Makin Ditekan Dewan Pers, SKW Berlisensi BNSP Makin Dipercaya

Penulis : Heintje Mandagie Ketua   : Ketua Lsp Pers                 Indonesia Jakarta, RN Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan – SKW ...



Penulis : Heintje Mandagie

Ketua   : Ketua Lsp Pers 

               Indonesia

Jakarta, RN

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan – SKW  oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi – BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi  – LSP Pers Indonesia menuai reaksi yang sangat positif di kalangan insan pers di seluruh Indonesia. Tak heran permintaan untuk mengikuti SKW pun makin massif disuarakan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Sertifikat Kompetensi berlogo Burung Garuda Pancasila yang diterbitkan BNSP itu rupanya meyakinkan wartawan memilih ikut SKW karena mendapat jaminan kepastian pengakuan negara terhadap system sertifikasi kompetensi bagi insan pers di Indonesia.

Legitimasi pemerintah terhadap pelaksanaan SKW melalui BNSP inilah yang membuat kubu Dewan Pers meradang. Klaim Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang berhak melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan pun berkumadang di seantero jagad tanah air. Dengan bermodalkan pernyataan seorang Dirjen IKP Kementrian Kominfo Usman Kansong bahwa Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga pelaksana uji kompetensi wartawan, kemudian Dewan Pers menjadikannya bahan propaganda negative tentang pelaksanaan SKW oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia. 

Dengan begitu Dewan Pers membuat siaran pers ke seluruh media jaringannya dan membuat opini mengenai pelaksanaan SKW dan pemberian dukungan Kementrian Kominfo RI kepada LSP Pers Indonesia. Marak diberitakan rekomendasi Kementrian Kominfo bukan untuk sertifikasi melalinkan hanya untuk pelatihan pers. Berita hoax yang disiarkan Dewan Pers tanpa konfirmasi itu pun beredar di kalangan wartawan meski jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik. 

Karena secara jelas Kementrian Kominfo memberikan dukungan kepada LSP Pers Indonesia dalam rangka mendapatkan lisensi dari BNSP. Jadi dukungan itu bukan rekomendasi untuk mengadakan pelatihan. Karena sesungguhnya BNSP justeru melarang LSP bidang apapun untuk mengadakan pelatihan. LSP hanya boleh mengadakan sertifikasi dan Uji Kompetensi bukan pelatihan.  

Sebuah pembelajaran yang berharga bagi insan pers bahwa hanya karena kehilangan legitimasi pelaksanaan UKW, Dewan Pers berani membuat siaran pers dengan mengenyampingkan prinsip perimbangan berita yang menjadi hal yang sangat esensial bagi pers di Indonesia terkait Kode Etik Jurnalistik. 

Sangat sulit dimengerti Dewan Pers menganggap pelaksanaan UKW adalah kewenangannya berdasarkan Pasal 15 Ayat (2 ) huruf f Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga pelaksanaan UKW ini menurut Dewan Pers karena UU Pers merupakan lex spesialis terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi. 

Dewan Pers juga memberi contoh profesi Dokter dan Pengacara yang melaksanakan sendiri uji kompetensi oleh organisasinya. 

Berdasarkan klaim di atas, penulis ingin memberi pencerahan kepada seluruh Anggota Dewan Pers termasuk para konstituennya bahwa UU Pers itu lex spesialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana bukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Profesi Dokter dan Pengacar itu diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004   Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 

Pada UU Praktik Kedokteran Pasal  1 ayat (4) disebutkan : “Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”

Selanjutnya impelemntasi pasal 1 itu diatur pada pasal Pasal 27 yang berbunyi : “Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.”

Sementara dalam UU Advokat ditaur pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan : “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.”

Kemudian diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf f yang berbunyi : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat."

Dua profesi itu jelas dan nyata disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang masing-masing mengenai pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensinya. Sedangkan UU Pers tidak mengatur secara eksplisit tentang sertifikasi kompetensi wartawan. 

Sementara dasar kewenangan pelaskanaan UKW yang diklaim Dewan Pers mengacu pada Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi : “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan."

UU Pers pasal berapa yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers memberikan lisensi atau ijin pelaksanaan UKW kepada puluhan Lembaga Penguji Kompetensi . Dewan Pers sudah bertindak menjadi regulator bukan lagi lembaga independen. 

