LBH Daulat RI Soroti Unjuk Rasa RT/RW, Bagaimana Tugas Fungsi Kepala DPMPD Pandeglang ??

Pandeglang, RN Ketua Lembaga Bantuan Hukum Daulat Rakyat Indonesia (LBH Daulat RI), Dede Kurniawan menanggapi unjuk rasa RT RW beberapa hari...

Pandeglang, RN

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Daulat Rakyat Indonesia (LBH Daulat RI), Dede Kurniawan menanggapi unjuk rasa RT RW beberapa hari yang lalu didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang bermula dari usulan Irna Narulita Dimyati, SE MM Selaku Bupati yaitu tentang usulan Sepeda Listrik senilai 38.000.000.000, 00 (tiga puluh delapan miliar) yang saat ini masih menjadi polemik.

Menurut Dede, bagaimana Tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sesuai Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). 

Lanjutnya, dalam pasal 2 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4 Ayat (1) Kepala Dinas DPMPD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa; Ayat ( Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas DPMPD mempunyai fungsi: huruf c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan pengembangan dan pemerintahan desa.

Sementara itu, Dhen Dicky Pratama Selaku Pengurus LBH Daulat RI Menambahkan, Pada pasal 38 Ayat (1) Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). 

Pasal 39 bahwa Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa Ayat (10) mengoordinasikan dan memfasilitasi Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 56 bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dalam melaksanakan tugas, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 57 bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain-nya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Lebih Lanjut Dhen Dicky Pratama menduga adanya muatan Politik Pada  Gerakan Ujuk Rasa Yang di Lakukan Oleh RT/RW Pada Beberapa Hari Yang Lalu Di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Menurut nya Aksi Unjuk Rasa Tersebut yang di Lakukan Oleh RT/RW di Gedung DPRD Pandeglang Telah Di Tunggagi Oleh Kepentingan Politik Segelintir Orang, ungkapnya kepada awak media, Rabu (24/8/22).

Hal ini bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan berpotensi membuat tidak kondusif lebih besar di Kabupaten Pandeglang.

"Sesuai tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yaitu Drs. DONI HERMAWAN seharusnya segera melakukan langkah konkrit, untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Pandeglang" tutupnya.**(SA).