Secara Tegas PWI Larang 20.000 Anggotanya Ikut UKW, Lembaga Abal- abal dan tak Patuhi UU Pers

Bekasi, RN Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) larang secara tegas sekitar 20.000 anggotanya untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan(UKW) yang...

Bekasi, RN

Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) larang secara tegas sekitar 20.000 anggotanya untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan(UKW) yang pelaksanannya bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Persatuan Wartawa Indonesia(PWI) secara tegas mengatakan, bahwa satu satunya lembaga yang memili legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers, Sebab Lembaga Uji(LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai undang undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga uji yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers. 

Demikian diungkapkan oleh Ketua PWI Pusat Atal Sembering Depari, melalui siaran persnya, menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan(UKW) tetapi tidak sesuai dengan UU thn 1999,jumat 26-8-2022.

" Bahwa anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang, kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kopetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak faham tentang kode etik" Ujar Atak Sembiring Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Wakil Sekjen Suprapto Sastri Atmojo dan Penasihat PWI Pusat  Agus Sudibyo. Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah- olahraga memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW,padahal mereka, tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers. 

Menurut Atal, lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah Lembaga Uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar Kompetensi Wartawan.Peraturan  Dewan Pers ini, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para Konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan Pers  maupun organisasi profesi wartawan, termasuk didalamnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia(PWI). 

Atal menambahkan, deklerasi Palembang tersebut antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan Pers Standar Kopetensiv Wartawan (SKW). 

Verifikasi perusahaan SKW sesuai amanat pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur tentang tujuan, fungsi dan tata cara pemilihan a ggota Dewan Pers. Hal itu diperlukan kata Atal guna mengetahui apakah wartawan itu telah Kompenten atau belum, maka dilakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Lembaga Uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers. 

" PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU No 14 tahun 1999 lah yang  sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers, oleh sebab itu, PWI  melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers" tegas Atal S Depari. 

    Atal menambahkan, Uji Kopetensi yang dilakukan lembaga yang lain tidak tersertifikssi Dewan Pers bukanlah uji kopetensi wartawan, sebab uji kopetensi harus menguji aspek ketrampilan(skill/ dan aspek kesadaran( Awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, kode etik Jurnalistik dan peraturan yang terkait dengan Pers lainnya. 

" Mereka melakukan Uji Kopetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik"tambah Mirza Zulhadi. 

Berdasarkan ayat( 2) pasal 7 UU No 40 tahun 1999 berbunyi Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

(M S).