Dewan Pers lupa bahwa pada sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara tegas mengatakan kalimat dalam pasal ini secara jelas Dewan Pers hanyalah fasilitator bukan regulator. Karena Pasal ini mengatur tentang kewenangan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah tugas organisasi-organisasi pers. 

Sebetulnya kalimat pada pasal ini mengatur tentang dua kewenangan organisasi pers yakni menyusun peraturan dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Jadi kalim kewenangan Dewan Pers untuk peningkatan kualitas profesi kewartawanan adalah keliru, karena itu adalah kewenangan organisasi pers. 

Pernyataan tegas Presiden Ri Joko Widodo bahwa Dewan Pers hanyalah fasilitator pada saat sidang uji materi UU Pers di MK itu seharusnya menjadi pegangan dan acuan Dirjen IKP Kementrian Kominfo Usman Kansong. Karena yang bersangkutan sendiri adalah pejabat yang ditunjuk Menteri Kominfo RI Johnny Plate dan MenkumHAM Yasonna Laoly untuk membacakan langsung  tanggapan Presiden selaku Pemerintah pada sidang di MK beberapa waktu lalu. 

Bagaimana mungkin lembaga fasilitator menjadi eksekutor pelaksana UKW bagi wartawan. Seharusnya UKW atau SKW itu kewenangan organisasi pers dan lembaga pelaksana uji kompetensi wajib berlisensi BNSP. Profesi wartawan harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan. 

Sebagai contoh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang memiliki Undang-Undang khusus namun tetap taat pada ketentuan perundangan-undangan mengenai sertifikasi profesi adalah kewenangan BNSP sesuai UU Ketenagakerjaan. Makanya Polri dan KPK telah mendirikan LSP Polri dan LSP KPK. 

Organisasi Pengacara pun ternyata sudah mendirikan LSP melalui BNSP yakni LSP Pengacara Indonesia. Dan organisasi Kedokteran juga sedang melakukan harmonisasi dengan BNSP dalam rangka pelaksanaan sertifikasi profesi kedokteran. 

Untuk itulah Serikat Pers Republik Indonesia mendirikan LSP Pers Indonesia kemudian mendapatkan Lisensi dari BNSP dalam rangka pelaskanaan sertifikasi kompetensi bagi pers Indonesia. 

Dengan demikian insan pers berhak menentukan pilihan apakah akan mengikuti pelaksanaan SKW di LSP Pers Indonesia dengan legitimasi Sertifikat Lisensi dari BNSP yang sah, atau pelaksanaan UKW di Dewan Pers dengan legitimasi klaim statemen pejabat Dirjen IKP Kemenkominfo ?

Yang pasti di negara ini segala kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka lembaga pelaksananya wajib berlisensi atau mengantongi ijin dari pemerintah. Jika tidak maka pada prakteknya lembaga yang tidak berlisensi atau tidak memiliki ijin dari pemerintah itu akan dikategorikan melakukan kegiatan illegal. 

Pada kenyataannya pelaksanaan SKW berlisensi BNSP melalui LSP Pers Indonesia makin diakui dan terus bergulir di seluruh Indonesia kendati terus ditekan dan didiskreditkan oleh Dewan Pers. Saat ini sedang massif berlangsung di berbagai daerah dan sedang direncanakan secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. ***

