Dinas Perkim Taput Diduga Tidak Menghiraukan Keberadaan Kantor Camat, KECABJARI dan LAPAS

Taput, RN Pinjaman Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyara...

Taput, RN

Pinjaman Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara diduga berubah menjadi ajang korupsi buat kepentingan kelompok tertentu saja.

Hal itu terkait fakta temuan dilapangan atas penggunaan/pengelolaan Dana PEN Taput tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Perkim dengan merealisasikan Dana PEN pada program kegiatan fisik, diantaranya pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase dan pembangunan lampu penerangan jalan diwilayah Taput.

Temuan penggunaan/pengelolaan Dana PEN itu dinilai oleh salah seorang masyarakat Taput sebagai penggiat korupsi berinisial "J.Tambunan" mengatakan pada awak media bahwa Pihak Dinas Perkim Taput diduga semena-mena menggunakan anggaran Dana PEN, terlebih pada 57 titik lokasi pembangunan Lampu Penerangan Jalan diduga mengarah pada kebocoran anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Paling parahnya lagi Pihak Dinas Perkim Taput diduga tidak menghiraukan keberadaan Kantor Camat Siborongborong, Kantor KECABJARI (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Siborongborong) dan juga Kantor LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang dinilai  "J.Tambunan" sama sekali tidak dihargai. Dimana pagu anggaran Dana PEN untuk Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dilokasi jalan Siliwangi pada tahun 2020 menggunakan anggaran mencapai Rp 190 jutaan dengan hanya membangun sebanyak 22 unit/tiang lampu saja, hingga dianalisa per satu unit/tiang Lampu Penerangan Jalan seharga Rp 8,6 jutaan rupiah. Apa ini diduga tidak mengarah pada korupsi besar-besaran/terkait dugaan Mark Up...??

Investigasi awak media terkait prihal pembangunan Lampu Penerangan Jalan dilokasi jalan Siliwangi itu menemukan fakta bahwa jumlah tiang Lampu Penerangan Jalan terhitung hanya sebanyak 22 unit saja, hingga diperkirakan harga per unit pembangunan Lampu Penerangan Jalan mencapai Rp 8,6 juta rupiah. Menindak lanjuti permasalahan Dinas Perkim Taput itu, awak media juga telah membuat surat konfirmasi tertulis tetapi sampai berita ini dimuat, pihak Dinas Perkim Taput belum mau memberikan jawaban.

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti ini, mestinya sudah menjadi penilaian Bupati Tapanuli Utara "Bapak Nikson Nababan" agar mau menindak tegas SKPD yang diduga tidak mampu melakukan Tugas dan Fungsinya. Begitu juga pihak Aparat Penegak Hukum (APH) diwilayah Kabupaten Tapanuli Utara agar mau melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan korupsi pengelolaan Dana PEN pada Dinas Perkim Taput atas 57 titik lokasi pembangunan Lampu Penerangan Jalan pada tahun 2020 yang diduga merugikan keuangan daerah mencapai ratusan juta rupiah. (S.Tambunan)