Dinilai Lamban Progres Penangan Kasus Korupsi Pompa Air Riol. Kejari Diminta Mengundurkan Diri

Cirebon,RN Lambannya progres penanganan kasus korupsi pompa air riol di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Cir...

Cirebon,RN

Lambannya progres penanganan kasus korupsi pompa air riol di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Cirebon Bersih (AMPCB) meminta Kepala Kejaksaan setempat segera mengundurkan diri kalau tidak mampu menanganinya.

" Kami bukan pelapor dalam penanganan kasus pompa air riol, melainkan sebagai pendorong dan mengawal proses hukum. Karena terhitung sampai saat sekarang kejelasan kasus tersebut masih bias dari pihak penegak hukum," kata M Agung Sentosa sebagai koordinator AMPCB kepada media, Jumat (26/8/2022).

Dan pihaknya mempertanyakan. Sudah sejauh mana progres kasus tersebut berjalan, karena menurutnya sampai saat ini pihaknya belum dapat informasi yang jelas dari pihak kejaksaan. Sementara, beberapa kali pihaknya mencoba tandang kekantor kejaksaan untuk menemui Kajari namun pihak Kajari tidak mau menemui melainkan dilimpahkan oleh bawahannya.

Karena menurutnya, kasus penjualan pompa air riol ini ada kejanggalan, pihaknya menyakini ada pejabat tinggi yang terlibat dari kasus tersebut. Terlihat ketidak sesuaian pada struktural organisasi birokrat, seperti panitia lelang dan penangung jawab aset. Akan tetapi dalam penanganan kasusnya yang kena hanya bawahan.

" Kalau Kajari tidak mampu dan tidak bisa menuntaskan persoalan dugaan korupsi di Kota Cirebon, lebih baik Kajari mengundurkan diri saja. Karena satu pemahaman umum bahwa korupsi itu sangat merugikan dan mengganggu kepentingan pembangunan dan saya kira Kejari adalah ujung tombak untuk mengungkap kebobrokan mafia krah putih," tegas M Agung.

Seperti diketahui, kasus hilangnya pompa air riol sebagai cagar budaya peninggalan jaman Belanda berlokasi di Taman Ade Irma Suryani Jl. Yos Sudarsono Kota Cirebon yang tertuang dalam keputusan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 dan direncanakan akan difungsikan secara modern sebagai Musium Tekhnologi, menyeret 4 orang (2 PNS dan 2 swasta) sebagai tersangka dengan kerugian negara cukup fantastik itu sampai kini kasusnya masih terus bergulir.

Masih menurut Ketua AMPCB. Terkait surat tugas pembongkaran dengan nomor 090/84-BMD/BKD/2019 dikeluarkan BKD ditanda tangani Lolok Tiviyanto MSi, Pembina lV/a, NIP 197103211999031002 secara otomatis atas sepengetahuan dan persetujuan Pimpinan, jadi sejauh mana pihak hukum menyikapi keberadaan surat tersebut. Dan jangan sampai ada preseden buruk dalam penangan kasus hukum di Kota Cirebon.

Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga selesai dan seandainya dalam penanganannya sampai tidak ada kejelasan dan kepastian hukum. Maka pihaknya selain akan melakukan unjuk rasa, akan melaporkan kepihak, Jaksa Agung Muda Pengawan (JAM WAS), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia. *(hasan)*