Juri Silalahi

COMMENTS







Nama

.,3,.berita terkini,11108,.beritaterkini,6,.kalbar,17,(Merlung),5,Aceh,34,ACEH SINGKIL,78,Aceh Tamiang,23,Aceh Tengah,120,ACEH TENGGARA,1,ACEH TIMUR,2,advertorial,10,aek kanopan,1,Aekkanopan,9,agam,18,ALAI.,5,Alor,1,ambon,4,amlapura,43,anjatan,2,Anyer,1,AS,1,Asahan,6,babel,1,badung,232,Bagansiapiapi,4,bakan,1,BALAESANG,1,bali,238,BALIKPAPAN,5,balut.berita terkini,3,Banda Aceh,16,BANDAR LAMPUNG,32,Bandar Seri Begawan,1,bandara,6,Bandung,138,Bandung Barat,21,banggai,3,bangka,1,Bangka Belitung,5,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,BANGKINANG,4,bangli,645,Bangun Purba,1,Banguwangi,1,Banjar,23,Banjarnegara,7,bantaeng,46,Banten,112,Banyuasin,6,Banyumas,13,Banyuwangi,148,barito utara,1,Barru,1,Batam,102,batang,67,BATANG HARI,3,batang kuis,3,BATU,7,batu bara,66,baturaja,4,Bekasi,1833,bekasi terkini,3,Bekasi Utara,1,belawan,1,Belitung,208,Belitung Timur,11,Beltim,225,belu,2,benakat,1,bener,1,Bener Meriah,481,BENGKALIS,69,Bengkayang,75,BENGKULU,5,BENGKULU SELATAN,17,BENGKULU UTARA,1,benoa,1,BER,3,BERI,1,beriita terkini,3,berit terkini,2,berita,1,Berita terkini,2903,berita terkini daerah,1,berita terkini.,1,berita terkinia,1,berita terkink,1,berita terkinu,2,berita tetkini,1,beritaterkini,4,beritq terkini,1,berta terkini,1,Bima,2,binjai,3,Bintan,9,Bintuni,1,Bitung,4,blahbatuh,8,Blitar,15,Blora,2,BMKG,1,BNN,1,Bogor,418,BOGOR TIMUR,71,Bola,1,BOLAANG MONGONDOW,2,bolmong,447,Bolmong raya,3,Bolmong selatan,12,bolmong timur,2,bolmong utara,1,bolmongsiar,1,bolmut,2,BOLNONG,1,bolong mopusi,1,bolsel,7,boltim,18,bone,1,BOYOLALI,2,Brebes,141,bualu,1,Bukit Tinggi,51,bukittinggi,17,buleleng,128,BUMIMORO,1,BUNGKU,1,Buol,88,BUTENG,1,Catatan Radar Nusantara,8,Ciamis,68,Cianjur,7,Cibinong,7,Cibitung,1,cikampek,37,Cikampek barat,1,Cikande,1,Cikarang,73,CIKARANG BARAT,1,CIKARANG PUSAT,1,cikarang utara,2,Cilacap,8,Cilegon,36,cilengsi,3,Cileungsi,41,Cimahi,391,Cimanggung,1,Cirebon,440,Cirebon Kota,1,Cisarua,1,Dabo Singkep,266,daer,2,Daerah,7334,daerah Terkini,2,Daik Lingga,3,Dairi,244,Deli Serdang,21,Deli tua,1,demak,29,denpasar,557,Depok,476,derah,5,DIY,3,Dolok,4,Doloksanggul,17,Dompu,2,Donggala,108,donri donri,1,DPRD Kab. Bekasi,11,DPRD Kota Bekasi,94,DPRD LamSel,8,Dumai,19,Dumoga,178,Dumoga Utara,2,duri,1,Ekonomi,3,EMPAT LAWANG,14,ende,2,eretan,1,Erkini,1,Fakfak,2,fakta,1,Garut,80,gianyar,638,gorontalo,61,Gowa,106,Gresik,1,GROBOGAN,1,gunung mas,2,Gunung Putri,2,gunungsitoli,1,HL,15,HSU,1,Hukum,11,HUMAS BELTIM,6,humbahas,4,Indonesia,5,INDRA,1,Indragiri hulu,3,indralaya,44,Indramayu,33,Indrapura,15,info,1,INHIL,3,inhilriau,1,INHU,7,Jabar,19,jaka,2,Jakarta,1449,Jakarta barat,1,jakarta selatan,5,jakarta timur,2,jakarta utara,2,Jambi,152,jateng,4,jatijajar,1,JATIM,4,Jawa Barat,34,Jawa Tengah,7,Jawa