Kepala Desa Kertayuga Tidak Terima Terkait Pemberitaan Penggunaan Dana Desa

Kuningan, RN - Terkait pemberitaan dugaan Pelaporan Anggaran Dana Desa Kertayuga Banyak Fiktif, yang di beritakan media ini beberapa hari la...

Kuningan, RN - Terkait pemberitaan dugaan Pelaporan Anggaran Dana Desa Kertayuga Banyak Fiktif, yang di beritakan media ini beberapa hari lalu menuai polemik.

Pasalnya, pihak kades Sri Nurhaeni tak terima dan merasa keberatan atas pemberitaan miring yang di tuliskan awak media Radar Nusantara.com, dia menilai berita itu tidak benar.

"Saya akan mengabaikan ini semua, tidak akan klarifikasi," kata Kades Kertayuga melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis (29/9/2022).

Kepala desa juga menyatakan tentang pemberitaan tersebut tidak berdasar bukti, karena menurutnya keterangan salah satu Kadus adalah sebuah candaan untuk menghibur wartawan yang sedang menunggu Kepala Desa .

Wartawan juga tidak berhak memberitakan penggunaan dana desa, karena menurutnya Dana Desa tersebut sudah di audit oleh Inspektorat dan tidak ada masalah, apalagi menurutnya, wartawan yang mau konfirmasi harus ada undangan dari Kepala Desa.

"Pemerintah Desa Kertayuga tidak meminta diberitakan, apalagi memberitakan Dana desa, karena sudah di periksa oleh inspektorat, lagi pula wartawan yang mau konfirmasi harus mendapat undangan" ujar Sri Nurhaeni melalui telepon sepertinya lagi marah marah karena pemberitaan.

Untuk informasi sebelumnya, media ini telah melakukan konfirmasi terkait dugaan adanya kejanggalan penggunaan dana Desa yang dilaporkan melalui omspam, pada hari Rabu (28/09) ke balai desa , namun kepala desa tidak ada di tempat, kemudian  mencoba konfirmasi ke sekdes, namun sekdes mengatakan lagi sibuk, nanti saja ke kades, bahkan awak  media ini di suruh menunggu karena  menurutnya  kepala desa masih dalam perjalanan menuju ke desa.

Selama menunggu,  awak media ini mencoba konfirmasi ke salah satu Kadus terkait program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Dalam keterangannya, Kadus tersebut memberikan keterangan sesuai yang termuat dalam pemberitaan .

Namun setelah ditunggu hampir satu setengah jam lebih kepala desa tak kunjung datang, dan akhirnya awak media ini pulang.

Kendati demikian awak media tidak merasa khawatir dalam menyampaikan berita ke publik atas dugaan Pelaporan fiktif selagi dalam koridor kode etik jurnalis berdasarkan nara sumber dan hasil temuan di lapangan seperti yang di beritakan sebelumnya tentang dugaan Pelaporan Anggaran Dana Desa Kertayuga banyak Fiktif, karena sebelumnya Kadus mengakui bahwa setiap ada kegiatan pembangunan semua perangkat pasti tahu, sebab menurutnya selalu di musyawarahkan dulu. Sehingga media ini yakin semua yang di katakan Kadus itu benar adanya, sehingga berita diterbitkan.

Adanya hal tersebut, sekjen Forwades Uus Sukria angkat bicara "Kades Kertayuga seperti orang bodoh, masa wartawan tidak boleh memberitakan anggaran desa, wartawan itu sebagai sosial kontrol dari eksternal, kepala desa wajib memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sesuai undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik, red) " tandasnya di sekretariat Forwades.

Lanjut Uus, kalau ga mau diberitakan oleh media, anggaran desanya patut di telisik.

“Kalau berita kemarin itu salah mereka punya hak jawab dan jangan takut-takut untuk memberitakan karna media Radar Nusantara berbadan hukum, apalagi ada media cetaknya juga," kata Uus

Selain itu menurut Uus dugaan  pihak Pemdes Kertayuga juga diduga kurang memahami Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Bab II tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers Pasal 5 Ayat:

(1). yang mana pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

(2).Pers wajib melayani hak jawab.

(3).Pers wajib melayani hak koreksi.

(Fulls/tim)