Harga BBM naik, diduga bansos BLT Desa Sampora Kabupaten Kuningan di sunat

Kuningan, RN Perubahan harga BBM resmi dilakukan pemerintah tanggal 3 September 2022. Perubahan harga BBM dilakukan agar subsidi BBM tepat s...

Kuningan, RN

Perubahan harga BBM resmi dilakukan pemerintah tanggal 3 September 2022. Perubahan harga BBM dilakukan agar subsidi BBM tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.  Konfensasi dari perubahan harga BBM pemerintah menggelontorkan program BLT yang diberikan kepada warga yang berhak menerimanya, namun dari informasi yang di dapat media ini BLT Desa Sampora di duga di sunat sampai Rp 100,000.

Seharusnya tiap KPM menerima uang sejumlah Rp 500,000 dengan rinciannya Rp 300,000 BLT bbm untuk Dua bulan dan Rp 200,000 untuk bpnt satu bulan yaitu bulan September jadi tiap penerima manfaat menerima uang senilai Rp 500,000 tetapi karena di pinta lagi dengan alasan pemerataan jadi penerima manfaat hanya bisa menggunakan senilai Rp 400.000

"Betul pa Bantuan BLT BBM  telah di salurkan kemarin, dan terkait pemotongan itu benar di potong Rp 100.000 katanya untuk yang tidak dapat," kata salah seorang warga Desa Sampora yang namanya enggan untuk di publikasikan saat di konfirmasi media ini Kamis (15/9/2022)

Terkait dugaan pemotongan uang BLT Desa Sampora tersebut tak di pungkiri kebenarannya oleh Pejabat sementara (PJS) Kepala desa Sampora Ida Farida,S.Sos,MM. Saat di kompirmasi di ruang kerjanya Kamis (15/9/2022) siang

" Iya betul terkait pemotongan BLT itu ada , tetapi pihak desa tidak sama sekali mengintruksikan, itu inisiatif di kalangan bawah dan hasil musyawarah untuk berbagi kemudian di bagikan pada orang yang tidak menerima BLT ,dengan tujuan untuk pemerataan, " kata PJS Kades Sampora di dampingi sejumlah perangkatnya

Bahkan pihaknya telah mengadakan brifing (rapat) dengan sejumlah perangkatnya , terkait Penyaluran BLT yang jadi bahan perbincangan,

" Kami baru saja brifing dengan perangkat, akhirnya kami sepakat , akan menolak kalau ke depan  di minta bantuan untuk penyaluran bansos oleh pihak kantor pos, karena pihak desa yang di bikin pusing, ( jadi sorotan masyarakat...red)," tambahnya 

Sedangkan Intruksi Kementerian Sosial menegaskan bahwa dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tidak boleh dipotong untuk alasan apapun dan oleh siapapun. Dana bansos harus utuh diterima oleh keluarga penerima manfaat atau KPM.

Di tempat terpisah salah seorang anggota Polri, tepatnya anggota Polsek Cilimus yang ikut memantau dalam kegiatan penyaluran BLT bansos di Desa Sampora beberapa hari lalu, saat diberi kabar terkait ada informasi hal tersebut sepertinya kaget.

" Ah yang betul, waktu pembagian saya ada di sana ikut mantau, tapi itu tidak ada potongan, tetapi kalau setelah itu atau di belakang layar kami nggak tau," kata salah seorang anggota Polsek Cilimus.

Bersambung ke edisi berikutnya (Fulls/ tim)