Satpol PP Kota Depok Kurang Serius Tangani Tempat Esek Esek, Ini Tanggapan Konsultan Hukum

Depok, RN Praktek prostitusi di kawasan Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) yang berkedok kontrakan, baru 3 hari di tertibkan p...

Depok, RN

Praktek prostitusi di kawasan Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) yang berkedok kontrakan, baru 3 hari di tertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI - Polri kota Depok, tidak diindahkan oleh pemilik kontrakan dan Pekerja Seks Kormisial (PSK).

Pasalnya, dari beberapa orang inisial I, R, M, L, RJ, C dan V yang diamankan petugas Satpol-PP kota Depok, Jum'at tanggal 15 April 2022, tidak membuat satupun efek jera PSK dan penyedia tempatnya. 

Saat dikroscek oleh salah satu Warga Pasar Kambing di akun michatnya, dari beberapa PSK yang diamankan Satpol PP di kantornya, sudah operasi kembali open BO di Pasar Kambing, Senin malam (18/04/2022).

Sebelumnya, media Radar Nusantara pernah uplowd berita 5 Juli 2021, terkait tempat tersebut beroperasi kembali.

Tetapi, TG (pemilik kontrakan) mengatakan, cuma menyewakan saja, untuk digunakan sebagai tempat prostitusi oleh mereka, saya tidak pernah mengetahui, ujarnya saat dimintai keterangan Rabu malam 30 Juni 2021.

Padahal, Adel (nama samaran di michat) menjelaskan, dirinya tidak pernah sewa kontrakan (ngekost red).

Saya tidak pernah ngontrak kontrakan di sini, selesai open Bo 1 sampai 2 kali, pembayaran sewa kamar diserahkan ke pemilik kontrakan dan saya langsung pulang kerumah, ungkap Adel.

Untuk diketahui, penyedia tempat diduga sudah melanggar pasal 506 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), tentang barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sementara, PSK disinyalir telah melanggar pasal 296 KUHP, tentang barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya, yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Di tempat terpisah, menurut Konsultan Hukum Aleksander, SH menerangkan, kalau dilihat informasi yang beredar dimedia, Satpol PP kota Depok kurang serius menangani tempat esek - esek yang terlihat bebas di kota Depok. 

"Faktanya, tempat tersebut sudah sering digeruduk Satpol PP dan TNI-Polri, tapi pada kenyataannya masih tetap jadi praktek prostitusi berkedok kontrakan dan sudah bertahun - tahun bebas beroperasi", tandasnya. 

Dalam hal ini, tambahnya, Pemerintah kota (Pemkot) atau Satpol PP Depok harusnya berkordinasi dengan pihak Kepolisian.

"Serahkan saja kasus tersebut ke Polisi, pasti semua PSK punya efek jera. Kalau hanya dijatuhin tindak pidana ringan (tipiring), pasti mereka akan tetap berbuat lagi. Padahal, penyedia tempat diduga sudah melanggar pasal 506 KUHP. Seharusnya, TG (penyedia kontrakan) dikenakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Undang Undang nomor 21 tahun 2007", cetusnya. 

Apalagi, lanjutnya, sekarang ini bulan Ramadhan dan kawasan tersebut akan menjadi kampus Islam Internasional.

"Dimata internasional terkesan lucu, kalau tempat sekitarnya dijadikan tempat jinah. Upaya hukum harus ditegakkan APH, minimal melakukan penahanan badan ke penyedia kontraka. Bila perlu, bangunan tersebut dicek juga ijinnya. Jika bangunan tersebut bermasalah, robohin atau lakukan penyegelan", pinta Aleksander, SH kepada Aparat Penegak Hukum di kota Depok. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Depok, Lienda Ratnanurdianny SH.M.HUM, ketika dimintai tanggapan terkait tempat tersebut beroperasi kembali melalui pesan WhatsAppnya menjelaskan, Sedang kami coba dalami lagi...terima kasih informasinya, pungkasnya. 

M Sutoyo.