PERTANYAAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI-P PERTANGGUNGJAWABAN APBD ANGGARAN 2021 TERJAWAB DALAM PARIPURNA

DONGGALA,RN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Keenam Masa Persidan...

DONGGALA,RN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2022 dalam rangka Jawaban Bupati Donggala Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Paripurna tersebut digelar diruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Donggala, Kamis (14/07/2022, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Donggala Takwin, S. Sos.I didampingi Wakil Ketua I Sahlan L.Tandamusu dan Wakil Ketua II Asis Rauf serta dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Donggala Moh. Yasin, S. Sos., M. AP.

Amatan media ini dalam Paripurna tersebut yang dibacakan oleh Wabup Moh. Yasin dalam Pandangan Umum Fraksi PDI-P dalam pertanyaan atau saran Terhadap Pengantar Nota Keuangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah Pertama, membuat semacam tim survey terhadap kesuksesan wajib pajak disetiap desa, sebagai upaya peningkatan sebesar-besarnya pendapatan asli daerah dan jawabannya ialah

“Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Donggala telah mengadopsi pola kerja yang berpedoman pada fungsi pajak daerah yang melakukan survey terkait dengan obyek tanah dan bangunan, sehingga pada proses penetapannya sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim survey,” ujarnya.

Pertanyaan Fraksi PDI-P yang Kedua adalah Melakukan efesiensi anggaran yang berpihak  pada program kerakyatan. Dan jawabannya ialah “Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan efesiensi anggaran yang berpihak pada program kerakyatan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah,” tuturnya.

Pertanyaan Fraksi PDI-P yang Ketiga adalah Kenapa masih diteruskan program pembangunan jembatan gantung di daerah Riopakava Desa Polanto Jaya? Padahal masyarakat membutuhkan jembatan alternatif terdekat menuju Ibu Kota (IK) bukannya jembatan gantung yang sama sekali tidak efektif penggunaannya. Dan jawabannya ialah “Program pembangunan jembatan di Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava Tahun 2022 adalah merupakan pembayaran sisa yang belum terbayarkan dalam pembangunan jembatan gantung 2021,” sebut Moh. Yasin (Wabup) di hadapan Rapat Paripurna. (Syamsir)