Ketua RW Cimanggu Kuasai Puluhan Sertifikat Jokowi, Harus Ditebus Rp.250 Ribu !!

Pandeglang, Radar Nusantara Sertifikat gratis dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat Pemerintahan Presiden Jok...

Pandeglang, Radar Nusantara

Sertifikat gratis dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat Pemerintahan Presiden Jokowi ternyata benar-benar tak gratis bagi warga masyarakat Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Kepada media, Madyani (54) Ketua RW 01 Kp Babakan Cimanggu Desa / Kecamatan Cimanggu mengaku sudah setahun menguasai puluhan sertifikat PTSL bukan tanpa sebab, hal itu terjadi lantaran tak kunjung ditebus oleh warga masyarakat. 

"Sejak setahun lalu 32 sertifikat PTSL ada ditangan saya karena belum ditebus, yah kalau dari tahun 2019 sertifikat PTSL yang dibagikan sebanyak 30 buku tetapi warga harus tebus Rp. 250.000,- untuk setiap sertifikat," kata Madyani di dampingi Uhen warga Desa Cimanggu, Rabu (16/3/22). 

Madyani menjelaskan bahwa sertifikat PTSL yang berjumlah puluhan tersebut tak kunjung diberikan kepada masyarakat lantaran warga harus menebus atas suruhan Rahmat Panitia PTSL Desa Cimanggu.

"Saya disuruh Pak Rahmat Panitia PTSL untuk memegang puluhan sertifikat dan meminta tebusan kepada masyarakat sebesar Rp.250.000,- untuk setiap sertifikat sesuai kesepakatan," terangnya.

Madyani juga mengatakan sebenarnya saya khawatir memegang puluhan sertifikat PTSL dirumah saya karena takut hilang namun karena perintah, yah akhirnya tetap saya laksanakan, ujarnya.

Ketua RW 01 Kp Babakan Cimanggu mengaku diberhentikan jadi jabatan nya oleh Obih Kades Cimanggu menuturkan bahwa dari hasil pungutan tersebut langsung disetorkan kepada Bendahara Panitia PTSL bernama Rijal dan dari setiap setor saya mendapatkan upah Rp.200.000,-," kata Madyani.

Ditempat yang sama, Uhen (60) warga Desa Cimanggu mengaku kecewa kepada oknum panitia PTSL Desa Cimanggu yang telah melakukan pungutan melebihi ambang batas kewajaran.

"Harapan saya, pihak panitia PTSL Desa Cimanggu mematuhi ketentuan yang ada seperti adanya SKB 3 Menteri sudah mengatur biaya PTSL hanya Rp 150 ribu saja," kata Uhen Aktivis Sosial asal Desa Cimanggu. 

Menurutnya, pungutan yang dilakukan oleh oknum RT / RW atas perintah Panitia PTSL itu melebihi ambang batas kewajaran karena bukan hanya Rp.150.000,- melainkan Rp.250.000,- hingga Rp.500.000,- bahkan ada juga oknum RT yang meminta  uang lagi sebesar Rp.250.000,-  ditambah lagi untuk biaya pembelian materai padahal sertifikat PTSL yang dijanjikan tersebut belum ada," jelasnya.

"Untuk itu kami meminta kepada pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan untuk dapat menindak tegas terhadap oknum pelaku pungli tersebut terlebih ini program dari Presiden Jokowi," pungkasnya. (Wans).