Diskriminasi 1.100 Siswa SMK Menunggak, Ombudsman Tegur Disdik Banten

Tangerang Selatan,RN  Ombudsman menyoroti kasus yang dialami sekira 1.100 siswa SMK Nusantara 1, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang menu...

Tangerang Selatan,RN 

Ombudsman menyoroti kasus yang dialami sekira 1.100 siswa SMK Nusantara 1, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang menunggak uang sekolah lalu didiskriminasi tak bisa ikut ujian seperti siswa yang tak menunggak. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin menyayangkan kebijakan sekolah yang membedakan jadwal ujian antara siswa menunggak dengan yang tidak.

”Kita perlu bersama-sama memahami, sangat mungkin banyak orang tua siswa terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga banyak yang kesulitan membayar SPP, yang pada gilirannya juga berdampak pada sekolah,” kata Zainal, Sabtu (19/03/22). Tuntutan pihak sekolah kepada orangtua agar membayar terlebih dahulu SPP jika anaknya ingin ikut ujian semester tepat waktu patut diduga sebagai strategi yang digunakan untuk menekan orang tua agar ada uang masuk ke kas sekolah.

”Hal ini berpotensi menjadi pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Sementara hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah meskipun orang tua menunggak SPP. Sebab dilindungi UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, Permendikbud maupun UU Perlindungan Anak,” ungkapnya. 

Kondisi kesulitan keuangan sekolah bisa dipahami manakala pemasukan keuangan dari orang tua siswa terlambat. Meski demikian, sebenarnya tiap sekolah menerima kucuran dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau pun BOS Daerah (BOSDA).

Home Peristiwa Perkotaan Indeks Beranda Metro Peristiwa Diskriminasi 1.100 Siswa SMK Menunggak, Ombudsman Tegur Disdik Banten Hambali Sabtu, 19 Maret 2022 - 09:07 WIB Ombudsman RI Perwakilan Banten menegur Disdik Banten terkait diskriminasi ribuan siswa di SMK Nusantara 1, Ciputat, Tangsel. Foto/MPI/Hambali A A A TANGERANG - Ombudsman menyoroti kasus yang dialami sekira 1.100 siswa SMK Nusantara 1, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang menunggak uang sekolah lalu didiskriminasi tak bisa ikut ujian seperti siswa yang tak menunggak. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin menyayangkan kebijakan sekolah yang membedakan jadwal ujian antara siswa menunggak dengan yang tidak. Baca juga: Tunggakan Uang Sekolah Rp4,6 Miliar, 1.100 Siswa SMK di Tangsel Tertunda Ikut Ujian ”Kita perlu bersama-sama memahami, sangat mungkin banyak orang tua siswa terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga banyak yang kesulitan membayar SPP, yang pada gilirannya juga berdampak pada sekolah,” kata Zainal, Sabtu (19/03/22). Tuntutan pihak sekolah kepada orangtua agar membayar terlebih dahulu SPP jika anaknya ingin ikut ujian semester tepat waktu patut diduga sebagai strategi yang digunakan untuk menekan orang tua agar ada uang masuk ke kas sekolah. Baca juga: Ujian Nasional Ditiadakan, Penilaian Kelulusan Siswa Kewenangan Sekolah ”Hal ini berpotensi menjadi pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Sementara hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah meskipun orang tua menunggak SPP. Sebab dilindungi UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, Permendikbud maupun UU Perlindungan Anak,” ungkapnya. Kondisi kesulitan keuangan sekolah bisa dipahami manakala pemasukan keuangan dari orang tua siswa terlambat. Meski demikian, sebenarnya tiap sekolah menerima kucuran dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau pun BOS Daerah (BOSDA). ”Ketika sekolah juga mengalami kesulitan keuangan karena tunggakan SPP, maka dana BOS dari APBN atau BOSDA dari APBD dapat diatur penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah setelah berkoordinasi dengan instansi terkait,”paparnya. Atas kejadian itu, Ombudsman sendiri meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten melalui Kantor Cabang Daerah (KCD) melakukan pengawasan dan pembinaan. ”Perlu mengupayakan komunikasi atau memasilitasi musyarawarah para pihak untuk segara menyelesaikan permasalahan ini. Tujuannya agar harapan dan kenyataan kepentingan para pihak terlindungi,” tambah dia. Zainal pun mengingatkan pihak sekolah agar kasus penundaan ujian itu tak lagi terulang di sekolah manapun. Karena merujuk pada ketentuan perundangan, pemerintah bisa saja mencabut izin operasional penyelenggaraan sekolah.

”Yayasan yang membuka dan menyelenggarakan pendidikan itu tetap bertanggung jawab kepada pemerintah. Bahkan yayasan pendidikan juga dapat dicabut izin operasionalnya jika melanggar ketentuan peraturan perundangan,” tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.100 siswa SMK Nusantara 1, menunggak pembayaran hingga total nilainya mencapai Rp4,6 miliar. Tunggakan masing-masing siswa berbeda-beda, dari yang terkecil hingga ada yang mencapai Rp10 juta per siswa.

Kondisi itu membuat sejumlah orang tua murid mengeluh, mereka khawatir anaknya tertekan secara psikologis lantaran tak bisa mengikuti ujian semester seperti siswa lain yang tak menunggak. Salah satu perwakilan orang tua murid berinisial PA, mengaku, sudah mencoba memberi penjelasan ke sekolah soal kebijakan mengikuti ujian. Namun pihak sekolah tetap mengharuskan adanya pembayaran uang tunggakan.

Jerry Silalahi