Timur,12,Jayapura,27,Jember,8,jembrana,206,Jeneponto,20,Jepara,106,Jombang,4,kab,7,kab .Bandung,207,Kab 50 Kota,4,kab Bandung,30,kab. Agam,1,Kab. Bandung,3835,kab. bekasi,195,Kab. Bogor,21,Kab. Brebes,52,kab. buru,1,KAB. CIREBON,2,KAB. DAIRI,1,kab. Garut,1,Kab. Gumas,1,kab. Kajen,1,Kab. Kapuas Hulu,2,kab. Karawang,1,KAB. KARO,2,Kab. Kuningan,56,kab. langkat,2,kab. malang,1,Kab. Minahasa Tenggara,1,KAB. PELALAWAN,2,Kab. Serang,6,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,12,kab. tangerang,4,Kab. Tasikmalaya,64,kab.agam,1,Kab.Bandung,1769,Kab.Bekasi,324,kab.bogor,9,KAB.BOGOR.BERITA TERKINI,1,kab.garut,2,kab.langkat,1,Kab.Malang,3,Kab.Nganjuk,6,kab.pekalongan,26,Kab.Samosir,8,KAB.SEMARANG,1,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,2,Kab.Sumedang,25,Kab.Tangerang,6,kab.Tasikmalaya,20,Kab.Way kanan,7,KABANJAHE,1,kabBandung,2,Kabupaten Bandung Barat,1,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,kaimana,4,Kajen,4,Kalbar,581,kalideres,1,Kalimantan Barat,9,kalimantan timur,14,kalipuro,1,Kalsel,10,Kalteng,264,Kaltim,24,Kampar,125,Kampar Kiri,2,Kampar Riau,206,kapuas,3,Kapuas Hulu,260,kara,1,karangasem,527,Karawang,336,karawang Berita terkini,1,KARIMUN,6,KARIMUN - RN,1,KARO,27,katapang,1,KATINGAN,6,keban agung,1,KEBUMEN,1,Kec.Ukui,1,Kediri,55,KEEROM,25,Kendari,4,kepahiang,4,KEPRI,2,Kepulauan Riau,10,Kerinci,22,KETAPANG,12,klungkung,461,KOBAR,1,Kolaka Utara,1,Kominfo Kab.Bekasi,34,Korupsi,9,kota agung,1,KOTA BATU,1,KOTA KOTOMOBAGU,4,KOTA MANNA,2,KOTA METRO,27,kota pekalongan,8,Kota Sorong,7,kotabaru,1,Kotabumi,1,KOTAMIBAGU,3,Kotamobagu,100,kotawaringin barat,3,KOTAWARINGIN TIMUR,3,KOTIM,9,kriminal,5,Kronjo,1,Kuala Kapuas,6,kuala lumpur,1,Kuala Tungkal,9,kuansing,13,kuantan,1,kuantan Sengingi,4,kubu,3,kubu raya,8,KUDUS,123,Kuningan,1067,kupang,2,kuta,7,kuta badung,1,KUTAI KERTANEGARA,9,Kutai Timur,12,Kutim,6,l,1,Labuhan Bajo,1,Labuhan Batu,10,Labura,406,Lahat,31,LAMBATA,1,Lamongan,3,Lampung,80,Lampung Barat,119,LAMPUNG METRO,105,LAMPUNG SELATAN,62,Lampung Tengah,21,Lampung Timur,465,Lampung Utara,768,LAMPUNGUTARA,1,lampura,12,landak,5,langkat,5,langsa,2,LANTAMAL V,86,LANTAMAL X JAYAPURA,20,lawang kidul,45,lebak,187,LEMBATA,7,LIMAPULUHKOTA,6,Lingga,1007,liwa,9,Loksado,1,lolak,1,LOLAYAN,3,Lombok,6,Lombok barat,4,Lombok tengah,13,lombok timur,132,Lombok Utara,1,LOTIM,12,lotim.berita terkini,37,LUBUK LINGGAU,17,Lubuk Pakam,4,lubuk sikaping,1,lubuklinggau,16,lubuksikapaing,1,LUBUKSIKAPING,1,lukun,1,Lumajang,7,Lumanjang,1,Luwu,2,Luwuk,7,m,1,Mabar,1,madina,1,Magelang,2,mahakam hulu,1,majaleMajalengka,1,Majalengka,601,majalengMajalengka,1,majalenMajalengka,1,majalMajalengka,1,majaMajalengka,1,majene,3,makasar,2,makassar,183,malaka,1,Malang,186,Maluku,6,Maluku tengah,2,MALUKU UTARA,1,MAMAJU.RN,3,MAMASA,195,MAMUJU,200,MAMUJU