  Keadilan wajib tetap di tegak kan. Pungkas," ketua maskar ( par )