Sering Disebut Dalam Fakta Persidangan, KPK Harus Beri Kepastian Hukum Terhadap Mantan Sekda Muba

Muba,RN Dalam sidang kasus dugaan suap fee proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muba tahun 2021, nama Sekretaris ...

Muba,RN

Dalam sidang kasus dugaan suap fee proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muba tahun 2021, nama Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin (Muba) sering disebut terdakwa Herman Mayori dan Eddi Umari.Lantas, setelah putusan Majelis Hakim memvonis tiga terdakwa Dodi Reza Alex, Herman Mayori dan Eddi Umari pada Selasa (5/7/2022) kemarin, akan ada lanjutan kisah pada kasus ini?

Sebelumnya, nama Sekda Muba terakhir kali disebut terdakwa Herman Mayori dan Eddi Umari pada agenda sidang Nota Pembelaan (Pledoi), pada Kamis, 23 Juni 2022 lalu.

Saat membacakan Nota Pembelaan secara online beberapa waktu lalu, terdakwa Herman Mayori menceritakan, "Yang Mulia, selama saya menjabat kepala dinas baik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR dan defenitif Kadis PUPR, selalu ada permintaan-permintaan bertahap oleh Sekda Muba kepada saya secara langsung di luar pemerintahan "meminta bantuan untuk urusan keluarga sebesar Rp250 juta", lalu saya memerintahkan PPK Eddy Umari (terdakwa berkas terpisah) untuk memenuhi agar menyelesaikan permintaan tersebut. Jelas dia".

Begitu juga terdakwa Eddi Umari selama menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengungkapkan, Bahwa sebelum kejadian menimpa nya tanggal 15 Oktober 2021 lalu, saya diperintahkan atasan saya memenuhi permintaan Sekda (Muba) sebesar Rp250 juta, namun saya realisasikan sebesar Rp200 juta,” 

Merespon hal tersebut, beberapa kalangan aktivis, Lsm, pemuda dan mahasiswa lakukan aksi turun ke jalan. menyampaikan tuntutan secara langsung baik di depan gedung kejati sumsel, PN tipikor palembang maupun di depan gedung kpk langsung. Agar apapun yang menjadi keresehan rakyat segera ada titik terang dari penegak hukum.

Jika melihat kondisi seperti ini KPK harus bertindak tegas dan harus mengusut tuntas kasus OTT Muba, agar adanya kepastian hukum terhadap Sekda Muba yang sekarang sebagai PJ Bupati Muba ini, jika terlibat harus dihukum, jika tidak terlibat, saksi yang sudah menyebutkan nama Sekda Muba AP harus bertanggungjawab, supaya tidak timbul opini liar dalam masyarakat sumsel dan kabupaten muba khususnya.

Inilah penegakan hukum yang seharusnya, dan berharap KPK bertindak adil dan tidak tebang pilih, ini yang dimaksud dengan “Equality Before The Law“, dan saya akan konsolidasikan pemuda dan mahasiswa untuk menyuarakanya. Di katakan Amrullah dalam orasi nya dengan penuh semangat, 28/06/22.

Kemudian, Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gransi) gelar aksi damai di depan gedung merah putih Mendesak KPK Agar segera tuntaskan OTT di kabupaten Musi Banyuasin.

"Aksi kali ini meminta KPK segera tuntaskan seluruh yang berkaitan dengan ott Bupati Musi Banyuasin. KPK tidak boleh pilah pilah dalam menetapkan tersangka".

Dalam ott tersebut ada beberapa orang yang terjaring dan di gelandang KPK. namun ternyata orang tersebut saat ini masih santai dan melenggang dengan bebas, tegas supriyadi dalam orasi nya, Jum'at 20/05/22.

Lebih lanjut, Untuk kesekian kalinya Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Muba menyampaikan aspirasi atau aksi damai di Pengadilan Negeri Palembang, sehubungan ditemukannya fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan Kasus OTT Tahun 2021. 

Dalam point tuntutan, "Mendukung KPK agar sesegera mungkin menetapkan tersangka kepada nama-nama yang jelas-jelas disebutkan dalam fakta persidangan dengan seadil-adilnya serta menuntaskan sampai ke akar-akarnya. 

 Meminta kepada KPK dan Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk melawan segala bentuk intervensi yang dapat menggangu tiap-tiap keputusan yang akan dilakukan demi tegaknya supremasi hukum".

Aksi yang melibatkan 3 organisasi pemuda dan mahasiswa yaitu  Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia (HMPI) Sumsel, Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Daerah (FKPMD) Sumsel dan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin (IMMUBA), senin 04/07/22.

Dibincangi awak media usai orasi ketiga pimpinan organisasi tersebut sepakat menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini, dan akan mengadakan aksi-aksi lanjutan bahkan akan menggelar aksi akbar di Jakarta. Tutupnya. *(Tim)*