TENGAH,7,Manado,48,mancanegara,1,mandau,1,mangapura,1,Manggar,87,Manokwari,159,mansel,1,maros,1,mataram,12,MATENG,6,Mauk,2,Maybrat,1,medan,221,Mekar Baru,1,melawi,2,MEMPAWAH,1,merak,3,merangin,92,MERANTI,967,MERAUKE,2,Merbau,3,Mesuji,75,metro,212,metro lampung,8,meulaboh,1,Minahasa,7,Minahasa Selatan,5,Minahasa Tenggara,2,Minahasa Utara,1,Minut,1,miranti,1,Mojokerto,559,monokwari,2,morowali,29,MOROWALI UTARA,1,MORUT,3,moskow,1,Muara Belida,1,Muara Bulian,1,muara bungo,3,Muara Enim,560,muara Tami,2,Muaro Jambi,4,muba,8,Mukomuko,81,muratara,534,murung raya,2,Musi Banyuasin,15,MUSI RAWAS,35,musirawas,7,Naibenu,1,namlea,3,Nangka Bulik,2,Nasional,16,Natuna,95,negara,3,ngawi,1,Nias barat,21,NTB,74,NTT,9,nunukan,25,Ogan Ilir,7,OKI,3,OKU,2,Oku Selatan,536,Oku Timur,52,Opini,11,P. Bharat,1,P.SIANTAR,6,PACITAN,2,Padang,13,Padang Lawas,14,PADANG PANJANG,2,Pagaralam,34,Pagimana,1,Pahuwato,1,Pakpak Bharat,21,Pakuhaji,2,Palangka raya,347,Palas,23,palelawan,40,Palembang,101,pali,2,Palu,191,palu utara,1,Paluta,66,Panang Enim,2,pancur batu,1,pand,1,pande,1,pandegelang,3,Pandeglang,1787,Pangandaran,18,Pangkalan Kerinci,1,pangkalanbun,1,Pangkalpinang,21,Papandayan,1,Papua,91,PAPUA BARAT,224,parapat,2,PARIAMAN,6,Parigi,6,Parigi Moutong,19,PARIMO,1063,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,13,Pasangkayu,1,pasbar,1,Pasir Pangarayan,1,PASSI,1,PASSI TIMUR,6,Pasuruan,2,PATI,183,Patia,1,patrol,13,PAYAKUMBUH,9,PEBAYURAN,1,Pekalongan,84,pekan baru,6,Pekanbaru,287,Pekanbaru Riau,1074,pelalawan,25,pemalang,3,Pematangsiantar,37,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,6,penanaman,1,penang Enim,2,Pendidikan,80,pengkadan,1,Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),116,perbaungan,1,perimo,2,peristiwa,16,Permohonan,1,pesawaran,22,Pesisir Barat,1,PESISIR SELATAN,1,Pilkada,1,pintianak,1,PIPIKORO,1,PN.TIPIKOR,2,polda jabar,1,Polhukam,154,Politik,2,polman,1,polres Pekalongan,2,ponorogo,1,Pontianak,1352,Poso,4,prabumulih,1,primo,9,Pringsewu,26,PROTOKOL DOLOK SANGGUL,1,PT Bukit Asam,1,Pulang Pisau,5,pulau merbau,7,pulau tidung,1,pulpis,1,purbalingga,5,Purwakarta,1852,Purwokerto,1,Putussibau,57,Radar Artikel,19,Radar Selebrity,3,ragam,58,raja ampat,6,rambang dangku,1,RANGSANG,11,RANGSANG BARAT,1,rangsang pesisir,3,rantauprapat,1,rejang lebong,1,REMBANG,1,Renah mendalu,1,rengasdengklok,1,rengat,1,Riau,174,Rohil,3,rokan,1,Rokan Hilir,47,rokan hulu,9,Rongurnihuta,1,rote ndao,1,Sabang,57,Samarinda,60,sambilan,1,sampang,22,SAMPI,1,Sampit,652,Sangatta kutim,1,Sanggau,7,Sangihe,2,sar,1,Sarolangun,460,sekadau,1,SELAT PANJANG,10,SELATPANJANG,2,Selayar,18,selong,3,Semarang,49,Semarapura,42,semende,1,SEMOGA,2,SEMOGA TENGGARA,1,SENTANI,1,sentul,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,415,Serdang Bedagai,35,Sergai,31,Seruyan,19,SIAK,16,siak hulu,4,Sibolga,131,sidikalang,1,SIDOARJO,6,SIDRAP,15,Sigi,103,silaen,1,Simalungun,123,simpang