PENYAMPAIAN NOTA 2 (DUA) RANPERDA DAN LKPJ BUPATI TAHUN 2021

Batu Bara,Radar Nusantara Penyampaian Nota 2 (Dua) Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bu...

Batu Bara,Radar Nusantara

Penyampaian Nota 2 (Dua) Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021, di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab.Batu Bara Bapak M.SAFI’I. SH dalam sidang paripurna di kantor DPRD tgl. 11/4 2022.

Sidang paripurna dihadiri Bupati Batu Bara Bapak Ir. H Zahir, M. AP beserta Ketua DPRD Batu Bara, M. Safi’i, S.H dan Anggota DPRD Batu Bara, Forkopimda, Asisten I, Asisten II, dan Asisten III Pemerintah Kabupaten Batu Bara, serta perwakilan masing-masing OPD Batu Bara.

Penyampaian 2 (dua) rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai berikut tentang perubahan atas peraturan daerah kab. Batu bara nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perhubungan dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kab. Batu bara nomor 8 tahun 2017 tentang desa dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati batu bara tahun anggaran 2021

Peraturan daerah kab. Batu bara nomor 6 tahun 2020tentang penyelenggaraan perhubungan perlu dilakukan perubahan untuk menindaklanjuti undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan. Selanjutnya peraturan daerah kab. Batu bara nomor 8 tahun 2017 tentang desa, perlu dilakukan perubahan untuk menindak lanjuti undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati batu bara tahun anggaran 2021, merupakan implementasi dari ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sesuai pasal 69 ayat 1 kepala daerah, wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta implementasi dari peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Samsir alam).