Pengelolaan Dana APBD Dan Dana PEN Dinas Pendidikan Taput Terindikasi Dugaan Korupsi

Tapanuli Utara,RN Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis dilingkungan unit kerja maupu...

Tapanuli Utara,RN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis dilingkungan unit kerja maupun SKPD, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membuat kebijakan dalam pelaksanaan sistem pengendali internal organisasi.

Isi kebijakan itu terkait pelaksanaan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tetapi pada kenyataannya Dinas Pendidikan diduga belum melaksanakannya, hingga berbagai permasalahan pengelolaan Dana APBD dan Dana Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) menuai permasalahan kian menumpuk dan mengarah pada dugaan kerugian keuangan daerah yang mengarah pada dugaan korupsi.

Pernyataan salah seorang masyarakat penggiat korupsi berinisial "J.Tambunan" menerangkan pada awak media terkait permasalahan pengelolaan Dana APBD dan Dana PEN Tapanuli Utara salah satunya terkait pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan mulai tahun 2017 s/d tahun 2020 menuai berbagai permasalahan dugaan korupsi.

Beberapa temuan dugaan korupsi itu salah satunya mengenai Pembangunan Rahabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 174566 Hutabarat yang realisasi anggarannya sebesar Rp 375,8 juta rupiah.

Menelusuri akan hal itu, Tim media melakukan investigasi ke SD Negeri 174566 Hutabarat dan mendapati dari lima (5) lantai ruangan yang mestinya dibangun, ternyata didapati dua (2) lantai ruangan sama sekali tidak dikerjakan/diperbaiki dan tidak sesuai dokumen RAB (rencana anggaran biaya). Namun saat dikonfirmasi awak media pada pihak sekolah, tidak satupun pihak sekolah yang mau berikan jawaban.

Permasalahan ini juga sudah dikonfirmasi awak media melalui surat tertulis, hingga permasalahan ini juga sudah dilaporkan pada pihak penegak hukum yaitu pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara. Namun sampai berita ini dimuat, belum satu pun jawaban surat dari pihak Dinas Pendidikan, begitu juga tindakan pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara belum mau mengungkap permasalahan tersebut.

Fakta seperti ini menjadi masukan buat DPRD dan juga Bupati Tapanuli Utara "Drs.Nikson Nababan.M.Si" agar menindak Oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melaksanakan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah disepakatinya. (S.Tambunan)