Terkait Kasus Pengancam Wartawan, Oknum Polisi Diduga Tak Paham UU Pers

Kampar, RN - Terkait Laporan Media Opsinews.com Kepolsek Tapung hulu atas Pengancaman dan pelecehan profesi yang terjadi pada 16/05/22 Menu...

Kampar, RN - Terkait Laporan Media Opsinews.com Kepolsek Tapung hulu atas Pengancaman dan pelecehan profesi yang terjadi pada 16/05/22 Menuai kritikan dari berbagai  organisasi media yang ada di Riau, Lantaran Polsek Tapung Hulu Mengeluarkan SP2HP dengan Nomor: SP2HP/30 A1.2/Vlll/2022/Reskrim. Atas perkara yang telah dilaporkan dipolsek Tapung Hulu.

Kuasa Hukum Dr. Freddy Simanjuntak,S.H., M.H angkat bicara Terkait isi SP2HP Poin Nomor 3, yang tertulis" Setelah melakukan Langkah-Langkah tindakan Kepolisian diatas, maka rencana Tindak lanjut penyidik akan Melakukan Pemeriksaan kepada Dewan Pers/PWI sehubungan dengan Pemasalah laporan yang saudara Laporkan tersebut"

Dr. Freddy Simanjuntak, SH. MH, menjelaskan yang dilaporkan ini terkait dengan pengancaman dan pelecehan Profesi wartawan, sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 dan 4, dijelaskan laporan pengancaman dan pelecehan profesi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Dewan pers. Seharusnya penyidik harus bisa memahami dan membedakan UU Pers dengan dewan pers, karna Fungsi Dewan Pers Hanya menyelesaikan sengketa pemberitaan yang melanggar kode etik dan pendataan perusahaan Pers" Tegasnya.

Ditambahkan Dr. Freddy Simanjuntak, yang terjadi fakta hukum adalah rekaman video pengancam terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas, sudah diserahkan ke polisi dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa sudah terpenuhi adanya unsur Tindak Pidana. Maka sudah sepatutnya kasus ini ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan usai dilakukan Gelar Perkara dipolda Riau pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 seharusnya sudah ditetapkan Tersangkanya.

Terpisah, Pajar Saragih selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (DPP PJIDN) menilai bahwa dalam SP2HP pada poin ke 3 yang ditulis oleh pihak Polsek Tapung Hulu menuliskan akan melakukan pemeriksaan kepada Dewan Pers/PWI terkait laporan yang dilakukan anggota Wartawan terkesan salah alamat.

Menurut Pajar Saragih seharusnya pihak Polsek boleh meminta saran atau pendapat terhadap Dewan Pers apabila kasus yang ditangani oleh Polsek berhubungan dengan persoalan sengketa Pemberitaan, bukan tentang laporan tindak pidana.

Bahkan pada kesempatan itu, selaku Wakil Ketua Umum DPP PJID-Nusantara, Pajar Saragih meminta pihak Polsek Tapung Hulu untuk Mengkaji ulang kembali Nota Kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kepolisian, bukan malah mencatut Nama Dewan Pers seperti SP2HP yang di keluarkan oleh Polsek Tapung Hulu. Karena dengan dikeluarkannya SP2HP tersebut seolah-olah proses pengancam terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya dikaitkan dengan PWI, ini jelas salah penafsiran,kecuali ada sengketa pemberitaan dan pelanggaran kode etik didalam pemberitaani, hal ini akan banyak menuai Protes dari Insan Pers Indonesia. 

Sebab terkait laporan tersebut, pihak Polsek Tapung Hulu diduga menciptakan Produk hukum baru didalam penanganan perkara laporan pengancam terhadap wartawan  yang sedang menjali tugas," tutupnya.

Hingga berita ini dilansir, pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi. (kumbang)