Menindaklanjuti Laporan KNPI,Polda Riau Periksa Oknum DLH Siak Diduga Terlibat Kasus Korupsi

Pekanbaru,RN Penyidik Rekrimsus polda Riau memanggil PPTK dan staf PPTK kasubag keuangan serta bendahara pengeluaran kegiatan di LHK Kabupat...

Pekanbaru,RN

Penyidik Rekrimsus polda Riau memanggil PPTK dan staf PPTK kasubag keuangan serta bendahara pengeluaran kegiatan di LHK Kabupaten siak pada tahun 2018.

Mereka dipanggil berdasarkan surat no B/977/V/RES.3.3./2022/RESKRIMSUS.untuk dimintai keterangan di ruang pemeriksaan ditreskrimsus polda riau dimulai pukul 9.00 wib sampai azan magrib senin 23 mei 2022 

Mereka diperiksa di polda Riau Terkait dugaan korupsi di Dinas lingkungan Hidup kab.Siak th 2018.yang dilaporkan KNPI Riau beberapa bulan yang lalu. 

Saat mereka diperiksa penyidik krimsus polda Riau,Tim media dengan sabar menunggu mereka yang  terperiksa hingga selasai pemeriksaan untuk diwawancarai.

Sementara disisi lain pihak media yang berada diluar menilai ternyata dampak dari lamban dan lemahnya proses penanganan laporan dugaan kasus tindak pidana korupsi di direktorat reserse kriminal khusus (dit RESKRIMSUS ) polda riau diduga karena adanya sosok penyidik pembantu,oknum polisi muda dari subdit III yang bersikap tidak presisi (propesional,Responsibilitas, tranparansi dan berkeadilan), 

Menurut pelapor oknum penyidik ini tingkah lakunya tidak bersikap ramah terhadap pelapor,oknum penyidikan ini wajib kita kasi kuliah agar dia paham bahwa polisi adalah pelayan masyarakat bukan justru bersikap seperti kucing-kucingan,"kata Thabrani sebagai pelapor. 

Tepat pada waktu azan magrib berkumandang salah seorang terperiksa mantan bendahara pengeluaran LHK Siak th 2018 sdri.Eva Zahara keluar dari ruangan pemeriksaan dikonfirmasi apa saja yang ditanya oleh penyidik terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Yang ditanya oleh penyidik adalah tupoksi bendahara pengeluaran,SK Bendahara.

untuk BKU,serta dokumen spj lainnya saya menjawab tidak tahu soalnya dokumen itu ada dikejaksaan Negeri siak,"Ujar Eva sambil memperlihatkan bukti surat penyerahan Dokumen tanggal 6 Maret 2020 kepada penyidik

Dokumen itu langsung diterimapak wan zamrud staf administrasi kejaksaan Negeri siak,Bahkan kasus dihentikan saya tidak tau, ketika saya baca media saya datangi kantor kejaksaan dan saya temui Pak.Wan Zamrud untuk mengambil dokumen tapi dia jawab tidak boleh di ambil oleh Zamrud,"sambung Eva 

Sementara itu saya sampaikan kepada Zamrud "jika terjadi kehilangan dan terjadi sesuatu hal dikemudian hari saya cuma pegang tanda bukti penyerahan dokumen ini Pak."kata Eva Menirukan ucapannya kepada zamrud saat itu

Ternyata apa yg dikatakan Eva Zahara terbukti,dan saat ini diminta Penyidik Polda Riau.Saat bersamaan penyidik menkonfrontir kepada sdr.Ari hamdan,dia mengaku didepan penyidik dokumen tersebut ada padanya,didapatkannya dikejaksaan siak.

Saya tidak pernah melihat dokumen spj th 2018 sampai saat ini.Sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku setiap dokumen spj seharusnya dipegang atau disimpan oleh bendahara tapi kenyataannya tidak sama sekali."tambah  Eva. 

Ketika disinggung apakah pertanyaan lain dari penyidik buk?."saya masih ada tugas lagi dari penyidik meminta print out BKU,memverifikasi SPM dan menghitung jumlah anggaran yang dicairkan

Saya hanya menjawab apa yang berkaitan tupoksi saya,masalah teknis saya tidak bisa menjawab.Kalau itu langsung ditanyakan kepada PPTK saja."tutupnya.

Isk