Eko Supriatno : Perkuat Sinergi Komunikasi Politik

Pandeglang, RN - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mathlaul Anwar Eko Supriatno memandang bahwa fenomena ketidakpuasan dalam Pro Ko...

Pandeglang, RN - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mathlaul Anwar Eko Supriatno memandang bahwa fenomena ketidakpuasan dalam Pro Kontra Program Sepeda Listrik Bupati Irna Narulita untuk RT dan RW se-Pandeglang itu hal yang biasa.

"Pro Kontra Program Sepeda Listrik Bupati Irna Narulita untuk RT dan RW se-Pandeglang itu hal yang biasa. Bagi yang pro bukankah Ide Program Sepeda Listrik sangat bagus. Bagaimana para RW RT di fasilitasi alat transportasi, bagi yang kontra sepeda listrik tidak terlalu urgent dengan kondisi jalan yang ada di Pandeglang. Sebab jalan di kabupaten Pandeglang masih banyak rusak, dll" kata Eko Supriatno pada awak media, Selasa (30/08).

Tambah Eko, adanya fenomena ketidakpuasan dalam sebuah kebijakan adalah hal biasa walaupun acapkali menimbulkan konflik dari para pihak yang berkepentingan. Fenomena seperti ini bukan barang langka karena pada umumnya, kebijakan acapkali menimbulkan kontradiksi. Meski demikian pada akhirnya kebijakan yang dibuat tetap berjalan. Ketidakpuasan bisa berujung pada aksi bahkan saling aksi. Itulah demokrasi.

"Tentang Program Sepeda Listrik Bupati Irna Narulita untuk RT dan RW se-Pandeglang bukankah pembahasannya di rapat paripurna DPRD? Dan akhirnya disahkan. Mayoritas fraksi sepakat mendukung program ini. Dukungan mayoritas fraksi tersebut tidak hanya mencerminkan dukungan kuat secara politik tapi juga bentuk legitimasi Program Sepeda Listrik Bupati Irna Narulita untuk RT dan RW se-Pandeglang," ujar Eko.

Saran Dosen Ilmu Pemerintahan ini untuk Bupati Irna Narulita. Eko menegaskan bahwa setidaknya ada 3 (Tiga) prinsip-prinsip dasar atau sebagai urun saran” dalam menggairahkan kembali roda relasi pemerintahan Bupati Irna dalam menyikapi Pro Kontra Program Sepeda Listrik ini. 

Menurut Eko, pertama, Bupati Irna seyogyanya gerak cepat menjadikan fokus pertama yang dibenahi yakni merajut kembali sinergi komunikasi politik dengan DPRD, serta pimpinan partai politik. 

Sinergi komunikasi politik tujuannya adalah agar terjadi sinkronisasi program antara kepentingan masyarakat di dapil legislatif dan penyusunan RKPD Pandeglang ke depan. ujar Eko.

Dosen Fakultas Hukum dan Sosial ini pun menambahkan, Bupati Irna seyogyanya mengajak lembur jajaran ASN untuk membenahi normalisasi birokrasi dan penyusunan KUA-PPAS APBD 2022 dan Perbup untuk mencairkan anggaran wajib dan mengikat. 

Bukankah juga ada regulasi yang mengatur LAKIP yang penilaian kinerja bukan hanya berdasarkan New Public Management (tata kelola berdasarkan kepentingan publik), tapi sudah mengarah pula kepada tata pelayanan yang lebih partisipatif dan deliberatife. Tutur Eko.

Pembina pada Future Leader for Anti-Corruption (FLAC) inipun mengingatkan agar Bupati Irna seyogyanya gerak cepat dalam hal kolaborasi dan akselerasi baik dengan tokoh masyarakat, institusi, dan lembaga dalam upaya membangun 'government public relations'.

Sesuai etika komunikasi politik, kata Eko, tidak elok mendelegitimasi langkah kepala daerah dalam menata bangunan birokrasi dan justru yang dibutuhkan saat ini adalah setiap pihak saling kondusif memberikan dukungan semangat, minimal memberi kesempatan seiring waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Eko menambahkan, Bupati Irna seyogyanya mampu mengkonsolidasi birokrasi sehingga dalam satu irama yang sama. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang semuanya harus diperankan. Proses pengawasan harus tetap berjalan. Media tetap jalankan fungsi 'watchdog', DPRD juga menjalankan fungsinya, masyarakat sipil pun tak boleh acuh apatis. Itulah Demokrasi! Tutup Eko. (Wan)