Musrenbang Kecamatan Margahayu Untuk Tahun 2023 Disesuaikan Dengan Situasi Kondisinya

Kabupaten Bandung, RN Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Margahayu untuk Tahun 2023, disesuaikan dengan situasi kondi...

Kabupaten Bandung, RN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Margahayu untuk Tahun 2023, disesuaikan dengan situasi kondisinya, hal ini dikatakan oleh Camat Margahayu, Mochamad Ischaq, S. Sos, saat pelaksanaan Musrenbang, yang dihadiri oleh delapan anggota DPRD Kabupaten Bandung dari dapil 2, para kepala desa, BPD, Kapolsek Margahayu, Danramil 2415/Margahayu dan undangan lainnya, acara digelar di Aula Kecamatan Margahayu pada hari Selasa (08/02/2022).

Menurut Mochamad Ischaq, berdasarkan laporan usulan dari para kepala desa, ada beberapa kriteria usulan, dimana dari usulan masing - masing OPD membuat kriteria, dari usulan tersebut tentunya harus disinkronisasikan, untuk itu perlu dibahas agar bisa disesuaikan dengan situasi kondisinya, dan kreteria ini harus dibedakan dengan wilayah lainnya, seperti halnya untuk Margahayu yang terdiri dari 4 desa dan satu kelurahan, yang padat penduduknya, dimana masing - masing wilayah berbeda tentunya sulit mensinkronisasikanya, hal ini tentunya harus bisa disalaraskan agar bisa terserap, dan kreteria yang paling dominan yaitu dari Dinas Kesehatan dan Distan, padahal lahan pertanian diwilayah Margahayu hanya beberapa wilayah saja, dan itupun sedikit, dan itu perlu diimplementasikan, terkecuali program pertanian bisa digulirkan dengan menanam secara hidroponik, pengembangan budidaya lele dengan menggunakan terpal, dan ini bisa terakomodir.

Selanjutnya Legislator H. Yanto Setianto dari Fraksi Golkar, Komisi C, pagu anggaran Musrenbang Kecamatan Margahayu untuk tahun 2023, hanya Rp.6 miliar, padahal menurut historisnya untuk Kecamatan Margahayu tak kurang dari Rp. 9 - 10 miliar, dan ini perlu dipertanyakan kepada Tim Musrenbang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) alasanya kenapa dan ada apa?, padahal PAD terus naik, padahal kalau dirata - rata 9 - 10 miliar dari 31 kecamatan kurang lebih sekitar Rp.300 miliar, H. Yanto juga berharap Musrenbang tingkat kecamatan ini bukan hanya sekedar memenuhi perundang - undangan, sebab menurutnya, Musrenbang ini digelar merupakan buten up kebutuhan dari masyarakat yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah, sebab segala sesuatu yang tahu kebutuhannya hanya masyarakat dan untuk masyarakat.

Sementara itu Legislator,  dari Fraksi PDIP, Komisi C, H. Dadan Konjala SH, menurunnya pagu anggaran kali ini karena masalah penanganan wabah virus Covid - 19, dan untuk saat ini anggaran desa untuk penanganan Covid - 19/kemiskinan sekitar 20% dan untuk musrembang ini bukan hanya diseputaran insfratruktur saja, tetapi harus ada pemulihan dan peningkatan ekonomi juga, dan jika usulan masyarakat melalui desa tidak terakomodir dimusrenbang bisa pokir di dewan, dan untuk pokir siapa saja dan tidak dibatasi, dimasukan saja, mau diakomidir "ya" mau tidak, tidak masalah, karena mungkin terbatas anggaran, pokir bukan lagi berbicara komisi tapi usulan/permintaan dari masyarakat dan secara otomatis nantinya semua program dimasukan ke OPD."pungkasnya.(DN).