Kepsek SD Negeri 174566 Diperiksa Pihak Kejaksaan Negeri Taput Sebagai Saksi "PULBAKET"

TAPUT, RN Untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergi dilingkungan unit kerja maupun SKPD (satuan kerja perangkat daerah), B...

TAPUT, RN

Untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergi dilingkungan unit kerja maupun SKPD (satuan kerja perangkat daerah), Bupati Tapanuli Utara telah membuat kebijakan SOP (standard operasional dan prosedur) atas pelaksanaan sistem pengendalian internal organisasi dilingkungan Pemkab.

Namun kebijakan Bupati Tapanuli Utara itu terkesan belum berjalan seperti harapan sebab berbagai permasalahan indikasi dugaan korupsi mulai bermunculan atas pengelolaan anggaran Dana APBD dan Dana PEN.

Permasalahan itu terkuak atas pengelolaan Dana APBD Dinas Pendidikan Taput menyangkut pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 174566 Hutabarat. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang penggiat korupsi berinisial "J.Tambunan" menyatakan pada awak media bahwa proyek Rebabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 174566 dengan pagu anggaran sebesar Rp 375.818.778 juta rupiah ditemukan kejanggalan yang diduga tidak sesuai dengan RAB atas rehab lima (5) ruang kelas yang pada kenyataan ditemukan dua (2) lantai ruangan sama sekali tidak diperbaiki/tidak dikerjakan semestinya, hingga terindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah mencapai puluhan juta rupiah.

Menyikapi permasalahan tersebut awak media telah mencoba membuat laporan pengaduan menggunakan PP No 43 tentang peran serta masyarakat pada pihak Kejaksaan Negeri Taput.

Dari hasil laporan Dumas tersebut, salah seorang Oknum Kejaksaan inisial "SM" memberikan keterangan pada awak media bahwa pihak Kejaksaan Negeri Taput diminggu lalu telah memanggil Oknum Kepala Sekolah SD Negeri 174566 untuk meminta keterangan atas permasalahan Rahabilitasi Ruangan Kelas dalam upaya PUlBAKET.

Adapun permasalahan seperti ini nantinya bisa saja berdampak atas terbukanya celah citra buruk buat Pemkab Taput yang beberapa tahun lamanya telah mendapat penghargaan WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Pemprovsu. Begitu juga DPRD sebagai pengawas anggaran Dana APPD dan Dana PEN nantinya akan dinilai masyarakat lemah dalam mengemban Tugas dan Fungsinya sebagai Wakil Rakyat. (S.Tambunan)