apek,1,Singaparna,8,singaraja,21,SINGKAWANG,11,SINGKEP BARAT,1,Sinjai,6,sintang,8,situbondo,5,solo,8,SOLOK,16,Solok Selatan,9,Soppeng,37,Sorong,67,Sorong selatan,3,Subang,1468,SUKABUM,1,Sukabumi,568,sukawati,1,Sukoharjo,1,Sukra,1,Sulawesi,3,Sulawesi Selatan,32,sulawesi tengah,56,sulawesi tenggara,1,Sulbar,253,Sulsel,28,Sulteng,313,Sulut,302,Sumatera Selatan,6,SUMATERA UTARA,5,SUMB,1,sumba barat,1,Sumbar,59,Sumbawa,5,Sumbawa Barat(NTB),5,Sumedang,128,sumenep,2,sumsel,43,Sumut,104,Sungai Penuh,1,sungai tohor,3,Sunggal,2,SURABAYA,103,Surakarta,2,tabanan,287,tajabbarat,1,Takalar,188,talangpadang,5,TAMBANG,1,Tambraw,3,Tambraw - RN,6,tanah,1,tanah datar,2,TANAH JAWA,5,Tanah Karo,122,Tangerang,415,Tangerang Selatan,89,tanggamus,70,Tanjab Barat,970,Tanjab Timur,140,tanjabbar,1,Tanjabtim,1,tanjung agung,8,tanjung balai,4,Tanjung Enim,65,Tanjung Jabung timur,1,tanjung makmur,1,TANJUNG PINANG,12,tanjung samak,1,TANOYAN,8,Tapanuli Selatan,5,Tapanuli Tengah,75,Tapanuli Utara,23,tapung,3,tapung hulu,1,tarakan,1,tarutung,6,Tasikmalaya,339,Tebing Tinggi,70,tebing tinggi timur,1,tebingtinggi barat,11,Teekini,10,Teelini,1,Tegal,28,tekini,5,Telawang,1,teluk bintani,1,teluk buntal,1,telukuantan,5,tembilahan,2,tembuku,2,Teminabuan,5,tenan,1,Tenggarong,1,ter,1,Terjini,3,TERJUN GAJAH,1,Terk,1,Terki,1,Terki i,3,Terkii,1,Terkiji,4,Terkimi,1,Terkin,6,Terkin8,1,Terkini,39220,Terkinii,1,TERKINIO,1,TERKINIP,2,Terkino,11,Terkinu,1,terkiri,9,TERKNI,3,Terkuni,2,Terlini,2,Termini,4,ternate,1,Tetkini,8,Timika,1,Toabo,1,toba,33,tolikara,2,tolitol,3,Tolitoli,1327,tolotoli,3,TOMOHON,4,Touna,27,Trenggalek,20,Trkini,1,Tterkini,1,tuba,1,tuba barat,11,Tuerkini,1,Tulang Bawang,14,Tulang Bawang Barat,9,Tulung agung,2,Tulungagung,302,Twrkini,1,ubud,16,Waibakul,1,Waisai,23,warseno,1,WAY KANAN,2,wonosari,1,Yogyakarta,7,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Makin Ditekan Dewan Pers, SKW Berlisensi BNSP Makin Dipercaya
Makin Ditekan Dewan Pers, SKW Berlisensi BNSP Makin Dipercaya
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYwYcg-kzbdn68OiWquOXuN46J64nCdktQANHNmSkS1tp0zQx04q4EAOYpj1QmXvekSOfCdVaq9e-X2Ij2ftYcg1bUaFYlTfxvASayjJMKkCp5izEMaZ2v-RIDWOQnvnkvIPrx20epIB12J9W2gpFGK9fDETVopcjRbyy1YIxdpc8AdDPQDbn8EKPT/s320/IMG-20220815-WA0099.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYwYcg-kzbdn68OiWquOXuN46J64nCdktQANHNmSkS1tp0zQx04q4EAOYpj1QmXvekSOfCdVaq9e-X2Ij2ftYcg1bUaFYlTfxvASayjJMKkCp5izEMaZ2v-RIDWOQnvnkvIPrx20epIB12J9W2gpFGK9fDETVopcjRbyy1YIxdpc8AdDPQDbn8EKPT/s72-c/IMG-20220815-WA0099.jpg
RADAR NUSANTARA NEWS
https://www.radarnusantara.com/2022/08/makin-ditekan-dewan-pers-skw-berlisensi.html
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/
https://www.radarnusantara.com/2022/08/makin-ditekan-dewan-pers-skw-berlisensi.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy