Rakor Tim Satgas Pemkab Sampang Bahas Langkah Penanganan Peredaran Rokok Illegal

Sampang, RN - Maraknya peredaran rokok illegal akhir-akhir ini disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dengan menerbitkan Keputusa...

Sampang, RN - Maraknya peredaran rokok illegal akhir-akhir ini disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dengan menerbitkan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/450/KEP/434.013/2022 tentang Tim Satuan Tugas Penanganan Rokok Illegal Kabupaten Sampang tahun 2022.

Bertempat di aula mini Pemkab Sampang dilaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan  Kegiatan Tim Satuan Tugas (Tim Satgas) Penanganan Rokok Illegal di Kabupaten Sampang tahun 2022, Senin, (03/10/2022).

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Sampang, H. Yuliadi Setiyawan, S.Sos.,MM selaku Ketua Tim yang menghadirkan Anggota Tim Satgas, diantaranya Asisten Pemerintahan, Kasat Pol PP didampingi para Kabid, Kabag Perekonomian, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Madura di Pamekasan, perwakilan Polres, utusan Dandim 0828, Kajari yang diwakili Kasie Intel dan utusan dari Pengadilan Negeri Sampang.

Sekda Sampang, H. Yuliadi Setiyawan menyampaikan bahwa terbitnya Kepbup dimaksud untuk menindaklanjuti Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai 

Dirinya berharap kepada instansi yang tergabung pada Tim Satgas agar melaksanakan pemantauan peredaran rokok illegal karena selain berdampak pada pendapatan keuangan negara juga merugikan para petani tembakau.

Masih kata Wawan, diawali dengan Sosialisasi tatap muka yang akan menghadirkan para Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai narasumber yang dilanjutkan dengan pelaksanaan deteksi dini pada tiap-tiap wilayah di kecamatan  yang melibatkan unsur Kasi Trantib.

“Selanjutnya dari hasil deteksi dini maka Tim Satgas melaporkan hasil pendataan maupun informasi hasil cek lapangan Barang Kena Cukai (BKC) pada operator aplikaSI ROkok ilLEGal (SIROLEG) yang terdiri dari dari unsur Satpol PP dan Diskominfo Kabupaten Sampang”, sambung Wawan

Menurutnya, langkah terakhir akan dilakukan Operasi pemberantasan BKC  oleh Tim Satgas dibawah koordinasi Bea dan Cukai sebagaimana diatur pada pasal 33 ayat (1) :

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang :

a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan /atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dn penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;

b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai dana tau tanda pelunasan cukai lainnya; dan

c. Mencegah barang kena cukai barang lainnya yang terkait dengan barang kena cuka, dan/atau sarana pengangkut. (Frh)