Dugaan “Abuse of Power” Aplikasi Silapperda

Tangerang Selatan,RN Terdapat Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power) dari Satuan Pamong Praja Tangerang Selatan, atas Aplikasi be...

Tangerang Selatan,RN

Terdapat Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power) dari Satuan Pamong Praja Tangerang Selatan, atas Aplikasi berbasis website dan android. Pasalnya aplikasi yang sudah di tanyangkan (launching) 22 oktober 2019 hingga kini, diduga syarat kepentingan pribadi, melalui jejak digital yang berhasil dari tangkapan layar, tertera Nama Pribadi atas nama Muhammad Muksin, pada kalimat copyright, di bagian bawah aplikasi tersebut.

https://silapperda.tangerangselatankota.go.id, website Selasa (26/04/2022), dikonfirmasi via seluler, dijelaskan dengan anggaran pribadi, untuk pembuatan website, dan masih ranah percobaan. 

Ironisnya aplikasi tersebut seolah menjadi aplikasi yang menjadi kebanggan warga masyarakat tangsel dalam melakukan pelaporan dengan kondisi sigap dan tanggap. Acara yang dilakukan di aula kecamatan Setu pada saat laucing sudah barang tentu aplikasi tersebut, milik pemerintah daerah bukan atas nama pribadi.

Disinggung mengenai anggaran pembuatan website silapperda terasa janggal bahwa website tersebut seolah tidak di pihak ke tiga kan, justru menggunakan anggaran pribadi, sehingga pantas saja pada copyright menyebutkan nama pribadinya.

“Kalau proper itu anggaran bisa pribadi, bisa kita minta tolong mahasiswa untuk membuatkan”, tegas Muksin.

Hasil pantauan tanggal 29/04/2022 sampai dengan di turunkan berita ini, website tersebut mendadak eror dan tidak dapat di gunakan oleh masyarakat, sehingga membuktikan bahwa hal yang berkaitan dengan nama pribadi akan segera dilakukan perbaikan dan perubahan. 

Perubahan website yang tidak dapat di akses sampai dengan berhari-hari dengan keterangan “ Internal Server Erorr”, membuktikan ini bahwa tidak professional dalam pekerjaan pembuatan website dan perawatan website tersebut, dan di duga kuat karena sudah dilakukannya konfirmasi sebelumnya dan menimbulkan kepanikan, langkah aman adalah dengan membuat kondisi “error”.

Ditempat terpisah LSM K-P-K (Komite Pemantau Korupsi) menjelaskan bahwa hal yang sudah menjadi ranah pemerintah daerah melalui kegiatan pembuatan website, tentu diduga kuat menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah, dan pastinya ada badan usaha tertentu yang mengerjakan pekerjaan Pembuatan Website

“Aneh, Kami baru mendengar bahwa untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ada Oknum yang membuat seolah ini menjadi produk pribadinya, di duga kuat ini merupakan pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power) untuk potensi korupsi” ujar Aminudin, SH

Di jelaskan lebih lanjut bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin adanya untuk kepentingan pribadi, semua pasti dilakukan untuk kepentingan pemerintah daerah. 

Penegak perda yang membuat ini seolah sistemik dan rekam jejak digital secara komputerisasi tentu sangatlah mudah untuk dilakukan rekam jejak secara forensik.

“Menjelang hari raya, Kami akan segera menindaklanjuti, terkait website tersebut, pagu anggaran dan perusahaan mana yang mengerjakan proyek  anggaran pribadi tentu tambah salah” tutup aminudin.

Jerry Silalahi