Perusahaan Trio Kencana Itu Legal,Belum Ada Melakukan Aktifitas,Baru Sebatas Pengambilan Titik Koordinat

Parigi Moutong,Harian Radar Nusantara Untuk Perusahaan Trio Kencana yang melakukan aktifitas Tambang dikabupaten Parigi Moutong desa kasimba...

Parigi Moutong,Harian Radar Nusantara

Untuk Perusahaan Trio Kencana yang melakukan aktifitas Tambang dikabupaten Parigi Moutong desa kasimbar,dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup masih sebatas pengambilan titik koordinat,belum ada aktifitas produksi 

Hal itu dikatakan kepala bidang penaatan dan penataan Lingkungan hidup dinas PLH kabupaten Parigi Moutong Muh.Idrus,S.Pi,MAp kepada Jurnalis Harian Radar Nusantara Selasa,8/2/2022

Dia menjelaskan Trio kencana itu Legal atau resmi,hanya saja pada tahun 2020 IUP keluar diakhir Tahun,mereka Trio Kencana punya RKAB 2021 ijin untuk jalan tambang,saat ini belum melakukan aktifitas ,masih sebatas sosialisasi kemasyarakat,masuk di tahun 2022 itu harus dilengkapi RKAB,hal itu terungkap setelah rapat dikantor Bupati belum lama ini,dimana disarankan untuk menyelesaikan RKAB 2022

Untuk pengawasan,kata dia pihaknya rutin dilakukan 6 bulan sekali,semua usaha -usaha sudah memperoleh izin usaha Dari Pemerintah daerah khususnya Izin lingkungan hidup.Targetnya 2022 70 hektar dari seluruh IUP keluar,kami tidak ada kewenangan mencabut IUP karena bukan Rama dan kewenangan kami,izinya dikeluarkan oleh Propinsi sebum ada UU terbaru yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat

Lebih jauh dikatakan untuk pencabutan izin ada beberapa tahapan jika didapatkan kelalaian atau pelanggaran dokumen AMDAL,harus ada teguran tertulis lebih dahulu untuk memperbaiki,karena itu investasi yang cukup besar kedaerah.Kemudian sanksi administrasi jika adanya pasaran dari pemerintah sesuai UU nomor 32 Tahun 2018 tentang pengelolaan  lingkungan hidup,pembekuan atau pencabutan izin kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat,makanya tidak bisa langsung mencabut kecuali ada pencemaran lingkungan,sementara trio kencana belum melakukan kegiatan.

Adapun izin yang dikeluarkan seluas areal yang ditentukan semuanya dikerjakan kalau masyarakat tidak setuju.ada 3 sistim yang dipakai dalam pengolahan lahan,mereka beli lahan,bagi hasil dari pemilik lahan,juga disewa dari pemilik dokumen AMDAL,jika ada ganti rugi terkait lokasi masyarakat

Untuk usaha diparigi Moutong kata dia tahun 2021 usaha-usaha yang sudah ada dokumen AMDAL nya ada 10  usaha terdiri dari tambang,tambak dan sawit,sedangkan yang memiliki UKL UPL 285 yang diawasi dinas lingkungan hidup,namun kendalanya kita keterbatasan anggaran dan wilayah yang jauh,yang juga penuh resiko"ungkapnya

SIDIK