Luruskan Pemberitaan, Ketua PGRI Munjul Jelaskan Soal Istilah Dana Kebersamaan

Pandeglang, Radar Nusantara Sempat mencuat ke media sosial soal dana kebersamaan yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp...

Pandeglang, Radar Nusantara

Sempat mencuat ke media sosial soal dana kebersamaan yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp.2 ribu persiswa yang masuk ke K3S yang disebut tak jelas peruntukannya akhirnya dipaparkan secara terang benderang oleh Ketua PGRI dan Kormin Kecamatan Munjul.

Kepada media, Mimin Rukmini, S.Pd Ketua PGRI Kecamatan Munjul mengatakan bahwa terkait sebutan dana kebersamaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah itu sebenarnya tidak tepat. 

"Istilah dana kebersamaan itu sebenarnya tidak tepat seperti yang dijelaskan Kalim Ketua K3S bahwa itu tidak ada namun tak dapat kami pungkiri kalau iuran partisipasi dari setiap SDN di Kecamatan Munjul memang ada dan itu pun sangat jelas peruntukannya dan transparan," kata Mimin Rukmini, Senin (18/4/22).

Lebih lanjut dikatakan Mimin bahwa dari iuran yang diperoleh dari setiap sekolah itu digunakan untuk peningkatan mutu Kepala Sekolah melalui kegiatan K3S yang dilaksanakan rutin setiap bulan.

"Selain itu, dari dana yang terhimpun di K3S itu untuk peningkatan mutu guru melalui kegiatan K3S yang juga rutin dilaksanakan satu kali setiap bulannya," imbuhnya.

Sementara, Atong Royani selaku Koordinator Administrasi (Kormin) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa iuran itu bersifat insidentil tergantung adanya kegiatan.

"Sepengetahuan kami, iuran itu bersifat insidentil tergantung pada kegiatan yang diselenggarakan oleh K3S atau Disdikpora namun yang pasti untuk peningkatan guru PTK dalam kegiatan sosialisasi program guru penggerak," terang Atong Royani.

Atong menambahkan bahwa dari iuran tersebut juga untuk kepentingan siswa dalam rangka lomba Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (KOSN).

"Iuran itu juga untuk persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional baik ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten namun yang lebih penting lagi meluruskan pemberitaan yang kurang tepat guna menciptakan kondusifitas dan memberikan klarifikasi untuk meluruskan tentang pemberitaan yang sempat beredar," pungkasnya. (Wans).