Di duga tanah Negara diperjual belikan kasatpol PPTidak tindak tegas

TANGSEL, RN  Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan (Kasat) Pamong Praja (29/03/2022), kembali sorotan suatu tugas besar dalam memben...

TANGSEL, RN 

Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan (Kasat) Pamong Praja (29/03/2022), kembali sorotan suatu tugas besar dalam membenahi kinerja Satpol-PP Kota Tangerang Selatan. Dimana Penegak Perda ini mengawali penindakan yang menjadi pengisi masuknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel dalam Retribusi Perijinan Di Tangsel.

Sudah menjadi perhatian publik, dengan adanya situs resmi Silaperda (Sistem Laporan Peraturan Daerah) Satpol-PP, menjadi tolak ukur masyarakat atas kinerja Satpol-PP. Tetapi sayang belum efektif dan keterbukaan tak nampak bagi kinerja Pamong Praja Kota Tangsel.

Pengambilan contoh Bangunan di Sepadan Setu Pamulang menjadi konsentrasi yang harus di lakukan terhadap penindakan di Banguan 3 rumah Sepadan Setu 7 muara. Berdiri di atas lahan negara yang di dirikan oleh swasta (perorangan) proses perolehan lahan tersebut melalui mekanisme jual beli yang di duga di bawah tangan, oleh oknum tertentu.

Menurut Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 813/Pdt.G/2016/PN Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 118/PDT/2018/PT.BTN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2075 K/Pdt /2019 dan surat Kementrian PUPR No 02.01 AS/123 tanggal 25 Januari 2022, bahwa lahan tersebut adalah sepadan Setu sehingga secara aturan itu adalah lahan negara.  dilaporkan kepada satpolpp, Pembangunan rumah di atas lahan negara dan tidak adanya IMB harus menjadi atensi Pemerintah Kota Tangsel, Sepadan Setu pamulang harus di jaga tanahnya dan peruntukannya oleh Pemkot Tangsel.

Sudah barang tentu harus dilakukan pembongkaran secara permanen, jika dari kepemilikan tanah saja atas bangunan tersebut menyalahi aturan dan berdampak pada konsekuensi hukum.

Terasa janggal pada pernyataan kasatpol pp seolah banguanan di sepadan setu oleh swasta/perorangan di atas tanah negara dapat di keluarkan ijinnya.

“Mereka itu diberi kesempatan dulu, terserah!!, ketika ijinnya tidak bisa di keluarkan, ketika memenuhi syarat. Ketika syaratnya tidak bisa di penuhi, karena satu dan lain hal maka mereka tidak akan mempunyai ijin.” jelas Oki.

Penjelasan ini tentu memantik pengamat kebijakan publik untuk memberikan sanggahan, sehingga persoalan bangunan di sepadan setu menjadi terang benderang. Ditempat terpisah Guruh Pramono, SH saat di konfirmasi bangunan sepadan setu, menjadi kontradiktif dari kalimat penjelasan “memberi kesempatan“ dari kasatpol pp Oki Rudianto.

“Kalau tanah negara, dipastikan tidak bisa di perjualbelikan, kalau disegel hanya karena tidak ada IMB sudah benar itu, tapi kemudian bila di lepaskan dan mau di berikan ijin, salah besar itu.”, tegas Guruh Pramono.

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan terhadap Kel. Pondok benda, kecamatan pamulang dan Walikota tangsel serta surat kementrian PUPR yang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun di area sepadan danau.

Hasil Penelusuran investigasi Tim TP, bahwa beberapa kondisi bangunan yang sudah tersegel tidak ada tindak lanjut ke ranah pengajuan tindak pidana ringan (tipiring), sebagai contoh adalah pembukaan segel yang diduga kuat tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) adalah pembukaan Segel apotik anggun dan permata.

Segel Bangunan BTS di pondok Benda, hingga berita ini di turunkan, dari mulai pembangunan dan rampung di kerjakan dengan posisi tersegel tidak ada ranah sidang Tipiring untuk bangunan tersebut, dan fungsi BTS tersebut itupun beroperasi, tanpa adanya IMB.

Bangunan Rumah Tinggal di Sepadan Setu Pamulang, yang sudah tersegel dan bangunan di claster di kedaung sudah hilang papan segel tersebut, dan pelaksanaan kegiatan membangun masih berlangsung sampai berita ini di turunkan.

Kemudian bangunan yang belum tersegel menjadi sorotan masyarakat Tangsel, Hasil pantauan dan investigasi Tim TP, antara lain; Ada empat bangunan cluster di jalan salak Raya yang hingga saat ini sudah dilaporkan namun belum tersegel. Mencuri start awal tanpa adanya IMB, kemudian menjadi marak di kota Tangsel. Bahkan ini dijadikan ajang oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan akibat kurang tegasnya penegak perda (Satpol-PP).

Bangunan yang sudah tersegel dan dibuka kembali segelnya, Berita Acara Pembukaan Segel Tersebut diduga tidak Jelas, mengatasnamakan walikota atau putusan Pengadilan.

Bangunan di serua indah ciputat di RT 07/07 sudah dilaporkan melalui situs Silaperda Tangsel, hingga saat ini tidak di tindak lanjuti.

“Mereka harus menghentikan kegiatannya, dan harus di urus ijinnya, ketika ijinnya sudah keluar maka bisa dilaksanakan kembali.” imbuh Kasatpol PP.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa ijin bisa di keluarkan ketika memenuhi syarat, ketika syaratnya tidak bisa di penuhi karena satu dan lain hal, maka mereka itu tidak akan mempunyai ijin. 

Jerry Silalahi