Terkait Kerja Sama Media di Kampar Diduga Dimonopoli Oleh Oknum 'Pendekar Bohong'

Kampar,RN Berdalih anggaran kerjasama media di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar tidak mencukupi,tebang pilih orderan kerjasama m...

Kampar,RN

Berdalih anggaran kerjasama media di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar tidak mencukupi,tebang pilih orderan kerjasama media terjadi.

Nilai adv berkurang,peraturan gubernur (pergub) setengah hatipun diberlakukan Mencuatnya pergub setengah hati yang diberlakukan di DPRD Kampar berawal dari pembagian orderan kerjasama media tahun 2022 di DPRD Kampar yang berlangsung sejak Selasa (5/4), 

Dimana orderan kerjasama media langsung berurusan dengan Kabag Umum,sekaligus sebagai pejabat pelaksanan teknis kegiatan,Jupri Nur,S.H 

Diduga dalam pembagian orderan kerjasama media yang ditangani langsung oleh kabag umum,disinyalir terjadi petak umpet,alias"Kong kalingkong campur singngkong tambah lontong 'pendekar pembohong"

Pembagian orderan kerjasama sepertinya tidak merata alias tebang pilih, diduga dimonopoli oleh oknum pendekar pembohong,Selain itu nilai advertorial dulunya Rp 2.500.000 per advertorial untuk media online,turun drastis menjadi Rp 500.000 per advertorial (adv),dan setiap wartawan/biro Kampar mendapat 2 adv dengan nilai total Rp 1.000.000.sementara untuk cetak tetap diposisi Rp 5.000.000 per advertorial.

Menurut Kabag Umum,Jupri Nur kepada media Rabu (6/4) diruang kerjanya  mengakui anggaran publikasi untuk media online tidak cukup,alasannya jumlah media online mencapai 180 media,

"Untuk itu kita mengambil kebijakan setiap media mendapat jatah 2 adv saja,jelas kabag.Namun besarnya dana publikasi media tersebut Tidak di jelaskan,sehingga kuat dugaan ada yang ditutupi

     

Apa yang disampaikannya (Jupri Nur) dibantah tegas salah seoarang wartawan yang engan namanya ditulis.Kalau dikatakan pak kabag,dana publikasi media kurang,itu “BOHONG”,.Yang jelas pembagian dana publikasi media dalam bentuk advertorial di DPRD Kampar tidak merata,disinyalir ada tebang pilih,meskipun ditutupi,akan tetapi dapat kita buktikan,"jelasnya.

 

"Kita dapat buktikan ada satu media dapat 3 sampai 4 adv,bahkan bisa lebih,Belum lagi salah satu organisasi pers jatahnya lebih besar dari rekan-rekan media lainnya, hal ini sudah berlangsung sebelum sama pak kabag,Jupri menjabat,"Bebernya

Masa Fitra jauh lebih baik,tidak ribut kita dapat menikmatinya,per adv Rp 2.500.000 kalaupun ada yang lebih dari kita itu wajar saja dan kita maklum tidak sampai ribut.

 

Bukan seperti sekarang ini,anggaran hanya Rp 500.000/adv dapat hanya 2 (adv) dengan nilai Rp1.000.000 potong pajak dan lain-lainnya,kalau pak kabag katakan kepada setiap wartawan hanya dapat 2 adv saja, kenyataannya apa ?  

Belum lagi,isu yang beredar,katanya mau diberlakukan pergub,nyatanya apa lebih parah dan membuat wartawan yang menjalin kerjasama di DPRD kampar bisa mati suri,jika diberlakuakn Pergub seperti yang di DPRD Riau,1 adv Rp 585.000 dan setiap media yang lolos mendapat 10 adv masih terbantu,"urainya

Di DPRD Kampar,pergubnya setengah hati. Kenapa saya katakan begitu,per adv hanya Rp 500.000 setiap media mendapat 2  berarti Rp 1.000.000 per media,bagaimana biro yang diluar Kampar nasibnya? 

Kalau mau sedikit ngencang barulah ditambah mereka,selama kita menjalin kerjasama media di beberapa daerah kabupaten di Riau,hanya di DPRD Kampar yang terparah,hanya mendapat Rp 1.000.000,- belum lagi potong pajak dan lainnya,"tutupnya.(Kumbang)