Reses di Kota Bekasi, Harris Bobihoe Perjuangkan Masalah Banjir, Pendidikan dan Kesehatan di Kota Bekasi

BEKASI, RN - Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe menyapa masyarakat Kota Bekasi dalam agenda jaring asp...

BEKASI, RN- Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe menyapa masyarakat Kota Bekasi dalam agenda jaring aspirasi masyarakat (Reses) masa sidang 2.

Dewan dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok menghelat reses di hari ketiganya di beberapa titik yang ada di Kota Bekasi. Salah satu titik yang disambangi Harris Bobihoe yaitu di Perumahan VIP RT. 01 RW. 36 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara.

Pada agenda reses kali ini beberapa warga menyampaikan terkait banjir di wilayah mereka serta mengenai pendidikan khususnya proses penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru nanti.

Ketua RT. 01 RW.36 Sanjaya menuturkan polemik warga Perumahan VIP Bekasi Utara adalah masalah banjir yang sampai saat ini masih belum selesai.

"Terima kasih atas kunjungan dari Pak Harris Bobihoe dan Pak Tahapan Bambang Sutopo dari Partai Gerindra ke wilayah kami. Satu hal yang menjadi keinginan warga kami agar penanganan banjir di lingkungan bisa tertangani dan diselesaikan,"ucap Sanjaya.

Sementara itu warga lainnya, Fendi meminta kepada Harris Bobihoe selaku ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang salah satunya membidangi pendidikan meminta dan menyuarakan terkait proses penerimaan sekolah tingkat SMA Negeri Sederajat.

Fendi berharap agar polemik zonasi dalam proses penerimaan siswa baru tidak melulu terulang yang banyak dikeluhkan warga terkait transparansi.

Selain masalah banjir dan pendidikan, warga pun menyampaikan aspirasi kepada Harris Bobihoe terkait masalah kesehatan. Salah satu yang menarik disampaikan Ernawati yang mengatakan keberatannya bahwa warga yang tidak memiliki kartu BPJS tidak akan bisa mengurus administrasi.

Mendapati begitu antusiasnya warga Bekasi Utara dalam agenda resesnya. Harris Bobihoe pun berupaya semaksimal mungkin dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Terkait persoalan banjir, Harris mengatakan bahwa harus ada kolaborasi semua pihak dalam penanganan banjir. Selain membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, persoalan banjir lanjut Harris pun melibatkan beberapa daerah baik dalam satu provinsi maupun dengan provinsi tetangga.

"Urusan banjir perlu adanya kolaborasi dan konektivitas yang harus diselesaikan antar pemerintah daerah dan daerah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi,"jelas Harris yang digemborkan menjadi Calon Wali Kota Bekasi dari Partai Gerindra.

"Begitu juga banjir kiriman dari DKI, Bogor yang lari ke Bekasi..Ini artinya perlu adanya kebiajakan dari Pemerintah diatasnya untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah banjir,"terang pria berkumis tipis ini.

Untuk persoalan pendidikan khususnya dalam hal proses penerimaan siswa baru meminta kepada masyarakat tidak perlu mengejar sekolah yang dinilai orang favorit. Diakui dirinya bahwa keterbatasan sekolah Negeri tingkat SMA dan SMK masih perlu ditambah.

Untuk itu, Harris akan memperjuangkan kedepan dirinya ingin mewujudkan setiap satu kecamatan memililiki satu SMA dan SMK Negeri.

"Dengan adanya keberadaan satu SMA dan SMK Negeri per kecamatan akan mengguranggi polemik penerimaan siswa baru khususnya dari jalur zonasi,"ujarnya.

"Kalau warga sini lebih deket dengan SMK N 5 Kota Bekasi, gak perlu loh jauh-jauh anaknya di paksakan mendaftar ke SMAN 1 Kota Bekasi,"bebernya.

Terakhir, terkait masalah kesehatan dengan adanya informasi bahwa warga yang akan mengurus semua administrasi  harus memiliki BPJS dengan bijak pria dua periode sebagai anggota Provinsi Jawa Barat ini menuturkan bahwa secara kebutuhan kesehatan dirinya mendukung  keberadaan BPJS sebagai salah satu wadah penjamin yang diatur undang-undang.  Namun begitu, dirinya pun memilki kegelisahan yang sama jika BPJS dijadikan salah satu pra syarat dalam proses kepengurusan apapun.

Sementara itu, sebagai wakil rakyat Harris Bobihoe pun memperjuangkan jaminan kesehatan dengan warga kurang mampu dengan memperjuangkan anggaran SKTM untuk Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 300 Milyar.

"Kami perjuangkan untuk anggaran SKTM di Provinsi sebesar Rp. 300 Milyar, warga Kota Bekasi bisa memanfaatkan ini secara gratis bagi yang membutuhkan sesuai ketentuan. Dan satu hal lagi dalam hal kesehatan, saya pun akan memperjuangkan peningkatan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap,"tutup Harris. 

Dalam agenda reses ini Abdul haris bobihoe didampingi oleh Wakil ketua DPRD Kota Bekasi Tahapan bambang sutopo dan pengurus partai Gerindra bekasi utara.(@nt)